Jakarta, Javanusa—Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan Rakornas Pariwisata 2026 yang berlangsung pada 20–21 Mei 2026 menghasilkan langkah konkret lintas sektor.
Wamenpar menyampaikan hal itu saat menutup Rakornas di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Kemenpar menyusun Matriks Tindak Lanjut 2026 untuk integrasi program lintas lembaga.
“Kami juga telah menetapkan skema kinerja untuk 10 Destinasi Pariwisata Prioritas serta memperkuat sinergi melalui berbagai MoU dan Rencana Aksi Bersama sebagai quick wins ke depan,” kata Wamenpar.
Target Pariwisata Nasional 2026
Di tengah ketidakpastian global, Wamenpar optimistis target pariwisata 2026 tercapai melalui kolaborasi kuat.
Target tersebut mencakup kunjungan wisatawan mancanegara 16 juta hingga 17,6 juta.
Selain itu, wisatawan nusantara ditargetkan mencapai 1,18 miliar perjalanan sepanjang tahun.
Devisa pariwisata juga ditargetkan sebesar 22 hingga 24,7 miliar dolar AS.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB ditetapkan pada angka 4,6 hingga 4,7 persen.
Wamenpar menegaskan capaian ini mencerminkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Maka dari itu, akselerasi implementasi Undang-Undang Kepariwisataan juga kerangka RIPPARNAS harus segera kita tindak lanjuti sebagai basis pembangunan ke depan,” kata Wamenpar.
Penguatan ORIK dan Pariwisata Berkelanjutan
Wamenpar mengapresiasi Deklarasi Gerakan Keberlanjutan yang mengukur jejak karbon pariwisata.
Kesepakatan ini juga mendorong pengelolaan wisata berbasis konservasi lingkungan.
Ia menegaskan Indonesia siap memimpin pariwisata dunia yang bertanggung jawab. Prinsip optimalisasi, resiliensi, inovasi, dan keberlanjutan (ORIK) menjadi dasar kebijakan.
“Pastikan setiap kebijakan yang kita ambil selaras dengan pilar optimalisasi, resiliensi, inovasi, dan keberlanjutan (ORIK). Mari kita buktikan bahwa pariwisata Indonesia adalah sumber harapan dan katalisator bagi ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dunia,” ujar Wamenpar.
Dukungan Kementerian Dalam Negeri
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya penyelarasan visi pembangunan pariwisata nasional.
Ia menyebut kolaborasi menjadi kunci penguatan ekosistem pariwisata daerah.
Kemendagri siap membantu mengatasi tantangan infrastruktur dan regulasi daerah. Bima Arya juga menyoroti penguatan budaya, hospitality, dan city branding.
“Kemendagri siap mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang menghambat kepala daerah dalam mendongkrak sektor pariwisatanya. Terkait perhotelan, pajak, maupun regulasi lainnya, mari kita review bersama. Kementerian Dalam Negeri siap berkolaborasi membangun co-creation bersama seluruh insan pariwisata,” kata Bima.
Rakornas Jadi Living Document
Ketua Panitia Rakornas Pariwisata 2026 Frans Teguh menyebut hasil Rakornas menjadi living document.
Dokumen ini akan ditindaklanjuti dalam program strategis lintas unit kerja.
Ia menegaskan sinergi dengan mitra strategis terus diperkuat. Kolaborasi ini untuk memperkuat ekosistem pariwisata nasional.
“Secara optimal kami akan terus bersinergi dengan para mitra yang hadir dalam forum ini dan juga mitra strategis lainnya, sehingga dapat membangun kolaborasi yang lebih luas menuju ekosistem kepariwisataan nasional yang semakin optimal,” ujar Frans.
Implementasi ORIK di Kepulauan Riau
Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan penerapan ORIK di daerah.
Ia menjelaskan strategi optimalisasi melalui paket wisata dan event linkage tourism.
Pada aspek resiliensi, daerah memperkuat diversifikasi pasar wisatawan. Selain itu, standar CHSE diperketat untuk industri pariwisata.
Pada aspek inovasi, digitalisasi pemasaran dan kolaborasi pentahelix diperkuat. Sementara itu, keberlanjutan diarahkan pada konsep pariwisata regeneratif.
“Harapan kami, dukungan dari Kementerian Pariwisata dapat menjadi energi bagi daerah untuk terus memajukan sektor pariwisata,” kata Haris.
Pengukuran Emisi dan Penanaman Pohon
Rakornas Pariwisata 2026 juga mengukur emisi karbon dengan pendekatan terukur. Jejak.in menghitung total emisi kegiatan.
Emisi tercatat mencapai 10 ton kgCO2e dari berbagai aktivitas acara. Sumbernya meliputi venue, transportasi, dokumen, makanan, dan minuman.
Emisi tersebut akan dikompensasi melalui penanaman sekitar 3.092 pohon. Penanaman dilakukan di sembilan lokasi bersama politeknik pariwisata dan badan otorita.
Jenis pohon disesuaikan dengan karakter wilayah seperti mangrove, kopi, dan durian. Program ini juga dimonitor selama tiga tahun untuk memastikan pertumbuhan optimal.
“Terima kasih atas kesempatan untuk bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Semoga aksi-aksi kecil seperti ini dapat terus dilakukan demi mendukung Indonesia hijau yang berkelanjutan,” ujar Arfan. (*/red)
