Jakarta, Javanusa—Pemerintah memperkuat tata kelola industri kelapa sawit nasional melalui penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang kini bersifat wajib. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memperkuat daya saing sawit Indonesia di pasar global.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan penguatan standar keberlanjutan menjadi bagian penting dalam pengelolaan industri sawit nasional.
Selain memperbaiki tata kelola, pemerintah juga mendorong pengembangan industri turunan agar nilai tambah komoditas sawit dapat meningkat.
“Indonesia tidak boleh mundur. Sawit adalah kekuatan ekonomi bangsa. Karena itu tata kelolanya harus kuat dan berkelanjutan, serta didorong ke arah hilirisasi,” kata Amran dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).
Ia menjelaskan, transformasi subsektor perkebunan sawit diarahkan pada pengembangan produk hilir bernilai tambah tinggi.
Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah serta memperkuat posisi Indonesia dalam industri hilir sawit global.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat menyebutkan industri sawit Indonesia memiliki keunggulan dibanding minyak nabati lain, terutama dari sisi produktivitas dan efisiensi penggunaan lahan.
Data Kementerian Pertanian mencatat luas perkebunan kelapa sawit nasional mencapai 16,83 juta hektare. Produksi crude palm oil (CPO) pada 2025 diproyeksikan mencapai 48,12 juta ton, menjadikan Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia.
Selain berkontribusi pada devisa negara, sektor sawit juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Lebih dari 16 juta orang tercatat bergantung pada industri ini, termasuk sekitar 5,2 juta pekebun rakyat yang terlibat dalam rantai produksi.
Pemerintah juga menjalankan sejumlah program pendampingan bagi pekebun, antara lain peremajaan sawit rakyat, dukungan sarana produksi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil.
“Sawit menyerap banyak tenaga kerja. Karena itu produktivitas dan keberlanjutan harus berjalan beriringan,” kata Roni.
Penguatan standar ISPO serta pengembangan industri hilir menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan sektor sawit di tengah dinamika perdagangan global. (*/red)
