Ketua DPRD Sumbar Muhidi Ajak Warga Ramaikan Aksi Sehat Bersama Parlemen, Ada Cek Kesehatan hingga Doorprize

Penulis - Redaksi

Senin, 28 September 2026 - 21:20 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar Muhidi. (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mengajak masyarakat mengikuti Aksi Sehat Bersama Parlemen pada Rabu (30/9/2026).

Selain jalan sehat, peserta dapat menikmati pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, produk UMKM lokal, hingga berbagai doorprize.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumbar. Panitia memilih Kantor DPRD Sumbar sebagai titik start sekaligus finish.

Aksi Sehat Bersama Parlemen yang mengusung semangat “Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh ini dimulai pukul 07.00 WIB. Masyarakat umum dapat mengikuti kegiatan tersebut tanpa batasan kelompok atau komunitas.

Muhidi mengatakan pembangunan daerah juga membutuhkan masyarakat yang sehat dan produktif. Karena itu, olahraga bersama dapat menjadi salah satu cara membangun semangat kebersamaan.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin mengajak masyarakat berolahraga sekaligus menjaga kesehatan. Mari kita ramaikan bersama karena kegiatan ini terbuka untuk umum dan juga banyak hadiah yang telah disiapkan,” ujar Muhidi, Senin (28/9/2026).

Ada Pemeriksaan Kesehatan dan Donor Darah

Rangkaian Aksi Sehat Bersama Parlemen tidak berhenti pada jalan sehat. Peserta juga dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia selama kegiatan.

Panitia turut menyediakan layanan donor darah bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi. Berbagai doorprize juga disiapkan untuk menambah daya tarik kegiatan.

Sejumlah hadiah yang dapat dibawa pulang peserta antara lain sepeda listrik, sepeda, dan kompor gas.

Muhidi berharap kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berolahraga bersama keluarga, teman, maupun komunitas.

“Selain menjaga kesehatan, kita juga bisa bersilaturahmi dan bertemu dengan banyak orang. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bagian dari semangat kebersamaan dalam membangun Sumatera Barat,” ujarnya.

Ia menilai kesehatan masyarakat menjadi salah satu modal penting bagi Sumatera Barat untuk terus tumbuh dan berkembang.

“Kalau masyarakat sehat, tentu menjadi kekuatan bagi daerah untuk terus bangkit dan berkembang. Semangatnya adalah kita bergerak bersama membangun Sumbar,” katanya.

Libatkan UMKM dan Produk Lokal Sumbar

Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon mengatakan peringatan Hari Jadi ke-81 Sumatera Barat tahun ini tidak hanya mengandalkan agenda seremonial.

DPRD Sumbar juga menghadirkan kegiatan yang memungkinkan masyarakat berinteraksi langsung dengan anggota legislatif. Salah satunya melalui Aksi Sehat Bersama Parlemen.

“Kami ingin peringatan hari jadi provinsi tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menghadirkan kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Maifrizon.

Selain layanan kesehatan dan donor darah, kegiatan tersebut turut melibatkan pelaku UMKM. DPRD Sumbar bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Sumbar untuk menghadirkan produk-produk lokal.

Panitia menyiapkan sekitar 7.000 paket snack bagi peserta. Produk yang hadir juga diarahkan untuk mengenalkan potensi serta kearifan lokal Sumatera Barat.

“UMKM kita libatkan agar kegiatan ini juga menjadi ruang untuk memperkenalkan produk dan potensi lokal Sumatera Barat,” ujarnya.

Jadi Ruang Interaksi DPRD dengan Masyarakat

Maifrizon mengatakan kegiatan tersebut juga membuka ruang bagi anggota DPRD Sumbar untuk berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat dapat melihat aktivitas DPRD tidak hanya melalui rapat dan persidangan. Kegiatan terbuka seperti ini memberi kesempatan untuk berdiskusi dan mendengarkan persoalan yang dihadapi warga.

“Motivasi utama kegiatan ini adalah bagaimana anggota DPRD Sumbar bisa hadir dan berbaur di tengah masyarakat. Ada ruang untuk berinteraksi, berdiskusi, bercengkerama, sekaligus melihat secara langsung situasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat,” katanya.

Panitia, lanjut Maifrizon, telah menyelesaikan berbagai persiapan untuk pelaksanaan kegiatan. Rapat terakhir bersama panitia juga sudah dilakukan.

“Alhamdulillah, seluruh persiapan sudah dilakukan. Mudah-mudahan pada pelaksanaannya nanti semuanya berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan,” ujarnya.

Untuk mendukung pembukaan kegiatan, DPRD Sumbar turut mengundang Gubernur Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar, serta jajaran Forkopimda. Para pimpinan daerah tersebut diharapkan hadir sekaligus melepas peserta jalan santai.

“Insyaallah kami mengundang Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan Forkopimda untuk hadir bersama-sama sekaligus melepas peserta jalan santai,” tutur Maifrizon.

Melalui rangkaian tersebut, Aksi Sehat Bersama Parlemen diharapkan menjadi wadah olahraga, layanan kesehatan, promosi UMKM, dan interaksi antara DPRD Sumbar dengan masyarakat. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)