Kualitas Udara Menurun, Daswippetra Bagikan 20 Ribu Masker untuk Warga dan Pelajar di Solok

Penulis - Redaksi

Sabtu, 19 September 2026 - 18:07 WIB

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Sumbar Daswippetra Dt Mjj Alam saat membagikan masker. (Foto: Ist)

Solok, Javanusa—Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Barat (Sumbar) mulai berdampak pada aktivitas masyarakat.

Kondisi tersebut mendorong Anggota DPRD Sumbar Daswippetra Dt Mjj Alam membagikan 20 ribu masker kepada warga dan pelajar di Kota serta Kabupaten Solok.

Bantuan itu disalurkan dalam dua sasaran. Sebanyak 10 ribu masker diberikan kepada masyarakat umum, sedangkan 10 ribu lainnya disalurkan melalui sejumlah sekolah untuk para pelajar.

Langkah tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas di tengah penurunan kualitas udara. Anak-anak dan pelajar mendapat perhatian khusus karena mereka tetap harus mengikuti kegiatan pendidikan.

Kabut Asap Mulai Ganggu Aktivitas Warga

Kondisi udara yang memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan. Paparan asap juga dapat memengaruhi kesehatan serta aktivitas pendidikan dan mobilitas masyarakat.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Barat. Cuaca yang cenderung kering pada musim kemarau juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan serta penyebaran asap.

Dampaknya telah terlihat di sejumlah daerah. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada 17 September 2026 menyesuaikan kegiatan pembelajaran setelah kabut asap mengganggu kualitas udara selama beberapa pekan.

Saat itu, kondisi ISPU masuk kategori tidak sehat. Pemerintah kemudian meliburkan kegiatan pembelajaran PAUD dan TK serta mengarahkan siswa SD dan SMP belajar dari rumah pada 18–19 September 2026.

Daswippetra Pilih Langkah Perlindungan Sederhana

Situasi tersebut turut menjadi perhatian Daswippetra. Ia menilai masyarakat membutuhkan langkah perlindungan, terutama ketika kualitas udara berada dalam kondisi kurang baik.

“Kita melihat kondisi kabut asap mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Karena itu, saya merasa perlu melakukan sesuatu yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” kata Daswippetra.

Menurutnya, pembagian masker tidak dapat menyelesaikan persoalan kabut asap secara menyeluruh. Namun, masker dapat menjadi perlindungan sederhana bagi masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar rumah.

“Masker memang bukan solusi untuk menyelesaikan kabut asap. Tetapi setidaknya ini menjadi ikhtiar untuk membantu masyarakat, terutama anak-anak yang masih harus menjalani aktivitas pendidikan,” ujarnya.

Wakil Rakyat Diminta Hadir Saat Warga Menghadapi Persoalan

Daswippetra mengatakan kepedulian terhadap kondisi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Ia menilai persoalan yang disampaikan warga perlu mendapat tindak lanjut sesuai kemampuan yang tersedia.

“Ketika masyarakat menghadapi persoalan, wakil rakyat harus hadir. Jangan hanya melihat dan menyampaikan keprihatinan. Kalau ada yang bisa kita lakukan dan langsung membantu masyarakat, tentu harus kita lakukan,” katanya.

Ia berharap seluruh masker yang telah disalurkan dapat digunakan secara optimal oleh warga dan pelajar. Terutama saat mereka harus menjalankan aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara belum membaik.

Daswippetra juga meminta masyarakat mengikuti perkembangan kualitas udara. Ketika kondisi memburuk, warga sebaiknya mengurangi kegiatan di luar ruangan dan menggunakan masker jika harus bepergian.

“Kita berharap kondisi ini segera membaik. Bantuan ini mungkin sederhana, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan menunjukkan bahwa masyarakat tidak menghadapi kondisi ini sendirian,” tuturnya.

Perlindungan Kelompok Rentan Perlu Diperhatikan

Menurut Daswippetra, kabut asap juga menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi penurunan kualitas udara.

Pemantauan kualitas udara perlu terus dilakukan. Langkah perlindungan juga penting, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan agar dampak terhadap kesehatan serta aktivitas masyarakat dapat ditekan. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)