Jakarta, Javanusa—Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan pertumbuhan sektor pariwisata harus memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Dampak tersebut perlu hadir melalui penguatan ekonomi lokal, desa wisata, UMKM, pekerja pariwisata, serta pelaku usaha di daerah.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Komisi VII DPR RI terkait pembahasan program kerja Kemenpar Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusniah Chalim dari Fraksi PKB.
Kunjungan Wisatawan dan Devisa Pariwisata Terus Meningkat
Dalam paparannya, Widiyanti menyampaikan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan kinerja positif sektor pariwisata di tengah dinamika global.
Pada periode Januari hingga April 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta. Angka tersebut tumbuh 8,24 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Sementara itu, pada kuartal pertama 2026, Indonesia meraih devisa pariwisata sebesar US$4,05 miliar atau setara Rp68,28 triliun. Capaian tersebut meningkat 6,30 persen dibandingkan kuartal pertama 2025.
“Pariwisata tidak hanya kita dorong untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, devisa, investasi, dan kontribusi terhadap PDB. Yang tidak kalah penting, pertumbuhan pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Ekonomi pariwisata harus mengalir hingga ke desa, menggerakkan UMKM, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah,” ujar Menteri Pariwisata.
Desa Wisata Jadi Instrumen Pemerataan Pembangunan
Widiyanti menegaskan capaian sektor pariwisata harus terus diarahkan untuk memberi nilai tambah bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memperkuat desa wisata sebagai instrumen pemerataan pembangunan.
Kementerian Pariwisata terus mendorong pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. Selain itu, kementerian juga memperluas sertifikasi desa wisata berkelanjutan serta memperkuat kolaborasi dengan BPJPH untuk meningkatkan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di desa wisata.
Hingga 30 Mei 2026, Kementerian Pariwisata bersama BPJPH telah memfasilitasi 31.548 sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar pada 34 provinsi.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal. Selain itu, program tersebut juga dapat memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap layanan pariwisata di berbagai daerah.
Event Daerah Dorong Pergerakan Ekonomi Masyarakat
Pemerataan manfaat pariwisata juga diperkuat melalui penyelenggaraan berbagai event daerah. Program Karisma Event Nusantara yang telah berlangsung di 15 provinsi menunjukkan kontribusi signifikan terhadap ekonomi masyarakat.
Program tersebut mencatat keterlibatan 20.669 pekerja dan 3.936 UMKM. Selain itu, kegiatan tersebut menghasilkan pergerakan ekonomi lebih dari Rp45,57 miliar.
“Event bukan hanya ruang promosi destinasi, tetapi juga ruang ekonomi rakyat. Di sana ada UMKM, seniman, pekerja kreatif, komunitas, pelaku transportasi, kuliner, akomodasi, dan berbagai sektor pendukung lainnya yang ikut bergerak,” ujar Menteri Pariwisata.
Dukungan Daerah dan Pariwisata Berkelanjutan
Kementerian Pariwisata juga memperkuat dukungan kepada daerah melalui program tugas pembantuan di 38 provinsi. Program tersebut mencakup pelatihan keselamatan berwisata, pembuatan konten promosi daerah, serta dukungan penyelenggaraan event pariwisata.
Melalui program tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas destinasi sekaligus mendorong pergerakan wisatawan ke berbagai daerah.
Widiyanti menegaskan pembangunan pariwisata ke depan harus semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Karena itu, Kementerian Pariwisata akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPR RI, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, industri, komunitas, serta masyarakat.
“Pekerjaan rumah kita masih besar. Namun arah kita jelas, pariwisata Indonesia harus tumbuh lebih berkualitas, lebih merata, dan lebih berpihak kepada masyarakat. Pariwisata harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh bersama rakyat dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia,” ujar Menpar. (*/red)
