Malam Puncak HUT RI di Purus Meriah, Nanda Satria Apresiasi Kreativitas Pemuda

Penulis - Redaksi

Senin, 7 September 2026 - 20:08 WIB

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria saat menghadiri malam puncak HUT ke-81 Kemerdekaan RI di RW 07, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Jumat (4/9/2026). (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria mengapresiasi kreativitas pemuda pada malam puncak HUT ke-81 Kemerdekaan RI di RW 07, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Jumat (4/9/2026).

Pemuda RW 07 Purus yang dikenal sebagai Pemuda Depen menghadirkan beragam pertunjukan. Tari tradisional Minangkabau, modern dance, fashion show, hingga lagu-lagu Minang tampil dalam kegiatan tersebut.

Nanda menilai kegiatan tersebut menunjukkan besarnya potensi generasi muda dalam menggerakkan aktivitas positif di lingkungan masyarakat.

Menurutnya, pemuda perlu mendapat ruang untuk mengembangkan kreativitas sekaligus berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial.

“Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak muda ini terus berkegiatan secara positif. Apapun kebutuhan masyarakat, terutama untuk kegiatan kepemudaan, kami siap membantu,” ujar Nanda.

Ia juga melihat kegiatan kepemudaan memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar hiburan. Aktivitas bersama dapat mempererat hubungan sosial dan membangun kebersamaan antarwarga.

Nanda turut mengapresiasi panitia yang mayoritas berasal dari kalangan muda. Mereka dinilai mampu menyiapkan kegiatan melalui semangat gotong royong.

“Ini menunjukkan bahwa pemuda kita mampu mengelola kegiatan dengan baik. Kreativitas mereka harus terus diberikan ruang dan dukungan,” katanya.

Punya Kedekatan dengan Kawasan Purus

Kehadiran Nanda di Purus juga memiliki makna personal. Ia mengaku memiliki kedekatan dengan kawasan tersebut karena pernah bersekolah di SDN 24 Ujung Gurun.

“Purus ini punya kedekatan tersendiri bagi saya. Karena itu, tentu saya senang bisa hadir dan bersilaturahmi langsung dengan masyarakat dan pemuda di sini,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Nanda mengajak masyarakat mendukung berbagai program pemerintah. Dukungan tersebut mencakup program pemerintah kota, provinsi, hingga pemerintah pusat.

Ia menekankan bahwa pembangunan membutuhkan keterlibatan masyarakat. Menurutnya, partisipasi warga dapat membantu pemerintah menjalankan program secara lebih optimal.

“Program pemerintah akan berjalan dengan baik kalau mendapat dukungan masyarakat. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga kebersamaan dan ikut mendukung program pembangunan,” katanya.

Ingatkan Warga soal Kualitas Udara

Nanda juga menyampaikan perhatian terhadap kondisi kualitas udara. Ia meminta masyarakat memperhatikan kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi udara tidak mendukung.

Selain itu, ia mendorong warga ikut mengawal pelaksanaan program perlindungan sosial. Pengawasan masyarakat diperlukan agar bantuan pemerintah benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.

“Kita juga harus ikut memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran, sehingga masyarakat yang memang membutuhkan bisa mendapatkan manfaatnya,” ujarnya.

Pemuda Purus Ingin Komunikasi Berlanjut

Pembina Pemuda RW 07 Purus, Donal Elfian, menyebut kehadiran Nanda menjadi bagian penting dalam malam puncak HUT RI tahun ini.

Donal mengatakan Pemuda RW 07 rutin menggelar kegiatan serupa setiap tahun. Namun, pelaksanaan tahun ini memiliki catatan khusus karena untuk pertama kalinya unsur pimpinan DPRD Sumatera Barat hadir langsung.

“Acara malam puncak HUT RI ini selalu kami laksanakan setiap tahun. Namun, kehadiran Wakil Ketua DPRD Sumbar secara langsung baru kali ini,” ujar Donal.

Ia berharap pertemuan tersebut dapat membuka komunikasi yang lebih intens antara pemuda Purus dan para pemangku kepentingan.

“Kami siap menjembatani kebutuhan-kebutuhan pemuda Purus dengan para pemangku kepentingan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan pemuda bisa diperjuangkan dan dicarikan solusinya,” katanya.

Gotong Royong Jadi Kekuatan Kegiatan

Selain Nanda Satria, malam puncak HUT RI tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub, Lurah Purus Zulwandy Anwar, Donal Elfian, Ketua Pemuda Fajar, unsur RW, serta para ketua RT setempat.

Ketua Panitia Pelaksana Fauzan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut mendukung kegiatan tersebut.

Ia menyebut dukungan donatur, sponsor, masyarakat, dan kerja keras panitia menjadi faktor penting dalam pelaksanaan acara.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur, sponsor, masyarakat dan seluruh panitia yang sudah ikut membantu. Tanpa dukungan dan gotong royong bersama, kegiatan ini tentu tidak akan berjalan seperti yang diharapkan,” ujar Fauzan.

Fauzan menambahkan, semangat gotong royong menjadi nilai yang ingin terus dipertahankan Pemuda RW 07 Purus. Prinsip tersebut menjadi modal dalam menjalankan berbagai kegiatan di tengah masyarakat. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)