Jakarta, Javanusa—Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bergerak cepat mengintegrasi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) olahan singkong ke dalam rantai pasok industri nasional.
Langkah tersebut ditempuh melalui program peningkatan kapasitas dan kemitraan dengan industri besar untuk memperkuat hilirisasi sekaligus menjaga ketahanan pangan.
Program ini merupakan implementasi Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Program Vendor Development yang bertujuan membuka akses pasar bagi IKM sekaligus memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan bagi industri.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) menggelar Seminar dan Pendampingan Teknis Produksi serta Keamanan Produk Olahan Singkong di Kabupaten Lampung Timur.
Kegiatan itu melibatkan 100 peserta yang berasal dari pelaku IKM produk akhir, produsen intermediate product, hingga Gabungan Kelompok Tani.
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan industri makanan dan minuman masih menjadi sektor yang menunjukkan kinerja paling tinggi di industri pengolahan nonmigas.
“Selain tumbuh kuat, subsektor ini juga memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional dibandingkan subsektor industri pengolahan nonmigas lainnya, yaitu sebesar 7,31 persen,” kata Faisol Riza saat memberikan sambutan di Kabupaten Lampung Timur, Kamis (16/7).
Menurutnya, industri makanan dan minuman mencatat pertumbuhan sebesar 7,04 persen pada triwulan I 2026.
Hilirisasi Jadi Kunci Ketahanan Pangan
Faisol menilai penguatan industri pangan semakin penting di tengah tantangan global, mulai dari perubahan iklim, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas.
Karena itu, Kemenperin terus mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam agar Indonesia tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah.
“Sejalan dengan arahan Bapak Presiden mengenai percepatan industrialisasi melalui hilirisasi sumber daya alam, Kemenperin terus mendorong transformasi industri pangan agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu mengolah sumber daya alamnya menjadi produk bernilai tambah tinggi,” ujar Faisol.
Ia menambahkan Lampung memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri singkong nasional. Berdasarkan data 2024, produksi singkong di provinsi tersebut mencapai sekitar 7,9 juta ton atau sekitar 51 persen dari total produksi nasional.
Kabupaten Lampung Timur menjadi salah satu pusat utama ekosistem industri singkong karena didukung petani, Gabungan Kelompok Tani, hingga pelaku IKM yang telah berkembang.
“Kemenperin mendukung penuh apabila Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat melakukan transformasi industri sehingga tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu mengolah menjadi produk bernilai tambah,” katanya.
Penguatan Hulu hingga Kemitraan Industri
Selain memperluas hilirisasi, Kemenperin juga mendorong penguatan sektor hulu melalui peningkatan produktivitas, penggunaan benih unggul, intensifikasi lahan, penerapan teknologi budidaya, dukungan pembiayaan, serta penguatan riset dan pengembangan.
Faisol berharap pelatihan yang diberikan mampu meningkatkan kemampuan pelaku IKM dalam menerapkan teknologi pengolahan, standar keamanan pangan, dan inovasi produk agar lebih kompetitif.
Menurutnya, daya saing IKM kini tidak hanya ditentukan kualitas produk, tetapi juga kemampuan menjalin kemitraan dengan industri besar.
“Kemitraan tersebut akan membuka akses pasar, meningkatkan kepastian permintaan, sekaligus mendorong IKM untuk terus meningkatkan kualitas, kapasitas produksi, dan konsistensi pasokan sesuai kebutuhan industri,” ujarnya.
Ia menegaskan pembinaan Kemenperin tidak berhenti pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga mempertemukan IKM dengan calon mitra industri agar tercipta hubungan usaha yang berkelanjutan.
Faisol berharap semakin banyak IKM olahan singkong di Lampung Timur mampu memenuhi standar industri dan menjadi pemasok yang andal sehingga hilirisasi benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha.
Pendampingan Berbasis Praktik
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Reni Yanita, menjelaskan kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman pelaku IKM mengenai pengembangan usaha berbasis singkong sekaligus memenuhi standar keamanan pangan.
Program berlangsung dalam dua tahapan. Tahap pertama berupa seminar yang membahas akses pembiayaan, legalitas usaha, kewirausahaan, manajemen bisnis, hingga kisah sukses pelaku IKM.
Tahap berikutnya berupa pendampingan teknis bagi 20 pelaku IKM yang difokuskan pada penerapan keamanan pangan serta diversifikasi produk olahan singkong.
“Tahapan selanjutnya adalah pendampingan teknis yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta bagaimana proses produksi yang dijalankan memenuhi persyaratan keamanan pangan dan juga melakukan pendampingan diversifikasi keamanan pangan dari produk olahan singkong yang diikuti oleh 20 pelaku IKM olahan singkong,” kata Reni.
Ia menjelaskan pendampingan dilakukan selama tiga hari secara tatap muka, kemudian dilanjutkan dalam dua fase pembinaan secara daring.
Reni mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Semoga upaya ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan industri pengolahan singkong lokal yang mampu bersaing baik di pasar maupun rantai pasok industri,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan, Afrizal Haris, mengatakan metode pelatihan mengombinasikan 30 persen teori dan 70 persen praktik dengan pendampingan tenaga ahli dari Food Standard Consultant.
“Diharapkan metode ini dapat memberikan pemahaman dan pembinaan yang berkelanjutan bagi para pelaku IKM olahan singkong yang juga disinergikan dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur,” tutup Afrizal. (*)
