Makassar, Javanusa—Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mewakili Presiden Prabowo Subianto membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII Korpri di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (24/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Menag menegaskan bahwa MTQ Korpri tidak boleh berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan.
Menurut Nasaruddin, kegiatan tersebut memiliki peran strategis dalam membangun karakter, integritas, dan etika aparatur sipil negara (ASN).
“MTQ ini tidak boleh sekadar dipandang sebagai perlombaan estetika tilawah, hafalan, kaligrafi, atau wawasan keislaman semata, tapi juga sarana menguatkan watak dan etika ASN,” ujar Nasaruddin dalam sambutannya.
Al-Qur’an sebagai Pembentuk Karakter ASN
Menag menjelaskan, kemampuan dalam tilawah, hafalan, kaligrafi, maupun wawasan keislaman tetap penting. Namun, tujuan utama MTQ Korpri harus mengarah pada penguatan nilai Al-Qur’an dalam kehidupan aparatur negara.
Ia menggambarkan perjalanan spiritual ASN sebagai proses yang berkelanjutan. Proses tersebut bermula dari tilawah, kemudian berkembang menjadi pemahaman dan penghayatan, hingga berujung pada pengabdian nyata dalam menjalankan tugas negara.
Dengan demikian, nilai-nilai Al-Qur’an tidak hanya berhenti pada kegiatan keagamaan. Nilai tersebut perlu menjadi pedoman dalam menjalankan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah.
Amanah dan Keadilan dalam Birokrasi
Nasaruddin juga menyoroti nilai Al-Qur’an sebagai fondasi etika birokrasi. Ia merujuk pada Surat An-Nisa ayat 58 yang mengajarkan kewajiban menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak serta menetapkan keputusan secara adil.
“Jabatan harus dimaknai sebagai amanah bukan kemuliaan pribadi, kewenangan sebagai sarana melayani bukan alat menguasai, dan kebijakan publik harus senantiasa menghadirkan keadilan terutama bagi kelompok rentan yang sering tidak memiliki suara,” katanya.
Pesan tersebut menjadi penting di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah. ASN, menurut Menag, berada di posisi terdepan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap negara.
Pelayanan Publik Menentukan Kepercayaan Masyarakat
Nasaruddin menilai satu bentuk pelayanan yang ramah dapat memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat. Sebaliknya, tindakan diskriminatif atau penyalahgunaan kewenangan dapat merusak rasa keadilan warga.
Karena itu, ia mendorong agar nilai-nilai Qurani benar-benar terinternalisasi dalam aktivitas ASN. Penerapannya tidak hanya berlangsung dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga dalam berbagai proses kerja pemerintahan.
Nilai tersebut perlu hadir saat aparatur berinteraksi dengan masyarakat. Prinsip yang sama juga harus terlihat dalam penyusunan anggaran, pengambilan keputusan strategis, hingga pemanfaatan fasilitas negara.
MTQ Korpri Dorong Birokrasi Berintegritas
Integrasi nilai Al-Qur’an diharapkan dapat membangun birokrasi yang tidak hanya unggul dalam kompetensi teknis. Aparatur juga perlu memiliki integritas moral serta kepekaan sosial yang kuat.
Dengan pendekatan tersebut, pelayanan publik diharapkan semakin mencerminkan amanah konstitusional dan nilai agama yang rahmatan lil alamin.
MTQ VIII Korpri di Makassar pun tidak sekadar menjadi ruang kompetisi bagi ASN. Kegiatan ini membawa pesan yang lebih luas tentang pentingnya membangun aparatur yang mampu menerjemahkan nilai keagamaan ke dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. (*)
