Jakarta, Javanusa—Pemerintah mempercepat penanganan perumahan warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Fokus utama diarahkan pada rehabilitasi, rekonstruksi, serta relokasi rumah yang berada di kawasan rawan bencana.
Langkah tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (11/12/2025).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan, berdasarkan pendataan sementara, jumlah rumah terdampak bencana mencapai 112.551 unit. Angka tersebut masih bersifat dinamis karena proses verifikasi lapangan terus berlangsung.
“Setelah data lengkap dan terverifikasi, penanganan akan masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Maruarar.
Ia menjelaskan, Kementerian PKP bersama BNPB, satgas daerah, dan pemerintah daerah telah memetakan lokasi relokasi yang dinilai aman dan layak.
Di Aceh, delapan titik relokasi telah diidentifikasi di sejumlah kabupaten terdampak, mulai dari Aceh Utara hingga Aceh Tamiang.
Sementara di Sumatera Utara, delapan lokasi relokasi tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Deli Serdang, Sibolga, hingga Kota Padangsidimpuan. Adapun di Sumatera Barat, lima lokasi tengah dikaji di Kota Padang, Kota Solok, dan Kota Padang Panjang.
Menurut Maruarar, relokasi tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan geologis dan legalitas lahan, tetapi juga keberlanjutan kehidupan warga.
Akses terhadap sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, serta ekosistem sosial dan ekonomi menjadi bagian penting dalam penentuan lokasi.
“Kami mengupayakan lokasi yang tidak terlalu jauh dari ekosistem kehidupan masyarakat agar proses pemulihan berjalan lebih cepat,” katanya.
Untuk mendukung percepatan rekonstruksi, Kementerian PKP telah menyiapkan panel Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) hasil produksi UMKM. Saat ini tersedia 470 unit di Medan dan 140 unit di Bandung.
“Jika kebutuhan sudah dihitung secara detail, kekurangannya akan segera kami pesan, termasuk stok cadangan,” ujar Maruarar.
Selain itu, Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan PT Semen Indonesia Group untuk membahas standar konstruksi, mencakup kapasitas produksi, kualitas material, harga, sistem struktur, hingga waktu pemasangan guna memastikan bangunan yang kuat dan efisien.
Penanganan rumah terdampak nantinya akan dibagi ke dalam tiga kategori, yakni rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Setiap kategori akan mendapatkan pendekatan teknis dan pembiayaan yang berbeda.
“Kami harus memastikan data akurat karena itu menentukan apakah rumah dibangun baru atau cukup direnovasi. Penyusunan RAB membutuhkan ketelitian tinggi,” kata Maruarar.
Di akhir pertemuan, ia juga menyampaikan adanya dukungan dari masyarakat dan lembaga sosial. Salah satunya, Yayasan Buddha Tzu Chi yang menyatakan kesiapan membangun 2.000 unit rumah bagi korban bencana.
“Ini bentuk gotong royong nasional dalam membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” pungkasnya. (*/red)
