Pemko Padang Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Target Pendapatan Daerah 2026 Naik Jadi Rp3,05 Triliun

Penulis -

Senin, 22 Juni 2026 - 19:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin Rakor dan Sinkronisasi Perubahan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (22/6/2026). (Foto: Pemko Padang)

Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin Rakor dan Sinkronisasi Perubahan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (22/6/2026). (Foto: Pemko Padang)

Padang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang mulai menyelaraskan sejumlah aturan terkait pajak dan retribusi daerah guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlangsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (22/6/2026).

Rapat dipimpin langsung Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir. Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Inspektur Sonny Budaya Putra, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Atos, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkontribusi terhadap PAD.

Target Pendapatan Daerah Meningkat

Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan perubahan perda menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, regulasi yang lebih adaptif juga akan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Ia menyebutkan Pemko Padang telah mengajukan Perubahan APBD Tahun 2026 dengan peningkatan target pendapatan daerah menjadi Rp3,05 triliun.

“Kenaikan target menjadi Rp3,05 triliun dalam Perubahan APBD 2026 ini harus kita dukung dengan langkah-langkah konkret. Pendapatan daerah harus tergali secara optimal, namun dengan catatan penting: tidak boleh membebani masyarakat. Perubahan Perda ini harus mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat maupun pelaku usaha,” ujar Fadly Amran.

OPD Diminta Petakan Potensi Baru

Untuk mencapai target tersebut, Fadly meminta seluruh OPD penghasil PAD lebih aktif mengidentifikasi potensi penerimaan baru. Menurutnya, berbagai sektor strategis masih memiliki peluang yang dapat dioptimalkan melalui inovasi kebijakan dan layanan.

Sektor pariwisata, perdagangan, perpajakan, hingga pelayanan kesehatan disebut sebagai area yang perlu terus dipetakan agar potensi penerimaan daerah tidak terlewatkan.

Baca Juga :  Menkop Apresiasi Masukan soal KDKMP, Pastikan Perbaikan Bertahap dan Terukur
Legalitas Jadi Perhatian Utama

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menekankan bahwa setiap upaya peningkatan PAD harus berlandaskan aturan yang jelas. Ia meminta seluruh perangkat daerah memperhatikan aspek legalitas dalam setiap usulan objek pajak maupun retribusi baru.

“Kita harus menggali potensi pajak dan retribusi daerah sekecil apa pun. Pemanfaatan gedung pemerintahan, fasilitas ruang publik, pajak hotel dan restoran, serta potensi lainnya perlu dipetakan dengan matang. Namun, saya tekankan bahwa setiap penambahan objek pajak maupun retribusi baru wajib memiliki dasar hukum yang kuat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Maigus.

Tindak Lanjut Evaluasi Kemendagri

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Padang Atos menjelaskan bahwa pembahasan perubahan perda juga merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Selain menyesuaikan sejumlah ketentuan, pemerintah daerah juga membuka ruang bagi usulan objek retribusi baru dari berbagai OPD dan melakukan harmonisasi tarif sesuai regulasi yang lebih tinggi.

“Ada beberapa catatan penting dari Kemendagri yang kita tindak lanjuti hari ini. Salah satunya berkaitan dengan objek retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang memerlukan penyesuaian pengaturan dalam Perda. Selain itu, kami juga melakukan penyempurnaan pada batang tubuh perda terkait pengaturan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” jelas Atos.

Melalui sinkronisasi tersebut, Pemko Padang berharap revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat segera diselesaikan. Dan mampu memperkuat pendapatan daerah sekaligus mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan akuntabel. (*/red)

Berita Terkait

Angkat Motif Songket Minangkabau, Ninano Raih Juara II UMKM Champion Padang 2026
XLSMART Bukukan Pendapatan Rp35,77 Triliun hingga September 2026, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
UMKM Champion Padang 2026 Lahirkan Enam Juara, Siap Tembus Pasar Global
Perluas Akses Layanan di Padang, XLSMART Resmikan XL Center Ulak Karang
Hadapi Arus Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siapkan 3.865 Personel dan 518 Armada
Business Matching UMKM Terdampak Bencana di Sumbar Catat Potensi Transaksi Rp1 Miliar
Smartfren Hadirkan Pengalaman Unlimited 5G di Smartfren Fun Run Padang 2026, Ajak Masyarakat Jadi Jagoan Sinyal Se-Indonesia
Mahyeldi Dorong 308 Pesantren di Sumbar Perkuat Ekonomi Syariah Lewat Digitalisasi Perbankan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:07 WIB

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Sita Aset Rp150 Miliar dan Telusuri Transaksi Rp2,9 Triliun

Kamis, 19 November 2026 - 12:01 WIB

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi, Ini Sebaran Lokasinya

Kamis, 19 November 2026 - 11:37 WIB

Jembatan Sinandang Pagaruyung Terban Akibat Hujan Deras, Pengendara Diminta Waspada

Kamis, 19 November 2026 - 09:57 WIB

Polres Pessel Bongkar Dugaan TPPO Berkedok Prostitusi Online, Seorang Pria Ditangkap

Kamis, 19 November 2026 - 09:06 WIB

Polda Sumbar Ungkap Dugaan TPPO di Hotel Padang, Pria Diduga Mucikari Diamankan

Kamis, 19 November 2026 - 08:02 WIB

4 Batang Emas Senilai Rp10 Miliar Gagal Diselundupkan ke Malaysia

Kamis, 19 November 2026 - 07:45 WIB

Polda Sumbar Ungkap 1.981 Kasus Narkoba, Sita 1,6 Ton Ganja dan 99 Kg Sabu

Rabu, 18 November 2026 - 21:02 WIB

Bupati Dharmasraya Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Selama 7 Hari

Berita Terbaru