Padang, Javanusa—Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat (Sumbar) 2027 resmi naik menjadi Rp3.383.258.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan kenaikan sebesar 6,29 persen atau bertambah Rp200.303 dibandingkan UMP 2026.
Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Penetapannya tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-698-2026.
Gubernur Mahyeldi mengatakan, kenaikan UMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha. Pemerintah daerah juga ingin menjaga iklim investasi dan keberlangsungan kegiatan ekonomi.
“Penetapan UMP ini kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tetap tumbuh,” ujar Mahyeldi di Padang, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Mahyeldi, kebijakan pengupahan membutuhkan pertimbangan yang seimbang. Pemerintah perlu melindungi hak pekerja sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Dewan Pengupahan Bahas Kenaikan UMP 2027
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman, menjelaskan bahwa penetapan UMP melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi.
Kesepakatan tersebut muncul dalam Rapat Pleno Dewan Pengupahan pada Rabu (18/11/2026). Forum itu melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, serta akademisi.
Dalam pembahasannya, Dewan Pengupahan menggunakan sejumlah indikator ekonomi sebagai dasar perhitungan. Indikator tersebut meliputi inflasi Sumatera Barat sebesar 3,50 persen dan pertumbuhan ekonomi 3,99 persen secara year-to-date (c-to-c).
Selain itu, pembahasan menetapkan nilai alfa sebesar 0,7 sebagai salah satu komponen perhitungan kenaikan upah.
“Seluruh indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran kenaikan UMP 2027. Pembahasan dilakukan bersama unsur terkait agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha,” jelas Firdaus.
UMSP 2027 Sumbar Rp3,48 Juta
Selain UMP, Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp3.483.258.
Besaran tersebut lebih tinggi Rp100.000 dibandingkan UMP Sumbar 2027. Rekomendasi ini berlaku untuk empat sektor usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Keempat sektor tersebut meliputi:
-
- Perkebunan Kelapa Sawit (KBLI 01262).
- Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (KBLI 10431).
- Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10437).
- Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35151).
Firdaus menjelaskan, penetapan upah sektoral mempertimbangkan karakteristik pekerjaan pada masing-masing bidang usaha. Faktor yang menjadi perhatian mencakup tingkat keahlian, risiko pekerjaan, beban kerja, serta kebutuhan spesialisasi.
“Penerapan upah sektoral mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor, termasuk tingkat keahlian, risiko dan beban kerja, serta kebutuhan spesialisasi tertentu yang berbeda dengan sektor usaha lainnya,” terangnya.
Berlaku Mulai Januari 2027
Melalui kebijakan pengupahan ini, Pemprov Sumbar berharap pekerja memperoleh perlindungan dan penghasilan yang lebih layak.
Pemerintah juga menargetkan kenaikan upah dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan dunia usaha. Dengan demikian, kebijakan UMP dan UMSP 2027 dapat mendukung iklim usaha yang sehat, produktif, dan berkelanjutan di Sumatera Barat. (*)






