Tanah Datar, Javanusa—Pemulihan pascabencana Tanah Datar menjadi perhatian pemerintah pusat dalam rapat koordinasi (Rakor) nasional bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Bupati Tanah Datar Eka Putra memaparkan langsung dampak kerusakan dan kondisi layanan publik pascabencana. Rakor tersebut digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (9/1/2026). Kegiatan berlangsung dari Indojolito dan diikuti jajaran Pemkab Tanah Datar.
Bupati Eka Putra hadir didampingi Wakil Bupati Ahmad Fadly, Sekda Abdurrahman Hadi, para asisten, serta kepala OPD terkait.
Enam Kantor Pemerintahan Rusak, Layanan Tetap Berjalan
Dalam forum yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian itu, Eka Putra menyampaikan kerusakan pada sarana pemerintahan. Meski terdampak, roda pemerintahan tetap berjalan.
“Terdapat enam unit sarana pemerintahan yang rusak, terdiri dari empat kantor wali nagari, satu kantor wali jorong, dan satu kantor cabang Perumda PDAM,” ujar Eka Putra.
Ia menegaskan pelayanan publik masih berjalan, meski belum sepenuhnya normal seperti sebelum bencana.
Selain kantor pemerintahan, bencana juga berdampak pada fasilitas layanan dasar masyarakat. Kerusakan terjadi pada sektor kesehatan dan pendidikan.
“Ada satu unit puskesmas, lima SD, tiga SMP, lima PAUD, dua TK, serta tiga pondok pesantren yang terdampak,” kata Eka Putra.
Kondisi ini, menurutnya, membutuhkan dukungan dan percepatan penanganan dari pemerintah pusat.
UMKM dan Pariwisata Lumpuh
Bencana turut melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat. Sebanyak 145 unit UMKM, lima objek wisata, dan tiga homestay terdampak langsung.
Aktivitas usaha terhenti, sementara kewajiban pembayaran angsuran pinjaman tetap berjalan. Hal ini menambah beban pelaku usaha di Tanah Datar.
21 Ruas Jalan Kabupaten Rusak
Kerusakan juga terjadi pada akses transportasi darat yang vital bagi mobilitas warga. Data Pemkab Tanah Datar mencatat kerusakan cukup signifikan.
Sebanyak 21 ruas jalan kabupaten dan 12 ruas jalan nagari mengalami kerusakan. Selain itu, satu ruas jalan provinsi dan satu ruas jalan nasional juga terdampak.
Bupati Minta Solusi Angsuran UMKM ke Mendagri
Dalam kesempatan tersebut, Eka Putra secara khusus meminta solusi bagi pelaku UMKM dan pariwisata. Ia berharap ada kebijakan relaksasi angsuran pascabencana.
“Kami mohon solusi terkait angsuran pinjaman UMKM dan objek wisata, karena aktivitas usaha mereka terhenti akibat bencana,” tegasnya.
Mendagri: Tanah Datar Jadi Perhatian Utama
Menanggapi hal itu, Mendagri Tito Karnavian memastikan Tanah Datar menjadi salah satu daerah prioritas penanganan bencana di Sumatera Barat.
“Apa yang disampaikan Pak Bupati menjadi catatan kami. Kami akan membahasnya bersama Kementerian Pariwisata dan kementerian terkait lainnya,” ujar Tito.
Ia menekankan pentingnya kesiapan dan kevalidan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Mendagri meminta seluruh daerah terdampak segera menyampaikan data lengkap dan valid. Data tersebut diperlukan untuk mempercepat langkah strategis pemulihan.
“Segera sampaikan data secara lengkap agar penanganan lanjutan bisa segera dilakukan,” pungkas Tito. (*/red)
