Padang, Javanusa—Upaya penataan kawasan Pantai Padang (Taplau) memasuki fase penting. Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa Putra, mendorong percepatan pembebasan lahan agar proyek penataan kawasan wisata andalan Kota Padang tidak kembali tertunda dan pembangunan fisiknya dapat dimulai pada 2028.
Dorongan itu disampaikan Iqra saat melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumbar pada Kamis (9/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas penyelesaian berbagai kendala pengadaan tanah yang masih menghambat penataan di ruas Jalan Samudera dan kawasan belakang Hotel Pangeran.
Menurut Iqra, keberhasilan penataan Pantai Padang tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran. Kepastian status lahan dan penyelesaian administrasi juga menjadi syarat utama agar proyek dapat berjalan sesuai rencana.
“Semangat kita sama, yaitu mempercantik dan memperindah Kota Padang. Itu tujuan utama yang ingin kita capai bersama,” katanya.
Kawasan Belakang Hotel Pangeran Masih Dikaji
Iqra menjelaskan, proses pembebasan lahan di kawasan belakang Hotel Pangeran masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Pasalnya, terdapat kajian akademis mengenai mekanisme pergantian tanah yang harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
Di sisi lain, perkembangan penyelesaian lahan di ruas Hang Tuah mulai menunjukkan hasil positif. Pemerintah bersama sejumlah instansi terkait juga berencana membentuk tim percepatan untuk menyelesaikan tahapan yang masih tersisa.
“Alhamdulillah untuk ruas Hang Tuah sudah mulai ada titik terang. Yang penting sekarang ada progres dan jangan sampai proses ini stuck. Dalam waktu dekat akan dibentuk tim percepatan dengan melibatkan pihak-pihak terkait,” ujarnya.
Target Pembangunan Fisik Dimulai Tahun 2028
Iqra menilai penyelesaian pembebasan lahan menjadi fondasi utama sebelum pekerjaan fisik penataan Pantai Padang dimulai. Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang, ATR/BPN, dan Dinas PUPR terus memperkuat koordinasi agar seluruh tahapan dapat diselesaikan lebih cepat.
Ia optimistis target pembangunan fisik pada 2028 dapat tercapai apabila seluruh persoalan lahan segera dituntaskan.
“Kami optimistis apabila persoalan lahan bisa segera diselesaikan, pembangunan fisik dapat mulai dilaksanakan pada tahun 2028. Saya yakin ini akan mendapat dukungan dari Pak Gubernur maupun Pak Wali Kota demi kemajuan Kota Padang,” katanya.
Menutup pernyataannya, Iqra berharap forum koordinasi lintas instansi segera diwujudkan. Menurutnya, sinergi tersebut akan mempercepat penyelesaian persoalan teknis maupun administratif sekaligus mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan daya saing pariwisata Kota Padang.
“Koordinasi ini sangat krusial agar proyek penataan kota berjalan lancar. Ini merupakan wujud komitmen bersama untuk meningkatkan infrastruktur dan mempercantik Kota Padang tercinta,” tutupnya. (*)
