Jakarta, Javanusa—Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghematan APBN 2027 harus berjalan sejak perencanaan hingga penggunaan anggaran.
Pemerintah menyiapkan konsolidasi pengadaan barang dan jasa untuk memperkuat efisiensi belanja negara.
Presiden Prabowo menyampaikan kebijakan tersebut saat memberikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Presiden, disiplin fiskal tidak cukup hanya dengan menyusun dan mengesahkan anggaran. Pemerintah juga harus memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan secara efektif.
“Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disetujui. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan,” ujar Presiden Prabowo.
Karena itu, pemerintah akan memperkuat efisiensi belanja melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Kebijakan tersebut menyasar kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Pengadaan Barang Akan Dikonsolidasikan
Presiden menilai pola pengadaan yang berjalan sendiri-sendiri selama ini membuat pemerintah kehilangan daya tawar. Banyak instansi membeli barang dengan spesifikasi serupa, tetapi membayar harga yang berbeda.
Kondisi tersebut, menurut Presiden, membuat anggaran negara tidak menghasilkan efisiensi maksimal. Pemerintah ingin mengubah pola tersebut melalui sistem pengadaan yang lebih terkoordinasi.
“Kita harus menghentikan penggunaan APBN membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara,” tegas Presiden.
Pemerintah akan memanfaatkan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar pemerintah saat membeli barang dalam jumlah besar.
Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan hasil awal yang cukup signifikan. Konsolidasi pengadaan pemerintah daerah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025.
Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 25,43 persen pada 2026. Jika potensi efisiensi tersebut terealisasi, penghematan belanja pemerintah dapat mencapai sekitar Rp360 triliun dalam satu tahun.
“Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun rupiah. Kita bisa membayangkan 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa melakukan sangat banyak hingga 360 triliun, dan ini ada di tangan kita,” kata Presiden Prabowo.
Harga Layar Pintar Turun Drastis
Presiden Prabowo memberikan contoh konsolidasi pengadaan melalui pembelian Layar Pintar Interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP).
Sebelum konsolidasi, pemerintah daerah membeli perangkat tersebut secara terpisah. Harga satu unit mencapai sekitar Rp150 juta.
Setelah pemerintah menggabungkan kebutuhan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, harga pengadaan turun menjadi sekitar Rp26 juta per unit.
Harga tersebut sudah mencakup pengiriman dan pemasangan sampai wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil. Contoh itu menunjukkan besarnya potensi penghematan ketika pemerintah menggunakan kekuatan pembelian secara kolektif.
LKPP Akan Diperkuat
Pemerintah juga menyiapkan penguatan kelembagaan untuk mendukung perubahan sistem tersebut. Salah satunya dengan meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah.
Presiden meminta dukungan DPR RI untuk menjalankan langkah tersebut. Pemerintah menilai kelembagaan yang lebih kuat akan membantu menciptakan sistem pengadaan yang terintegrasi.
“Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,” ucap Presiden.
Dalam mekanisme yang direncanakan, kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun dalam satu sistem. Pemerintah juga akan menyeragamkan spesifikasi serta menggabungkan volume kebutuhan.
Seluruh proses pengadaan akan memanfaatkan sistem digital. Pemerintah menargetkan langkah ini dapat memperkuat transparansi, persaingan usaha, dan akuntabilitas dalam penggunaan APBN.
Efisiensi APBN untuk Program Publik
Presiden menilai penghematan anggaran bukan sekadar upaya mengurangi pengeluaran pemerintah. Efisiensi justru dapat menciptakan ruang fiskal baru untuk membiayai program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dana yang berhasil dihemat dapat digunakan untuk memperbaiki ruang kelas dan sekolah. Pemerintah juga dapat mengalokasikannya untuk renovasi puskesmas, penguatan rumah sakit, serta penyediaan alat kesehatan.
“Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang tambahan fiskal yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas, sekolah yang bisa kita perbaiki. Puskesmas yang kita bisa refleksikan. Rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Dan contohnya, kehidupan rakyat yang lebih baik,” tutur Presiden.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah ingin memastikan disiplin fiskal APBN 2027 tidak berhenti pada angka dalam dokumen anggaran. Efisiensi harus terlihat dalam proses belanja hingga manfaatnya dirasakan masyarakat. (*)
