Presiden Prabowo Perketat Disiplin Fiskal APBN 2027, Efisiensi Pengadaan Bisa Capai Rp360 Triliun

Penulis -

Jumat, 14 Agustus 2026 - 19:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Foto: BPMI Setpres)

Presiden Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta, Javanusa—Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghematan APBN 2027 harus berjalan sejak perencanaan hingga penggunaan anggaran.

Pemerintah menyiapkan konsolidasi pengadaan barang dan jasa untuk memperkuat efisiensi belanja negara.

Presiden Prabowo menyampaikan kebijakan tersebut saat memberikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Presiden, disiplin fiskal tidak cukup hanya dengan menyusun dan mengesahkan anggaran. Pemerintah juga harus memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan secara efektif.

“Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disetujui. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan,” ujar Presiden Prabowo.

Karena itu, pemerintah akan memperkuat efisiensi belanja melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Kebijakan tersebut menyasar kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Pengadaan Barang Akan Dikonsolidasikan

Presiden menilai pola pengadaan yang berjalan sendiri-sendiri selama ini membuat pemerintah kehilangan daya tawar. Banyak instansi membeli barang dengan spesifikasi serupa, tetapi membayar harga yang berbeda.

Kondisi tersebut, menurut Presiden, membuat anggaran negara tidak menghasilkan efisiensi maksimal. Pemerintah ingin mengubah pola tersebut melalui sistem pengadaan yang lebih terkoordinasi.

“Kita harus menghentikan penggunaan APBN membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara,” tegas Presiden.

Pemerintah akan memanfaatkan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar pemerintah saat membeli barang dalam jumlah besar.

Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan hasil awal yang cukup signifikan. Konsolidasi pengadaan pemerintah daerah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025.

Baca Juga :  Instruksikan Penurunan Suku Bunga PNM Mekaar di Bawah 9 Persen, Presiden Prabowo Soroti Ketimpangan Pembiayaan

Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 25,43 persen pada 2026. Jika potensi efisiensi tersebut terealisasi, penghematan belanja pemerintah dapat mencapai sekitar Rp360 triliun dalam satu tahun.

“Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun rupiah. Kita bisa membayangkan 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa melakukan sangat banyak hingga 360 triliun, dan ini ada di tangan kita,” kata Presiden Prabowo.

Harga Layar Pintar Turun Drastis

Presiden Prabowo memberikan contoh konsolidasi pengadaan melalui pembelian Layar Pintar Interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP).

Sebelum konsolidasi, pemerintah daerah membeli perangkat tersebut secara terpisah. Harga satu unit mencapai sekitar Rp150 juta.

Setelah pemerintah menggabungkan kebutuhan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, harga pengadaan turun menjadi sekitar Rp26 juta per unit.

Harga tersebut sudah mencakup pengiriman dan pemasangan sampai wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil. Contoh itu menunjukkan besarnya potensi penghematan ketika pemerintah menggunakan kekuatan pembelian secara kolektif.

LKPP Akan Diperkuat

Pemerintah juga menyiapkan penguatan kelembagaan untuk mendukung perubahan sistem tersebut. Salah satunya dengan meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah.

Presiden meminta dukungan DPR RI untuk menjalankan langkah tersebut. Pemerintah menilai kelembagaan yang lebih kuat akan membantu menciptakan sistem pengadaan yang terintegrasi.

“Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,” ucap Presiden.

Dalam mekanisme yang direncanakan, kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun dalam satu sistem. Pemerintah juga akan menyeragamkan spesifikasi serta menggabungkan volume kebutuhan.

Seluruh proses pengadaan akan memanfaatkan sistem digital. Pemerintah menargetkan langkah ini dapat memperkuat transparansi, persaingan usaha, dan akuntabilitas dalam penggunaan APBN.

Baca Juga :  Perkuat Ekosistem Industri Halal, Kemenperin Perluas Layanan Sertifikasi Halal IKM
Efisiensi APBN untuk Program Publik

Presiden menilai penghematan anggaran bukan sekadar upaya mengurangi pengeluaran pemerintah. Efisiensi justru dapat menciptakan ruang fiskal baru untuk membiayai program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dana yang berhasil dihemat dapat digunakan untuk memperbaiki ruang kelas dan sekolah. Pemerintah juga dapat mengalokasikannya untuk renovasi puskesmas, penguatan rumah sakit, serta penyediaan alat kesehatan.

“Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang tambahan fiskal yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas, sekolah yang bisa kita perbaiki. Puskesmas yang kita bisa refleksikan. Rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Dan contohnya, kehidupan rakyat yang lebih baik,” tutur Presiden.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah ingin memastikan disiplin fiskal APBN 2027 tidak berhenti pada angka dalam dokumen anggaran. Efisiensi harus terlihat dalam proses belanja hingga manfaatnya dirasakan masyarakat. (*)

Berita Terkait

XLSMART Bukukan Pendapatan Rp35,77 Triliun hingga September 2026, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
UMKM Champion Padang 2026 Lahirkan Enam Juara, Siap Tembus Pasar Global
Perluas Akses Layanan di Padang, XLSMART Resmikan XL Center Ulak Karang
Hadapi Arus Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siapkan 3.865 Personel dan 518 Armada
Business Matching UMKM Terdampak Bencana di Sumbar Catat Potensi Transaksi Rp1 Miliar
Smartfren Hadirkan Pengalaman Unlimited 5G di Smartfren Fun Run Padang 2026, Ajak Masyarakat Jadi Jagoan Sinyal Se-Indonesia
Mahyeldi Dorong 308 Pesantren di Sumbar Perkuat Ekonomi Syariah Lewat Digitalisasi Perbankan
Wagub Vasko Luncurkan Nagari Creative Hub Pangian, Dorong UMKM Tembus Pasar Digital

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 08:25 WIB

Operasi Zebra Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bagikan Helm Gratis di Padang

Rabu, 18 November 2026 - 19:23 WIB

Perkuat Daya Tarik Wisata, Fadly Amran dan Wadan Kodaeral II Padang Bahas Penataan Tugu Merpati

Rabu, 18 November 2026 - 19:03 WIB

Fadly Amran Apresiasi Program IAS Anak Indonesia, Kenalkan Dunia Penerbangan kepada Pelajar

Rabu, 18 November 2026 - 18:15 WIB

Bukan Sekadar Expo! SIVE 2026 Perkuat Kolaborasi Vokasi, Industri dan UMKM, Tuai Apresiasi Kepala BPSDMI

Rabu, 18 November 2026 - 11:21 WIB

25 Orang Pemuda Lubuk Kilangan Ditempa Pelatihan K3 Umum

Selasa, 17 November 2026 - 22:07 WIB

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 November 2026 - 20:35 WIB

Perkuat Budaya Literasi, Dinas Perpustakaan Pessel Gandeng UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Selasa, 17 November 2026 - 20:07 WIB

Wali Kota Fadly Amran Resmikan Masjid Al Furqan, Dorong Jadi Pusat Kegiatan Masyarakat

Berita Terbaru