Prioritaskan Profesionalitas dan Pelayanan Jamaah, Komisi VIII DPR RI Soroti Transisi Penyelenggaraan Haji 

Penulis -

Sabtu, 26 Juli 2025 - 14:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni. (Foto: Dok. TA Lisda)

Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni. (Foto: Dok. TA Lisda)

Jakarta, Javanusa—Proses transisi penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada Badan Pengelola Haji (BP Haji), mendapat perhatian serius Komisi VIII DPR RI.

Pasalnya transisi tersebut merupakan momentum sangat penting dalam reformasi tata kelola haji yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni menyatakan perubahan ini bukan sekadar peralihan kelembagaan.

Melainkan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kepada jutaan jemaah Indonesia setiap tahunnya.

“Transisi ini bukan hanya soal struktur, tapi tentang bagaimana pelayanan terhadap jemaah dapat ditingkatkan. Profesionalisme dan efisiensi harus menjadi kata kunci dalam pengelolaan haji ke depan,” ungkap Lisda, Kamis (24/7) di gedung DPR RI kepada wartawan.

Penyelenggaraan haji selama ini menjadi wewenang penuh Kemenag. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dibentuklah BP Haji sebagai lembaga tersendiri yang bertugas mengelola keuangan dan operasional haji secara profesional.

Lisda menegaskan pemisahan peran antara Kemenag sebagai regulator dan BP Haji sebagai operator merupakan model tata kelola yang sehat dan sudah diterapkan di berbagai sektor pelayanan publik.

Anggota Fraksi Nasdem menyatakan dukungan transisi ini, namun menekankan sejumlah prasyarat mutlak harus dipenuhi sebelum pelimpahan wewenang sepenuhnya dilakukan.

Diantaranya yakni, kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) BP Haji harus benar-benar matang, pelayanan kepada jemaah tidak terganggu selama proses transisi, serta administrasi dan sistem operasional harus berjalan secara tertib dan terkoordinasi.

“Kami akan terus mengevaluasi kesiapan semua aspek. Jangan sampai transisi ini justru menimbulkan kerumitan baru di lapangan,” tegas Lisda.

Politisi asal Sumbar ini juga mencatat sejumlah tantangan utama dalam transisi ini.

Seperti harmonisasi peran Kemenag–BP Haji, kejelasan struktur operasional BP Haji, kepastian hukum atas pelimpahan tugas, serta integrasi sistem teknologi informasi dan logistik.

Baca Juga :  Menhaj Irfan Yusuf Buka Suara soal Pengangkatan Anaknya sebagai Tenaga Ahli

Lisda menyebutkan DPR RI akan terus melakukan pengawasan intensif, termasuk memanggil pihak terkait untuk mendalami kesiapan teknis dan regulasi.

“Jika BP Haji belum siap menjalankan tugas operasional, maka transisi tidak boleh dipaksakan. Keselamatan, kenyamanan, dan kepastian layanan jemaah harus jadi prioritas,” tegasnya.

Ke depan Lisda Hendrajoni berharap BP Haji mampu bekerja secara profesional dan transparan.

Tata kelola keuangan haji, termasuk pemanfaatan nilai manfaat, diharapkan bisa memberikan kemaslahatan optimal bagi seluruh jemaah.

DPR RI juga mendorong keterlibatan publik dan lembaga pengawas independen dalam mengawal kinerja BP Haji ke depan.

Terakhir Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem tersebut memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawasi dan mengawal proses transisi secara ketat, untuk menjawab kekhawatiran publik.

“Kami memahami keresahan calon jemaah. DPR berkomitmen agar perubahan ini tidak merugikan jemaah. Haji adalah ibadah yang sangat sakral dan harus ditangani dengan penuh tanggung jawab,” tutup Lisda Hendrajoni. (sus) 

Berita Terkait

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG
Kemenag Siapkan Rp2,38 Triliun untuk Digitalisasi dan Revitalisasi Ribuan Madrasah
Komisi III DPR Minta Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 08:25 WIB

Operasi Zebra Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bagikan Helm Gratis di Padang

Rabu, 18 November 2026 - 19:23 WIB

Perkuat Daya Tarik Wisata, Fadly Amran dan Wadan Kodaeral II Padang Bahas Penataan Tugu Merpati

Rabu, 18 November 2026 - 19:03 WIB

Fadly Amran Apresiasi Program IAS Anak Indonesia, Kenalkan Dunia Penerbangan kepada Pelajar

Rabu, 18 November 2026 - 18:15 WIB

Bukan Sekadar Expo! SIVE 2026 Perkuat Kolaborasi Vokasi, Industri dan UMKM, Tuai Apresiasi Kepala BPSDMI

Rabu, 18 November 2026 - 11:21 WIB

25 Orang Pemuda Lubuk Kilangan Ditempa Pelatihan K3 Umum

Selasa, 17 November 2026 - 22:07 WIB

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 November 2026 - 20:35 WIB

Perkuat Budaya Literasi, Dinas Perpustakaan Pessel Gandeng UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Selasa, 17 November 2026 - 20:07 WIB

Wali Kota Fadly Amran Resmikan Masjid Al Furqan, Dorong Jadi Pusat Kegiatan Masyarakat

Berita Terbaru