Padang, Javanusa—Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) Pascabencana Hidrometeorologi Sumbar di Auditorium Gubernur, Selasa (13/1/2026).
Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan diikuti oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, serta kepala daerah se-Sumatera Barat.
Dalam sesi dialog, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengungkapkan pada 2 Januari 2026 kembali terjadi banjir susulan di Kota Padang. Banjir tersebut mengakibatkan sebanyak tujuh unit rumah hanyut terbawa arus.
“Banjir ini terjadi setelah berakhirnya masa tanggap darurat, sehingga warga yang terdampak belum masuk kedalam Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P). Untuk itu kami mohon arahan dari Pak Menteri bagaimana langkah-langkah selanjutnya,” ujarnya.
Siapkan 4,6 Hektare Lahan Huntap
Ia juga menyampaikan Pemerintah Kota Padang tengah menyiapkan langkah relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai rawan bencana.
Saat ini Pemko Padang telah menyiapkan lahan seluas 4,6 hektare untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak.
“Masyarakat yang masuk kategori rusak berat di bantaran sungai sudah terdata. Namun kami juga mohon arahan terkait warga yang saat ini belum terdampak, tetapi rumahnya berada di kawasan bantaran sungai yang berisiko tinggi,” jelasnya.
Relokasi Tak Harus Tunggu Bencana
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kondisi serupa juga terjadi di beberapa daerah lain seperti Sumatera Utara dan Aceh.
Ia menyebut rumah warga yang berada di bantaran sungai atau tepi jurang, meskipun terlihat aman, tetap memiliki risiko tinggi saat hujan kembali turun.
“Kondisi tersebut layak dan dapat dimasukkan dalam program relokasi meskipun belum terdampak langsung. Silakan diusulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” tegas Tito Karnavian.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan usulan kegiatan yang belum masuk dalam dokumen R3P masih bisa diajukan, karena dokumen tersebut belum ditandatangani dan masih dalam tahap pembahasan di tingkat nasional.
“Penetapan rumah rusak berat dan relokasi tidak perlu menunggu rumah hanyut atau tenggelam. Jika secara teknis berisiko tinggi, langsung masukkan dalam data relokasi. Jika nantinya tidak masuk R3P, penanganannya tetap bisa dilakukan melalui skema hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) bersama BNPB,” pungkasnya. (*/red)
