Pidie Jaya, Javanusa—Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana mempertimbangkan penambahan fasilitas pada hunian sementara (huntara) untuk meningkatkan kenyamanan para penghuni di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima sejumlah keluhan dari penghuni, terutama terkait suhu di dalam huntara yang masih terasa panas.
Menurut Tito, pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyempurnakan standar pembangunan huntara, termasuk kemungkinan penambahan alas pada atap agar panas tidak langsung masuk ke dalam bangunan.
“Ya, kita akan sampaikan kepada BNPB, apakah bisa dibuatkan alas supaya ke depan standarnya ada alasnya sehingga tidak terlalu panas,” kata Tito saat meninjau huntara di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Jumat (6/3/2026).
Selain itu, Satgas PRR juga mempertimbangkan dukungan fasilitas tambahan seperti kipas angin untuk membantu sirkulasi udara di dalam hunian sementara.
Tito menjelaskan pemerintah saat ini masih mengevaluasi berbagai model huntara yang dibangun oleh sejumlah pihak.
Pembangunan hunian tersebut melibatkan beberapa lembaga, di antaranya BNPB, Danantara, serta Kementerian Pekerjaan Umum, selain juga inisiatif gotong royong masyarakat dan organisasi relawan.
Menurutnya, masing-masing model memiliki fasilitas yang berbeda. Huntara yang dibangun BNPB tidak dilengkapi ranjang, tetapi memiliki dapur dan kamar mandi sendiri.
Sementara huntara yang dibangun Danantara dan Kementerian Pekerjaan Umum menyediakan ranjang dan kipas angin, namun menggunakan dapur dan kamar mandi komunal.
Pemerintah juga menargetkan pengungsi yang masih tinggal di tenda dapat segera berpindah ke huntara atau menerima bantuan dana tunggu hunian (DTH) sebelum Idulfitri 2026.
Data Satgas PRR menunjukkan jumlah pengungsi di tiga provinsi tersebut terus menurun. Dari sekitar 11.000 orang pada pekan sebelumnya, kini tersisa sekitar 6.000 orang.
“Target kita sebelum Idul Fitri mereka sudah masuk ke huntara atau menggunakan dana tunggu hunian,” ujar Tito.
Dalam kunjungan tersebut turut hadir Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi. (*/red)
