Pessel, Javanusa—Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pesisir Selatan, memalang sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di Rawang, Painan Utara, Rabu (30/9).
Aksi tersebut sebagai bentuk keberatan terhadap penetapan Yunesel Indra sebagai Ketua DPC PPP Pesisir Selatan yang dinilai tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) PPP yang digelar 9 Juni 2026 lalu.
Keberatan itu muncul setelah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) DPP PPP Nomor 0713/SK/DPP/C/IX/2026 tertanggal 8 September 2026 tentang susunan kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pesisir Selatan. SK tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP PPP, H Muhammad Mardiono bersama Wasekjen DPP PPP Jabbar Idris.
Salah seorang tim formatur dari PAC PPP Kecamatan Lengayang, Sosrizal, Datuak Lelo Mandaro Padang, mengatakan pihaknya menolak penetapan Yunesel Indra sebagai Ketua DPC PPP Pesisir Selatan karena tidak sesuai dengan hasil Muscab.
Menurutnya, Muscab PPP Pesisir Selatan telah menghasilkan keputusan mengenai kepemimpinan DPC. Hasil tersebut kemudian diserahkan kepada DPW PPP Sumatera Barat untuk diproses sesuai mekanisme organisasi.
“Akibat dari penolakan tersebut dilakukan pemalangan kantor DPC Kabupaten Pesisir Selatan hingga batas waktu yang belum ditentukan,” ujar Sosrizal.
Ia mengatakan, aktivitas di sekretariat DPC PPP Pesisir Selatan untuk sementara dihentikan sampai terdapat titik terang terkait polemik kepengurusan tersebut.
Pemalangan, menurutnya, merupakan bentuk sikap dari tim formatur dan kader yang merasa hasil Muscab tidak dijadikan dasar dalam penetapan kepengurusan.
Sosrizal menjelaskan, tim formatur terdiri dari enam orang, yakni empat perwakilan PAC, satu perwakilan DPC dan satu perwakilan DPW PPP Sumbar.
Empat PAC yang menjadi bagian dari tim formatur tersebut berasal dari PAC Koto XI Tarusan, Lengayang, Airpura dan Pancung Soal.
Tim formatur tersebut, lanjutnya, telah menjalankan proses Muscab pada 9 Juni 2026 dan menetapkan hasil musyawarah untuk kepengurusan DPC PPP Pesisir Selatan.
“Ini yang terjadi di Pesisir Selatan. Lain yang diputuskan melalui Muscab, lain pula yang direkomendasikan oleh DPW. Kami menduga ini merupakan bentuk sabotase terhadap hasil Muscab dan persoalan ini mesti dituntaskan,” katanya.
Atas persoalan tersebut, Sosrizal menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPW PPP Sumatera Barat. Ia juga menegaskan pihaknya tidak menerima SK yang menetapkan Yunesel Indra sebagai Ketua DPC PPP Pesisir Selatan.
“Karena yang terpilih adalah Armadi, bukan Yunesel Indra. Berarti hasil Muscab tidak dipergunakan,” tuturnya.
Ia mengatakan, pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Partai sebagai upaya memperjuangkan hasil Muscab. Langkah itu ditempuh setelah berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan sebelumnya belum menghasilkan titik temu.
“Kami akan lanjut ke Mahkamah Partai. Kantor ini akan tetap kami segel sampai ada keputusan dari DPP,” tegasnya.
Sementara itu, pantauan di lokasi menunjukkan belasan kader PPP hadir dalam aksi pemalangan sekretariat DPC PPP Pesisir Selatan. Mereka berada di sekitar kantor yang untuk sementara tidak dapat digunakan untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Polemik tersebut selanjutnya akan memasuki mekanisme penyelesaian internal partai. Pihak tim formatur berharap DPP PPP dapat memberikan keputusan terhadap perbedaan antara hasil Muscab dengan SK kepengurusan yang telah diterbitkan.
Hingga berita ini diturunkan, keterangan dari Ketua DPW PPP Sumatera Barat maupun DPP PPP terkait dasar penetapan Yunesel Indra serta tanggapan atas keberatan tim formatur belum diperoleh.
Klarifikasi dari kedua pihak diperlukan agar persoalan kepengurusan DPC PPP Pesisir Selatan dapat diberitakan secara berimbang. (niks)
