Padang, Javanusa—Bawaslu Sumatera Barat (Sumbar) menyiapkan pengawasan berbasis komunitas digital untuk menghadapi potensi politik uang pada Pemilu 2029.
Strategi itu menjadi salah satu hasil evaluasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) 2026.
Bawaslu ingin peserta P2P tidak sekadar menerima materi, tetapi ikut menjadi penggerak pengawasan di lingkungan masing-masing.
Anggota Bawaslu Sumbar, Muhamad Khadafi, menyebut politik uang sebagai tantangan besar dalam pelaksanaan Pemilu 2029.
“Tantangan paling besar bagaimana politik uang tidak terwujud di Pemilu 2029,” kata Khadafi dalam evaluasi pelaksanaan P2P Tahun 2026 di Sumbar, Jumat (28/8/2026).
Komunitas Digital Jadi Strategi Pengawasan
Khadafi menjelaskan, P2P membuka peluang bagi Bawaslu untuk membentuk jaringan masyarakat yang peduli terhadap pengawasan pemilu.
Jaringan tersebut dapat berkembang melalui ruang digital. Peserta bisa menyebarkan informasi kepemiluan sekaligus mengedukasi masyarakat tentang potensi pelanggaran.
Menurut Khadafi, pendekatan digital juga relevan dengan keterbatasan anggaran. Bawaslu tidak harus menggelar seluruh kegiatan pengawasan dan edukasi secara tatap muka.
“Kita harapkan Bawaslu kabupaten dan kota memiliki kelompok komunitas digital, maka ruang dialog akan muncul. Tidak banyak biaya, bisa dilakukan di mana saja, dan ini paling murah dan cepat dari yang kita bayangkan,” ujarnya.
Model tersebut memungkinkan jangkauan P2P melampaui jumlah peserta yang hadir secara langsung. Informasi dapat diteruskan melalui kanal komunikasi dan jaringan komunitas yang mereka miliki.
“Memang hanya 24 orang yang kita hadirkan mengikuti P2P di masing-masing kabupaten dan kota, tapi melalui kanal dan saluran informasi yang dimiliki dapat respons dari publik,” katanya.
Karena itu, peserta P2P diharapkan berperan sebagai simpul informasi di tengah masyarakat. Mereka dapat membantu menjelaskan tahapan pemilu, potensi pelanggaran, serta pentingnya menolak praktik politik uang.
P2P Digelar di Seluruh Kabupaten dan Kota
Ketua Bawaslu Sumbar Alni mengatakan P2P merupakan program prioritas nasional sekaligus program unggulan Bawaslu.
Program tersebut bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sumbar memilih format tatap muka atau luring untuk seluruh kabupaten dan kota.
Pelaksanaan P2P dimulai pada Juni 2026 di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan kemudian berlangsung secara bertahap hingga pelaksanaan terakhir di Kepulauan Mentawai.
Alni mengatakan pertemuan langsung memberi ruang bagi Bawaslu untuk membangun hubungan lebih kuat dengan peserta dan komunitas masyarakat.
“Di provinsi lain ada yang memilih daring. Kita dengan semangat luar biasa menyepakati melakukan pertemuan langsung di seluruh kabupaten dan kota,” katanya.
Meski kegiatan telah selesai, Alni menegaskan komunikasi dengan peserta harus terus berjalan. Bawaslu juga akan memberikan pembaruan terkait perkembangan politik dan kepemiluan.
“Pasca kegiatan ini kita tindak lanjuti beberapa momentum. Kita lakukan kolaborasi dengan peserta P2P melalui pertemuan rutin dan meng-update pengetahuan serta perkembangan politik,” ujarnya.
Peserta juga memiliki peran untuk meneruskan informasi kepada komunitas masing-masing. Dengan begitu, pengetahuan yang diperoleh selama P2P tidak berhenti pada peserta yang mengikuti kegiatan.
Bawaslu Evaluasi Model Pendidikan Pengawasan
Alni menyebut evaluasi P2P 2026 juga menjadi kesempatan untuk menyempurnakan model pendidikan pengawasan partisipatif.
Bawaslu akan melihat kembali materi dan format kegiatan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian diperlukan karena tantangan pengawasan akan semakin kompleks menjelang tahapan pemilu berikutnya.
Sementara itu, Kabag Pengawasan Bawaslu Sumbar Fadhlul Hanif mengatakan pelaksanaan P2P secara kuantitatif telah memenuhi target peserta.
Target minimal peserta mencapai 20 orang. Sementara itu, Sumbar menetapkan target 24 peserta secara keseluruhan.
Target tersebut telah tercapai, meski terdapat satu kabupaten atau kota dengan jumlah peserta yang masih jauh dari sasaran.
Kondisi itu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan pengawasan partisipatif pada periode berikutnya.
“Kami harapkan banyak masukan dan catatan evaluasi. Semoga catatan yang sudah bagus dipertahankan, sementara yang perlu diperbaiki terus ditingkatkan sehingga lebih baik lagi,” kata Fadhlul.
Evaluasi P2P 2026 selanjutnya menjadi pijakan Bawaslu Sumbar untuk memperluas jejaring pengawasan masyarakat. Penguatan komunitas digital menjadi salah satu strategi menghadapi potensi politik uang dan pelanggaran pada Pemilu 2029. (*)
