Jakarta, Javanusa—Indonesia perlu memperkuat kemudahan akses bagi wisatawan mancanegara agar mampu bersaing dengan destinasi unggulan di kawasan Asia Tenggara.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) menjadi salah satu instrumen penting yang dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi nasional.
BVK Jadi Instrumen Strategis Pariwisata
Kemenpar menegaskan BVK tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi keimigrasian. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan aksesibilitas dan memperkuat daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata global.
Kemudahan masuk ke suatu negara menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan saat menentukan tujuan perjalanan. Kondisi ini semakin relevan ketika negara-negara pesaing terus memperluas berbagai fasilitas perjalanan guna menarik lebih banyak wisatawan internasional.
Menurut Kemenpar, BVK perlu dipandang sebagai kebijakan yang memiliki dampak ekonomi luas. Selain berpotensi meningkatkan jumlah wisatawan, kebijakan tersebut juga dapat mendorong belanja wisatawan, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat perekonomian masyarakat di daerah tujuan wisata.
“BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia perlu memastikan tidak tertinggal dalam memberikan kemudahan perjalanan bagi wisatawan mancanegara,” demikian pandangan yang disampaikan Kementerian Pariwisata.
Pengalaman Indonesia Tunjukkan Dampak Positif
Indonesia sebenarnya pernah menerapkan kebijakan BVK secara luas. Pada 2016, pemerintah memberikan fasilitas bebas visa kepada 169 negara.
Kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics mencatat kebijakan tersebut sebagai salah satu contoh keberhasilan fasilitasi perjalanan. Hasil kajian menunjukkan adanya peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24 persen serta dukungan terhadap terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.
Setelah dilakukan penyempurnaan perhitungan menggunakan data realisasi kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018, dampak BVK bahkan diperkirakan lebih besar. Peningkatan permintaan wisatawan tercatat mencapai 32,4 persen.
Data tersebut menunjukkan hubungan yang kuat antara kemudahan perjalanan dan pertumbuhan kunjungan wisatawan internasional ke Indonesia.
Dampak Bebas Visa Lebih Besar Dibanding Skema Lain
Kajian WTTC juga menemukan bahwa kebijakan bebas visa memberikan pengaruh lebih signifikan dibanding sejumlah bentuk fasilitasi visa lainnya.
Rata-rata peningkatan kedatangan wisatawan dari kebijakan visa-free mencapai 16,6 persen per tahun. Angka itu lebih tinggi dibanding kebijakan jenis visa baru yang mencatat kenaikan sekitar 8,1 persen per tahun.
Di tingkat regional, Indonesia dinilai masih memiliki ruang untuk memperkuat daya saing kebijakan visanya. Saat ini jumlah negara yang memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia masih lebih sedikit dibanding beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
APEC Soroti Pentingnya Kemudahan Akses Wisatawan
Temuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) memperkuat pandangan bahwa penyederhanaan persyaratan masuk mampu meningkatkan arus wisatawan mancanegara.
Kajian APEC menunjukkan penghapusan visa atau penyederhanaan ketentuan masuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan antara 7,2 persen hingga 27 persen.
Sebaliknya, penerapan hambatan tambahan melalui travel authorization pada negara yang sebelumnya bebas visa berpotensi menurunkan kedatangan wisatawan hingga 29,3 persen.
Temuan tersebut semakin menegaskan bahwa aksesibilitas menjadi faktor penting dalam persaingan destinasi wisata global.
Perlu Sinergi Lintas Kementerian
Meski demikian, Kementerian Pariwisata mengingatkan bahwa kebijakan visa tetap harus memperhatikan aspek keamanan, prinsip resiprositas, serta kepentingan nasional.
Karena itu, pemerintah perlu mencari formulasi terbaik yang mampu menjaga kehati-hatian sekaligus meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia.
Kemenpar berharap sinergi antar kementerian dan lembaga terus diperkuat agar kebijakan BVK dapat memberikan manfaat optimal bagi industri pariwisata.
Menurut Kemenpar, semakin mudah wisatawan datang ke Indonesia, semakin besar pula peluang ekonomi yang tercipta. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor pariwisata, tetapi juga pelaku usaha, UMKM, tenaga kerja, dan masyarakat di berbagai destinasi wisata. (*/red)
