Padang, Javanusa—Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Advokasi Kebudayaan dan Adat Minangkabau (DPP LAKAM) Periode 2025–2030 di Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (27/8/2025).
Pengukuhan dilakukan oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Yayat Wahyudi. Dalam susunan kepengurusan yang baru, Azwar Siri ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Adi Saputra sebagai Sekretaris Jenderal.
Wali Kota Fadly Amran menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus DPP LAKAM yang baru.
Ia berharap keberadaan organisasi ini dapat menjadi mitra Pemerintah Kota Padang dalam menjaga dan melestarikan adat serta budaya Minangkabau.
“Kita berharap pengurus LAKAM yang baru ini dapat memberikan vokasi dan edukasi kepada masyarakat. Khususnya dalam mengemban tugas mempertahankan tradisi, adat, dan budaya di Sumatera Barat,” ujar Wali Kota.
Fadly Amran menambahkan, Pemerintah Kota Padang akan terus membuka ruang kerja sama dengan berbagai organisasi. Termasuk LAKAM, untuk mendukung program pelestarian adat dan budaya di tengah perkembangan zaman.
“Saat ini kami tengah merancang Perda tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau. Melalui Perda ini, kami ingin memberdayakan segala potensi organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Padang, termasuk nantinya juga LAKAM, untuk melestarikan adat dan budaya,” pungkas Wali Kota.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LAKAM Azwar Siri menjelaskan, LAKAM memiliki tiga peran utama. Pertama, sebagai advokator. Yakni menegakkan, membela, mempertahankan, dan menumbuhkembangkan nilai-nilai adat Minangkabau.
Kedua, sebagai edukator, yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai adat dan kebudayaan agar menjadi pedoman hidup.
Ketiga, sebagai mediator, yakni berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan perselisihan atau perbedaan di tengah masyarakat.
“Walaupun tugas tersebut terasa berat, jika dilakukan bersama-sama maka semua persoalan dapat dihadapi. Untuk itu, kami berharap dukungan dan kerja sama dari semua pihak, baik dari Pemerintah Kota Padang maupun Pemprov Sumbar” ungkapnya. (*/red)
