Jakarta, Javanusa—Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram.
Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup kegiatan produksi dan perdagangan vape.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. MUI menetapkan fatwa tersebut sebagai langkah perlindungan masyarakat dari dampak kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan zat terlarang.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan keputusan tersebut mempertimbangkan berbagai risiko penggunaan rokok elektrik.
“Kami menetapkan hukum haram karena penggunaan rokok elektrik membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan berpotensi menjadi sarana peredaran serta konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Niam, Senin (9/11/2026).
Tiga Ketentuan Utama dalam Fatwa Vape
Prof Niam juga menjelaskan ketentuan hukum yang tercantum dalam fatwa tersebut. Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 memuat tiga ketentuan hukum terkait rokok elektrik.
Pertama, penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. MUI mendasarkan keputusan ini pada dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan serta prinsip sadd al-dzariah untuk mencegah potensi penyalahgunaan.
Kedua, penyalahgunaan vape sebagai media konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga berstatus haram.
Ketiga, MUI menetapkan aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik sebagai perbuatan haram. Dengan demikian, ketentuan ini turut menyasar pelaku usaha yang menjalankan bisnis vape.
Prof Niam menegaskan kembali ketentuan tersebut dengan mengutip poin kedua dan ketiga dalam fatwa.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” kata Prof Niam.
MUI Soroti Kandungan Nikotin dalam Vape
Dalam pertimbangannya, MUI menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang menghasilkan uap melalui proses pemanasan cairan.
Cairan tersebut mengandung sejumlah bahan, seperti nikotin, gliserin, dan perasa. Pengguna kemudian menghirup uap yang dihasilkan perangkat tersebut.
MUI secara khusus menyoroti nikotin karena zat ini memiliki sifat adiktif. Kandungannya juga berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh.
Selain risiko kesehatan, MUI mempertimbangkan kemungkinan penggunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi zat terlarang. Pertimbangan ini menjadi salah satu dasar penerapan prinsip sadd al-dzariah, yaitu mencegah jalan atau sarana yang berpotensi mengantarkan pada perbuatan terlarang.
Prof Asrorun Niam Ajak Masyarakat Patuhi Fatwa
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub.
Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan turut mengetahui penetapan tersebut. Dokumen fatwa itu bertanggal 6 November 2026 di Jakarta.
Melalui keputusan ini, Prof Niam berharap masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan hukum Islam mengenai penggunaan rokok elektrik.
Ia juga menaruh perhatian pada generasi muda dan para pelaku usaha. Kepatuhan terhadap fatwa diharapkan dapat mendukung perlindungan kesehatan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mencegah ancaman narkotika dan zat adiktif lainnya. (*)
