Padang, Javanusa—Pemerintah Kota (Pemko) Padang membuka peluang pengembangan kawasan kota satelit untuk memperluas akses hunian sekaligus mendorong investasi sektor perumahan.
Gagasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Wali Kota Padang Fadly Amran dengan Ketua Umum DPP APERSI Deddy Indrasetiawan, Selasa (10/11/2026).
Audiensi di kediaman resmi wali kota itu membahas percepatan pengurangan backlog perumahan, peluang investasi, serta kebijakan pengembangan kawasan permukiman.
Salah satu fokus pembahasan ialah pembangunan kota satelit yang mengintegrasikan kawasan hunian dengan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).
Melalui konsep tersebut, pengembang berperan menyediakan perumahan. Sementara itu, pemerintah daerah mendukung pembangunan fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Fadly Amran Dorong Penyediaan Hunian Terjangkau
Fadly Amran menilai kolaborasi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) penting untuk menjawab kebutuhan tempat tinggal masyarakat.
Terlebih, perkembangan Padang menuju kota metropolitan membutuhkan penataan kawasan permukiman yang lebih terencana dan berkelanjutan.
“Kami menyambut baik sinergi APERSI dan Pemerintah Kota (Pemko) Padang seiring perkembangan Kota Padang menuju kota metropolitan. Kolaborasi ini penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian, baik melalui program rumah subsidi maupun skema perumahan lainnya.”
Fadly juga mendorong pengembang memperkuat kontribusi dalam penyediaan rumah layak dengan harga terjangkau.
Menurutnya, investasi perumahan tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan unit rumah. Pengembang juga perlu memperhatikan kesejahteraan warga dan keterpaduan kawasan.
Selain pembangunan hunian baru, Pemko Padang turut menaruh perhatian pada penyelesaian persoalan administrasi fasilitas perumahan.
Fadly meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyiapkan pendataan dan target penyelesaian sertifikasi fasum-fasos secara terukur.
“Saya meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyusun pendataan dan target penyelesaian sertifikasi fasum-fasos secara terukur. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Padang juga perlu diperkuat agar persoalan yang selama ini menghambat pembangunan dan pemanfaatan fasilitas perumahan dapat segera diselesaikan.”
APERSI Soroti Peluang Investasi dan Penataan Ruang
Sementara itu, Ketua Umum DPP APERSI Deddy Indrasetiawan menyambut positif dukungan Pemko Padang terhadap sektor perumahan.
Ia menilai kebijakan pemerintah daerah memberikan kemudahan bagi pengembang sekaligus membuka peluang investasi baru.
Deddy menegaskan komitmen APERSI untuk memperluas penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Upaya tersebut juga menyasar kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi di bawah kategori MBR.
“APERSI berkomitmen mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk kelompok di bawah kategori MBR, serta mempercepat pengurangan backlog perumahan melalui kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah.”
Di sisi lain, Deddy menyoroti pentingnya penyesuaian tata ruang untuk mendukung pengembangan kawasan perumahan di Padang.
Pembahasan mencakup penyelesaian ketentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Menurut Deddy, alokasi LP2B Kota Padang sebesar 48,74 persen mempertimbangkan karakteristik wilayah sebagai kota inti metropolitan.
“Alokasi LP2B Kota Padang ditetapkan sebesar 48,74 persen, lebih rendah dari target awal 87 persen dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan karakteristik Padang sebagai kota inti metropolitan. Kami berharap kebijakan ini dapat membuka peluang pengembangan sektor perumahan.”
Pemko Padang Perkuat Koordinasi Pengembangan Perumahan
Pertemuan tersebut turut menghadirkan Ketua DPD APERSI Sumatera Barat Liswendi Kamar beserta jajaran pengurus APERSI.
Dari jajaran Pemko Padang, hadir Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto serta Kepala Dinas Pertanahan Raf Indria.
Melalui pertemuan ini, Pemko Padang dan APERSI membahas langkah kolaborasi untuk memperluas penyediaan hunian serta mendukung penataan kawasan perkotaan.
Pengembangan kota satelit, penyelesaian persoalan fasum-fasos, dan penyesuaian kebijakan tata ruang menjadi sejumlah isu penting dalam pembahasan tersebut. (*)
