Pessel, Javanusa—Camat Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Novri terus melakukan berbagai inovasi dalam membangun hubungan silaturahmi dan memperkuat koordinasi antar instansi serta lembaga di wilayah kerjanya.
Salah satunya melalui pelaksanaan upacara peringatan hari besar nasional secara bergilir di sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di kecamatan itu.
Inovasi tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi wadah mempertemukan aparatur dari berbagai instansi dan lembaga, termasuk unsur TNI dan Polri.
Melalui pertemuan rutin itu, diharapkan terbangun komunikasi yang lebih terbuka, hubungan kerja yang harmonis, serta koordinasi yang semakin kuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Novri ketika dihubungi di ruang kerjanya, Rabu (11/11), mengatakan, hubungan silaturahmi dan komunikasi yang baik antar instansi merupakan salah satu modal penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan.
Menurutnya, setiap instansi memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya, seluruh instansi tersebut saling membutuhkan dan harus mampu bekerja sama, terutama ketika menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Karena itu, kita mencoba membangun kebersamaan melalui kegiatan yang bisa mempertemukan seluruh unsur instansi dan lembaga di Kecamatan Lengayang. Salah satunya melalui upacara peringatan hari besar nasional yang pelaksanaannya kita gulirkan secara bergantian di SMA yang ada di kecamatan ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini salah satu tantangan dalam membangun koordinasi lintas instansi adalah masih adanya kecanggungan komunikasi di antara aparatur yang berasal dari lembaga berbeda. Padahal, komunikasi yang baik sangat dibutuhkan agar berbagai persoalan dapat dibicarakan dan ditangani secara bersama-sama.
Melalui kegiatan upacara tersebut, para aparatur memiliki kesempatan untuk saling mengenal, berinteraksi, dan membangun kedekatan di luar rutinitas pekerjaan masing-masing. Dengan demikian, koordinasi tidak hanya terbangun melalui forum kedinasan, tetapi juga melalui hubungan personal dan silaturahmi yang semakin erat.
“Kalau kita sudah saling mengenal dan memiliki hubungan yang baik, tentu akan lebih mudah berkomunikasi dan berkoordinasi. Ketika ada persoalan di tengah masyarakat, kita juga bisa lebih cepat berkomunikasi dengan instansi yang memiliki kewenangan untuk menanganinya,” jelas Novri.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, TNI, Polri, sekolah, serta instansi lainnya harus terus diperkuat. Sebab, keberhasilan pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur sesuai tugas dan kewenangannya.
Selain memperkuat hubungan lintas instansi, Novri juga mengedepankan pendekatan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan berkeliling kampung dan nagari. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi wilayah sekaligus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.
Baginya, seorang camat tidak cukup hanya menerima laporan dari bawahannya atau menunggu masyarakat datang menyampaikan persoalan ke kantor.
Seorang pemimpin wilayah juga harus hadir di tengah masyarakat agar mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk berbagai persoalan yang mungkin belum tersampaikan melalui laporan administrasi.
“Dengan turun langsung ke lapangan dan bertatap muka dengan masyarakat, kita bisa mendapatkan banyak informasi. Kita bisa mendengar langsung apa yang menjadi keluhan, kebutuhan, sekaligus harapan masyarakat terhadap pemerintah,” katanya.
Ia menilai, komunikasi langsung merupakan salah satu cara efektif untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebab, tidak semua persoalan dapat tergambarkan melalui laporan tertulis.
Ada kondisi sosial, ekonomi, maupun potensi wilayah yang justru lebih mudah diketahui ketika aparatur hadir dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah kecamatan juga dapat memetakan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan lebih lanjut. Informasi yang diperoleh dari masyarakat selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait maupun pemerintah nagari untuk dicarikan solusi sesuai kewenangan masing-masing.
Tidak hanya kepada masyarakat, Novri juga mendorong seluruh aparatur pemerintahan nagari, terutama kepala kampung, agar lebih aktif menjalankan tugas dengan mengutamakan pendekatan lapangan.
Ia mengingatkan aparatur pemerintahan tidak boleh hanya terpaku pada pekerjaan administratif di kantor. Kehadiran aparatur di tengah masyarakat justru menjadi bagian penting dari tanggung jawab pelayanan pemerintahan.
“Jangan hanya duduk-duduk di kantor wali nagari dengan sepatu mengilap dan pakaian rapi. Aparatur harus turun ke lapangan, melihat langsung kondisi masyarakat, mengenali persoalan yang ada, sekaligus menggali potensi di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Menurut Novri, kepala kampung merupakan salah satu unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, mereka harus memahami kondisi warga secara menyeluruh, mulai dari keadaan ekonomi, tingkat kesejahteraan, persoalan kemiskinan, kondisi sosial, hingga berbagai potensi yang dimiliki wilayahnya.
Pengetahuan tersebut penting agar aparatur tidak hanya bekerja berdasarkan perkiraan atau laporan dari pihak lain. Sebaliknya, setiap kebijakan dan program yang diusulkan harus memiliki dasar informasi yang jelas serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga mendorong setiap nagari memiliki basis data (database) yang menggambarkan kondisi masyarakat dan potensi wilayah secara menyeluruh.
Data tersebut meliputi berbagai sektor, termasuk sosial, ekonomi, kemiskinan, kependudukan, potensi sumber daya alam, serta sektor lain yang dapat dikembangkan.
“Kalau aparatur mengenali wilayah dan masyarakatnya dengan baik, tentu akan lebih mudah menentukan apa yang harus dilakukan. Kita ingin setiap nagari memiliki data yang jelas, sehingga persoalan yang ada bisa diketahui dan potensi yang dimiliki juga dapat dikembangkan,” ungkapnya.
Dengan ketersediaan data yang akurat dan diperbarui secara berkala, pemerintah nagari diharapkan dapat menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, data tersebut juga dapat menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Novri menegaskan, pendekatan pemerintahan yang dibangun melalui komunikasi, silaturahmi, dan kehadiran langsung di tengah masyarakat harus menjadi budaya kerja seluruh aparatur. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya hadir sebagai penyelenggara administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan masyarakat.
Sebagaimana diketahui, Novri dilantik sebagai Camat Lengayang pada 29 April 2026. Sejak dipercaya mengemban amanah tersebut, ia berupaya membangun pola kerja pemerintahan yang lebih terbuka, komunikatif, dan mengedepankan sinergi antar lembaga.
Di kecamatan yang memiliki sembilan nagari tersebut, penguatan koordinasi lintas instansi dan pendekatan langsung kepada masyarakat menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif.
Melalui langkah tersebut, ia berharap seluruh unsur pemerintahan dan lembaga yang ada dapat bergerak bersama dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Intinya, kita ingin membangun kebersamaan. Semua unsur harus saling mengenal, saling berkomunikasi, dan memahami tugas masing-masing. Begitu juga aparatur nagari, harus benar-benar mengenali masyarakat dan wilayahnya. Dengan kebersamaan dan data yang baik, berbagai persoalan akan lebih mudah kita carikan jalan keluarnya,” tutupnya. (niks)
