Jakarta, Javanusa—Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menata operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui sistem penilaian atau grading.
Kebijakan ini menyasar wilayah yang memiliki jumlah dapur melebihi kapasitas pelayanan, dengan tahap awal pelaksanaan di Pulau Jawa.
Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) beroperasi sesuai kebutuhan penerima manfaat. Selain itu, BGN ingin menjaga kualitas makanan, keamanan pangan, dan pemerataan distribusi layanan.
BGN Evaluasi Jumlah dan Kapasitas Dapur SPPG
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, menjelaskan bahwa grading menjadi instrumen untuk mengevaluasi kesesuaian jumlah SPPG dengan kebutuhan setiap wilayah.
Menurutnya, keberadaan dapur MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah unit yang beroperasi. Setiap SPPG juga harus memiliki kapasitas produksi yang memadai dan mampu memenuhi standar keamanan pangan.
“Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat. Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi mampu memberikan pelayanan secara optimal, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, terutama pemenuhan standar keamanan pangan,” ujar Prima pada Minggu (8/11).
Ia menilai, pertumbuhan jumlah dapur SPPG harus berjalan seiring dengan pengelolaan yang terencana. Penambahan unit tanpa mempertimbangkan kebutuhan berpotensi memicu ketimpangan distribusi pelayanan.
Cegah Penumpukan Dapur dan Ketimpangan Distribusi MBG
BGN juga menyoroti potensi penumpukan SPPG di wilayah tertentu. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan pelayanan, terutama ketika daerah lain masih membutuhkan akses program MBG.
Karena itu, BGN akan menggunakan hasil grading untuk memetakan kondisi operasional setiap dapur. Penilaian tersebut mencakup kapasitas produksi dan kesesuaiannya dengan jumlah penerima manfaat.
“Prinsipnya, kami ingin memastikan pelayanan MBG berjalan secara merata. Jangan sampai terdapat wilayah dengan jumlah SPPG yang terlalu padat, sementara di wilayah lain masih terdapat kebutuhan penerima manfaat yang belum terlayani secara optimal. Penataan ini harus dilakukan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan,” jelasnya.
Melalui pemetaan tersebut, BGN dapat menentukan langkah penataan berdasarkan kebutuhan aktual setiap daerah. Dengan demikian, distribusi makanan bergizi diharapkan berlangsung lebih efektif dan proporsional.
Pulau Jawa Menjadi Wilayah Grading Tahap Pertama
BGN memilih Pulau Jawa sebagai lokasi pelaksanaan grading tahap pertama. Pertimbangan utamanya adalah konsentrasi SPPG di wilayah tersebut yang relatif tinggi sehingga membutuhkan evaluasi lebih lanjut.
Proses penilaian akan memperhatikan keseimbangan antara jumlah dapur, kemampuan produksi, jangkauan distribusi, serta jumlah penerima manfaat.
Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi dasar penguatan sistem operasional SPPG di berbagai wilayah.
BGN menegaskan bahwa penataan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah tidak hanya mengejar perluasan jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan pemerataan pelayanan. (*)






