Jakarta, Javanusa—Polri memperkuat upaya penanganan pengangguran melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN).
Program ini menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan dan lembaga pelatihan, terutama bagi korban PHK, penyandang disabilitas, serta generasi muda yang belum bekerja.
Melalui program tersebut, Polri mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), dan dunia usaha. Bhabinkamtibmas menjadi penggerak utama untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
POLIRAN Perkuat Kolaborasi Penyerapan Tenaga Kerja
Program POLIRAN merupakan inisiatif Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Korbinmas Baharkam Polri menjalankan program ini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin menegaskan, Polri tidak bermaksud mengambil alih tugas instansi ketenagakerjaan. Sebaliknya, kepolisian ingin memperkuat koordinasi agar masyarakat lebih mudah memperoleh pekerjaan.
“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Rudy, Rabu (18/11/2026).
Menurut Rudy, pengangguran membutuhkan penanganan bersama karena persoalannya melibatkan banyak sektor. Saat ini, Indonesia masih menghadapi sekitar 7,3 juta pengangguran terbuka dan 12,8 juta orang setengah pengangguran.
Karena itu, POLIRAN tidak hanya mengandalkan kegiatan bursa kerja atau job fair. Polri juga memperluas jangkauan program melalui pendampingan langsung di lingkungan masyarakat.
Bhabinkamtibmas Data Pencari Kerja hingga Tingkat Desa
Dalam pelaksanaannya, Bhabinkamtibmas berperan sebagai ujung tombak POLIRAN. Mereka mendata warga yang belum bekerja, mengidentifikasi keterampilan, serta memetakan kebutuhan tenaga kerja di wilayah binaan.
Selanjutnya, petugas menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga sesuai kompetensi. Warga yang belum memiliki keterampilan memadai juga mendapat akses ke BLK maupun lembaga pelatihan kerja.
Selain itu, Polri membantu masyarakat mengakses administrasi pendukung pekerjaan. Salah satunya melalui pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Korban PHK dan Penyandang Disabilitas Jadi Prioritas
POLIRAN turut memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan dalam memperoleh pekerjaan. Korban PHK menjadi salah satu sasaran utama karena kehilangan sumber penghasilan.
Polri juga mendorong perusahaan membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Upaya tersebut mencakup penyediaan akses khusus dalam setiap penyelenggaraan job fair POLIRAN.
Melalui pendekatan inklusif, perusahaan diharapkan mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan calon pekerja. Dengan demikian, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memasuki dunia kerja.
Strategi POLIRAN Sesuaikan Potensi Ekonomi Daerah
Polri mengembangkan POLIRAN dengan pendekatan tematik sesuai karakteristik dan potensi ekonomi setiap wilayah. Strategi ini bertujuan mempertemukan kebutuhan industri lokal dengan kemampuan tenaga kerja setempat.
Di Jawa Barat, program berfokus pada perluasan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, Jawa Tengah mengaitkan pemberdayaan masyarakat dengan upaya mencegah kerawanan sosial.
Berbeda dengan kedua wilayah tersebut, Jawa Timur mengembangkan POLIRAN melalui sektor ketahanan pangan. Bali mengarahkan program pada industri pariwisata, sedangkan Batam dan Kepulauan Riau menyasar sektor maritim serta kawasan industri.
“Potensi setiap daerah berbeda. Karena itu, POLIRAN harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan dunia usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja,” jelas Rudy.
Polri Awasi Rekrutmen dan Evaluasi Penempatan Kerja
Di samping memperluas akses pekerjaan, Polri juga mengawasi pelaksanaan POLIRAN. Pengawasan tersebut bertujuan mencegah praktik percaloan, pungutan liar, dan penyalahgunaan informasi lowongan kerja.
Rudy mengingatkan agar pencari kerja tidak menjadi korban pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat. Karena itu, transparansi informasi dan proses rekrutmen menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
Ia menegaskan, keberhasilan POLIRAN tidak cukup diukur dari jumlah peserta job fair atau banyaknya lowongan yang tersedia. Indikator utamanya ialah jumlah pencari kerja yang benar-benar memperoleh pekerjaan.
Untuk mengukur capaian tersebut, Polri memantau data pencari kerja dan penempatan tenaga kerja melalui sistem pendataan. Jajaran kepolisian di daerah juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan program.
“Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN,” tegasnya.
Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, Polri berharap POLIRAN mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus membantu masyarakat memperoleh penghasilan yang lebih stabil. (*)






