Padang, Javanusa—Bawaslu Provinsi Sumbar memperkuat kemitraan strategis dengan media massa dan kalangan mahasiswa untuk meningkatkan pengawasan partisipatif serta menangkal disinformasi menjelang tahapan pemilu dan pemilihan.
Bawaslu Sumbar menjalankan upaya tersebut melalui rapat penguatan kemitraan strategis yang berlangsung secara hybrid di Kantor Bawaslu Sumbar dan Zoom Meeting, Rabu (20/5/2026).
Kegiatan itu dibuka langsung Ketua Bawaslu Sumbar, Alni. Bawaslu Sumbar juga menghadirkan Dewan Penasehat Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Novrianto, serta Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, sebagai narasumber.
Peserta kegiatan terdiri dari pimpinan media online, mahasiswa, serta jajaran humas Bawaslu kabupaten dan kota se-Sumbar. Mereka mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring.
Media Berperan Penting dalam Literasi Demokrasi
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, menegaskan media massa memiliki peran penting dalam memperkuat literasi demokrasi di tengah masyarakat.
Menurut Khadafi, kolaborasi antara Bawaslu dan media diperlukan untuk membangun pengawasan partisipatif sekaligus meminimalisasi penyebaran hoaks dan disinformasi selama proses pemilu.
“Media menjadi mitra strategis dalam memberikan edukasi politik dan informasi yang benar kepada masyarakat,” ujarnya.
Bawaslu dan Media Perlu Perkuat Sinergi
Dewan Penasehat JPS, Novrianto, menilai sinergi antara penyelenggara pemilu dan media harus terus diperkuat demi menjaga kualitas demokrasi.
Ia menyebut media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga ikut mengawasi jalannya demokrasi secara independen dan profesional.
Menurut Novrianto, kecepatan dan ketepatan menjadi unsur penting dalam kerja jurnalistik agar masyarakat menerima informasi yang akurat.
“Yang paling penting dalam berita itu cepat dan tepat, sehingga informasi menjadi akurat,” ujar Novrianto.
Ia juga mengingatkan insan pers agar tidak menggiring opini dalam pemberitaan.
“Berita tidak boleh berisi kesimpulan. Kesimpulan biarkan pembaca yang membuat,” katanya.
Selain itu, Novrianto menilai media memiliki tanggung jawab memberi edukasi kepada publik, bukan sekadar menyampaikan informasi.
“Informasi tanpa edukasi tidak banyak gunanya bagi masyarakat,” ujarnya.
Diskusi Tantangan Pengawasan Pemilu di Era Digital
Kegiatan tersebut juga menjadi ruang diskusi antara Bawaslu, insan pers, dan mahasiswa terkait tantangan pengawasan pemilu di era digital. Salah satu isu yang dibahas ialah maraknya informasi palsu di media sosial.
Bawaslu Sumbar berharap kemitraan dengan media dan elemen masyarakat dapat memperkuat pengawasan partisipatif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Sumbar. (*/red)
