Padang, Javanusa—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meminta enam pejabat baru segera bekerja dan merespons persoalan masyarakat tanpa menunggu masalah membesar.
Pesan itu disampaikan saat pelantikan enam Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Istana Gubernuran, Rabu (2/9/2026).
Mahyeldi menegaskan, pergantian posisi dalam birokrasi bukan sekadar rotasi jabatan. Menurutnya, penataan tersebut bertujuan memperkuat organisasi perangkat daerah agar lebih efektif menjalankan agenda pembangunan Sumatera Barat.
Enam Pejabat Bergeser
Enam pejabat yang dilantik menempati sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemprov Sumbar. Berikut susunan jabatan baru tersebut:
-
- Yozawardi Usama Putera dilantik sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Adib Alfikri dipercaya menjadi Asisten Administrasi Umum. Sebelumnya, ia menduduki posisi Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
- Medi Iswandi dilantik sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya, ia menjabat Asisten Administrasi Umum.
- Tasliatul Fuaddi ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Mahdianur mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- Kuartini Deti Putri dipercaya memimpin Dinas Lingkungan Hidup. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumbar.
Mahyeldi menjelaskan, rotasi tersebut merupakan bagian dari upaya menata organisasi agar setiap perangkat daerah dapat bekerja lebih efektif sesuai kebutuhan pemerintahan dan agenda pembangunan.
Menurutnya, proses pengisian maupun rotasi JPT Pratama dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta. Sejumlah faktor menjadi pertimbangan, antara lain kompetensi, pengalaman, rekam kinerja, potensi, integritas dan kebutuhan organisasi.
Mahyeldi Minta Pejabat Jadi Teladan
Mahyeldi menegaskan bahwa kompetensi teknis dan kemampuan administratif belum cukup untuk menjadikan seseorang sebagai pemimpin birokrasi.
Seorang pejabat, katanya, harus mampu memberikan contoh kepada jajaran yang dipimpinnya. Integritas, kedisiplinan, kejujuran dan etos kerja harus terlihat melalui tindakan sehari-hari.
“Seorang pemimpin harus memberikan contoh sebelum memberikan perintah. Kalau kita ingin bawahan disiplin, kita harus terlebih dahulu menunjukkan kedisiplinan,” tegasnya.
Ia juga mengaitkan keteladanan pimpinan dengan kualitas pelayanan publik. Menurut Mahyeldi, perbaikan pelayanan harus dimulai dari pemimpin sebelum dituntut kepada jajaran di bawahnya.
“Kalau kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik, maka pimpinan harus menjadi orang pertama yang memberikan pelayanan dengan baik,” lanjutnya.
Pejabat Diminta Tak Hanya Bekerja di Balik Meja
Selain integritas, Mahyeldi meminta pejabat yang baru dilantik tidak menjalankan tugas dengan hanya berorientasi pada pekerjaan administratif.
Para pemimpin OPD diminta turun langsung ke lapangan untuk memahami kondisi masyarakat dan mengidentifikasi persoalan yang muncul.
Mahyeldi menilai kemampuan membaca masalah sejak dini penting agar pemerintah dapat mengambil langkah sebelum persoalan berkembang lebih besar.
“Jangan menunggu persoalan membesar, jangan menunggu masyarakat mengeluh, dan jangan menunggu pimpinan meminta baru kita bergerak,” katanya.
Menurutnya, pemimpin birokrasi harus memiliki kepekaan terhadap persoalan yang berkembang serta mampu menentukan langkah penanganan secara tepat.
Ini Fokus Tugas Masing-Masing Pejabat
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi juga menyampaikan sejumlah prioritas kepada para pejabat sesuai bidang yang kini mereka pimpin.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum diminta memperkuat koordinasi antarlembaga dan perangkat daerah. Koordinasi tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program pemerintahan berjalan lebih terpadu.
Untuk Kepala BPSDM, perhatian diarahkan pada peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN). Pembinaan, pengembangan kompetensi dan penguatan kapasitas aparatur menjadi sejumlah hal yang ditekankan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga diminta memperkuat pembinaan generasi muda dan memastikan agenda strategis olahraga berjalan optimal.
Salah satu perhatian yang disebut adalah persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) serta pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR).
Untuk Kepala DPMD, Mahyeldi meminta pembangunan berbasis nagari terus diperkuat. Pengembangan Nagari Creative Hub (NCH) menjadi salah satu langkah yang didorong untuk menggali potensi dan kreativitas masyarakat di tingkat nagari.
Adapun Kepala Dinas Lingkungan Hidup mendapat penekanan terkait keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Mahyeldi secara khusus menyoroti persoalan pengelolaan sampah. Ia meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada tahap pembahasan atau perencanaan, tetapi ditindaklanjuti melalui solusi konkret.
“Terutama untuk persoalan pengelolaan sampah, itu harus menjadi perhatian serius agar segera ada solusi konkretnya,” tegas Mahyeldi.
Rotasi Jabatan Disebut Bagian dari Kebutuhan Organisasi
Mahyeldi juga meminta para pejabat memahami bahwa rotasi dan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan.
Pergantian posisi, menurutnya, tidak semestinya dipandang sebagai kepentingan pribadi. Penempatan pejabat harus diarahkan pada kebutuhan organisasi dan kepentingan pembangunan daerah.
Karena itu, kepentingan pemerintahan dan percepatan pembangunan harus ditempatkan di atas kepentingan individu.
Enam pejabat yang baru dilantik juga diminta segera beradaptasi dengan tanggung jawab masing-masing.
Mahyeldi meminta mereka membangun komunikasi dengan jajaran, membuka ruang bagi masukan dari bawahan serta aktif melihat kondisi di lapangan.
“Pahami bidang tugas masing-masing, bangun komunikasi dengan jajaran, turun ke lapangan dan dengarkan masukan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku,” pesan Mahyeldi. (*)
