Jakarta, Javanusa—Pemerintah Amerika Serikat tetap memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk asal Indonesia mulai 1 Agustus 2025.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Presiden AS Donald Trump melalui unggahan di platform media sosialnya, Truth Social.
Mengutip laporan AFP, Indonesia menjadi salah satu dari beberapa negara yang terdampak kebijakan tarif tinggi dari Gedung Putih.
Bangladesh dikenai tarif 35 persen dan Thailand sebesar 36 persen. Sementara itu, berdasarkan laporan Reuters, AS juga menetapkan tarif 25 persen untuk produk dari Tunisia, Malaysia, dan Kazakhstan; 30 persen untuk Afrika Selatan.
Serta Bosnia dan Herzegovina; 35 persen untuk Serbia; 36 persen untuk Kamboja; dan bahkan 40 persen untuk Laos dan Myanmar.
Upaya Indonesia Gagal Redam Kebijakan Trump
Padahal, Pemerintahan Prabowo Subianto sebelumnya telah berupaya meredam kebijakan proteksionisme tersebut.
Salah satu langkah yang diambil yaitu dengan menawarkan peningkatan nilai impor dan investasi ke AS senilai US$34 miliar atau setara Rp 551 triliun.
Namun, tawaran itu tidak mampu membebaskan Indonesia dari daftar negara yang dikenai tarif tinggi.
Trump Ancam Negara yang Melawan
Dalam surat yang dikirimkan ke 14 negara mitra dagang, Presiden Trump menegaskan negara yang menolak kebijakan tarif AS akan dikenakan beban tambahan.
“Jika Anda memilih menaikkan tarif atas produk dari AS, saya akan menambahkan 25 persen tarif lagi terhadap barang dari negara Anda,” tulis Trump.
Ancaman tersebut memperlihatkan pendekatan keras yang kembali diambil Trump terhadap mitra dagang, termasuk negara berkembang.
Respon Dunia: Mengecewakan tapi Belum Tamat
Wendy Cutler, Wakil Presiden Asia Society Policy Institute, menyebut kebijakan terbaru ini sebagai keputusan yang mengecewakan.
“Meski kabarnya buruk, ini bukan akhir dari segalanya,” ujarnya.
Nada serupa juga disampaikan oleh Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. Ia mengkritik kebijakan tarif 30 persen terhadap negaranya yang dinilai tidak adil, mengingat sebagian besar barang AS masuk ke Afrika Selatan tanpa dikenai tarif.
Pemerintah Afrika Selatan menyatakan akan tetap berdialog dengan Washington agar kebijakan ini bisa dikaji ulang. (*/red)
Sumber: CNN Indonesia
