Jakarta, Javanusa—Kenaikan harga minyak goreng di 240 kabupaten/kota pada pekan kelima April 2026 menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meski demikian, inflasi nasional masih terkendali di angka 2,42 persen secara year-on-year.
Kemendagri meminta pemerintah daerah tidak lengah. Pemerintah daerah juga diminta segera mengendalikan harga kebutuhan pokok yang mulai naik di sejumlah wilayah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi nasional April 2026 masih berada dalam target pemerintah. Target tersebut berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Menurut Tomsi, kondisi itu harus tetap dijaga agar memberi manfaat bagi konsumen maupun produsen.
Meski inflasi terkendali, Tomsi menegaskan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait harus terus mengawasi pergerakan harga komoditas. Pengawasan terutama dilakukan terhadap komoditas yang sudah memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Tetap kita berupaya sedikit saja di atas harga HET akan kita perjuangkan [untuk dikendalikan], ya. Ini merupakan prinsip dasar kita yang harus kita pegang teguh,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Kemendagri Minta TPID Turun ke Lapangan
Tomsi meminta pemerintah daerah tidak hanya mengikuti rapat koordinasi. Ia menekankan pentingnya pengawasan langsung melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Daerah dengan tingkat inflasi di atas rata-rata nasional juga diminta segera mengambil langkah pengendalian harga.
“Sekali lagi saya minta untuk seluruh teman-teman kepala daerah dan jajarannya khususnya TPID jangan hanya mengikuti rapat, tetapi betul-betul turun,” katanya.
Tomsi turut menyoroti sejumlah komoditas yang memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kelima April 2026. Komoditas tersebut meliputi minyak goreng, bawang merah, gula pasir, cabai merah, dan beras.
Harga Minyak Goreng Naik di 240 Daerah
Menurut Tomsi, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng terus bertambah. Pada minggu keempat April 2026, kenaikan harga tercatat terjadi di 224 kabupaten/kota.
Jumlah itu meningkat menjadi 240 kabupaten/kota pada minggu kelima April 2026.
Selain itu, Tomsi meminta seluruh pihak tidak menganggap remeh kenaikan harga sekecil apa pun. Ia menegaskan kenaikan harga komoditas yang diatur pemerintah harus segera dikendalikan.
“Ini adalah kewajiban kita untuk mengatasinya, jadi naik 100 rupiah pun tidak boleh terjadi harusnya. Terutama berkaitan dengan komoditas yang diatur oleh pemerintah,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber. Mereka antara lain Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, Direktur Statistik Harga BPS Sarpono, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Kelik Budiana.
Kegiatan itu juga diikuti secara daring oleh jajaran pemerintah daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (*/red)
