Kemenag Perketat Pengawasan Pesantren Ilegal, Menag: Melanggar Akan Ditutup

Penulis -

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Agama Nasaruddin Umar. (Foto: Kemenag)

Menteri Agama Nasaruddin Umar. (Foto: Kemenag)

Jakarta, Javanusa—Kementerian Agama (Kemenag) akan memperketat pengawasan terhadap pesantren ilegal yang mengatasnamakan lembaga pendidikan keagamaan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mencegah kasus kekerasan seksual dan berbagai bentuk penyimpangan yang belakangan mencuat di sejumlah institusi berbasis agama.

Kementerian Agama menyiapkan penertiban menyeluruh terhadap lembaga yang mengklaim sebagai pondok pesantren, tetapi tidak memenuhi persyaratan resmi.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai banyak lembaga beroperasi dengan menggunakan nama pesantren meski tidak terdaftar di Kementerian Agama.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat menyesatkan masyarakat sekaligus mencoreng citra pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki tradisi dan tata kelola yang jelas.

“Maka kami minta ada penertiban sangat-sangat tajam, misalnya kita bikin dulu definisinya pondok pesantren, apa syarat untuk bisa disebut pondok pesantren, kemudian syarat untuk bisa disebut kyai seperti apa,” ujar Menag dalam wawancara khusus dengan Media Indonesia di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Majelis Masyayikh Diperkuat untuk Bangun Ekosistem Pesantren

Selain memperjelas standar kelembagaan, Kemenag juga memperkuat peran Majelis Masyayikh sebagai lembaga independen yang bertugas menjaga mutu pendidikan pesantren.

Lembaga tersebut akan melibatkan para tokoh pesantren dalam menyusun konsep tata kelola yang lebih baik. Tujuannya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sekaligus mencegah terjadinya kekerasan seksual maupun penyimpangan lainnya.

“Kita membentuk suatu lembaga bernama Majelis Masyaikh, jadi kita tunjuk tokoh-tokoh pondok pesantren. Inilah yang akan membantu dan memberikan suatu konsep bagaimana ekosistem pesantren yang ideal yang bisa mencegah terjadi kekerasan seksual dan penyimpangan lain yang tidak dikehendaki,” kata Nasaruddin.

Menag menegaskan, pembenahan tidak hanya menyentuh aspek administrasi dan kurikulum. Aturan disiplin juga harus berlaku bagi seluruh elemen di lingkungan pesantren, termasuk pengasuh dan tenaga pendidik.

Baca Juga :  Satpol PP Padang Amankan 9 Wanita dalam Operasi Dini Hari

“Tata tertib itu bukan hanya mengikat para santri-santri, tapi tata tertib itu juga mengikat para pembinanya,” tegasnya.

Pesantren Ilegal yang Melanggar Akan Ditutup

Lebih lanjut, Nasaruddin mengingatkan seluruh pengelola pesantren agar menjalankan aktivitas pendidikan sesuai hukum negara, syariat Islam, dan nilai-nilai kepesantrenan.

“Jangan terjadi penyimpangan apapun yang bertentangan dengan Hukum positif, bertentangan dengan Hukum syariah, bertentangan dengan sendi-sendi kepesantrenan,” ujarnya.

Apabila ditemukan pelanggaran hukum, Kementerian Agama memastikan akan mengambil tindakan tegas. Selain memproses pelaku melalui jalur pidana, pemerintah juga akan mencabut izin operasional dan menutup pesantren yang terbukti terlibat.

Meski demikian, Kemenag memastikan hak pendidikan para santri tetap menjadi prioritas. Para santri akan dipindahkan ke pesantren lain yang dinilai lebih aman sehingga proses belajar mereka tidak terhenti.

“Pesantren yang terlibat itu semua pihak terlibat selain harus menjalani proses hukum juga kita memberikan tindakan ke pondok pesantren. Kita tutup pondoknya, santrinya kita selamatkan, pindahkan ke pondok yang lain (yang lebih aman),” pungkas Menag. (*/red)

Berita Terkait

Jaga Keamanan dan Ekosistem Laut Indonesia, Polri Luncurkan Blue Policing 26 November 2026
Lewat POLIRAN, Polri Gandeng Perusahaan Buka Peluang Kerja bagi Korban PHK dan Pengangguran Muda
Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:07 WIB

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Sita Aset Rp150 Miliar dan Telusuri Transaksi Rp2,9 Triliun

Kamis, 19 November 2026 - 11:37 WIB

Jembatan Sinandang Pagaruyung Terban Akibat Hujan Deras, Pengendara Diminta Waspada

Kamis, 19 November 2026 - 09:57 WIB

Polres Pessel Bongkar Dugaan TPPO Berkedok Prostitusi Online, Seorang Pria Ditangkap

Kamis, 19 November 2026 - 09:06 WIB

Polda Sumbar Ungkap Dugaan TPPO di Hotel Padang, Pria Diduga Mucikari Diamankan

Kamis, 19 November 2026 - 08:02 WIB

4 Batang Emas Senilai Rp10 Miliar Gagal Diselundupkan ke Malaysia

Kamis, 19 November 2026 - 07:45 WIB

Polda Sumbar Ungkap 1.981 Kasus Narkoba, Sita 1,6 Ton Ganja dan 99 Kg Sabu

Rabu, 18 November 2026 - 21:02 WIB

Bupati Dharmasraya Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Selama 7 Hari

Rabu, 18 November 2026 - 20:56 WIB

Banjir Dharmasraya Rendam 272 Rumah dan 930 Jiwa Terdampak, Bupati Annisa Instruksikan OPD Bergerak Cepat

Berita Terbaru