instagram youtube
logo✖

Topik Kekerasan Seksual

Anggota DPRD Sumbar, Mario Syahjohan. (Foto: Ist)

Parlementaria

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)

Parlementaria | Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:39 WIB

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:39 WIB

Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario…

Pelayanan SPKT Polresta Padang. (Foto: Dok. Polresta Padang)

Kriminal

Diduga Dipaksa Berhubungan Seks dengan Pria Lain, Istri di Padang Laporkan Suami ke Polisi

Kriminal | Sabtu, 1 Agustus 2026 - 10:23 WIB

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 10:23 WIB

Padang, Javanusa—Seorang perempuan berinisial OA (26) melaporkan suaminya, Z (36), ke Polresta Padang setelah mengaku dipaksa melakukan hubungan seksual dengan pria yang tidak dikenalnya….

Menteri Agama Nasaruddin Umar. (Foto: Kemenag)

Nasional

Kemenag Perketat Pengawasan Pesantren Ilegal, Menag: Melanggar Akan Ditutup

Nasional | Kamis, 9 Juli 2026 - 16:31 WIB

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:31 WIB

Jakarta, Javanusa—Kementerian Agama (Kemenag) akan memperketat pengawasan terhadap pesantren ilegal yang mengatasnamakan lembaga pendidikan keagamaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mencegah kasus kekerasan…

Poster Film Saat Aku Bersuara. (Foto: Film Indonesia)

Film

Film Saat Aku Bersuara Tayang 18 Juni 2026, Kisahkan Perlawanan Korban Kekerasan Seksual

Film | Hiburan | Selasa, 16 Juni 2026 - 13:21 WIB

Selasa, 16 Juni 2026 - 13:21 WIB

Javanusa.com—Film drama Indonesia Saat Aku Bersuara siap hadir di bioskop mulai 18 Juni 2026. Mengangkat isu kekerasan seksual dan perjuangan penyintas mencari keadilan, film…

Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Temu Nasional Pondok Pesantren di Jakarta, Senin (18/5/2026). (Foto: Kemenag)

Nasional

Cegah Kekerasan Seksual Tak Cukup Regulasi, Perlu Perubahan Budaya

Nasional | Selasa, 19 Mei 2026 - 14:32 WIB

Selasa, 19 Mei 2026 - 14:32 WIB

Jakarta, Javanusa—Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pencegahan kekerasan seksual di pesantren tidak bisa hanya mengandalkan regulasi dan perangkat hukum. Ia menilai akar masalah justru…

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). (Foto: Kemensos)

Nasional

Mensos Gus Ipul Kecam Kekerasan Seksual di Pesantren Pati, Turunkan Tim Dampingi Korban

Nasional | Jumat, 8 Mei 2026 - 15:07 WIB

Jumat, 8 Mei 2026 - 15:07 WIB

Jakarta, Javanusa—Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengecam keras kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan pimpinan pondok pesantren terhadap santriwati di Kabupaten Pati,…

Menteri Agama Nasaruddin Umar. (Foto: Kemenag)

Nasional

Banyak Hoak Menyerang, Menag Nasaruddin: Tak Ada Toleransi Kekerasan Seksual

Nasional | Kamis, 7 Mei 2026 - 19:45 WIB

Kamis, 7 Mei 2026 - 19:45 WIB

Jakarta, Javanusa—Berbagai hoaks terkait kasus kekerasan seksual beredar luas di media sosial. Konten tersebut juga dibingkai sebagai disinformasi yang menyerang Menteri Agama Nasaruddin Umar….

Wakil Menteri Agama, Romo Syafii. (Foto: Kemenag)

Nasional

Kekerasan Seksual di Pesantren Ndolo Kusumo, Wamenag Minta Pelaku Dihukum Berat

Nasional | Selasa, 5 Mei 2026 - 09:52 WIB

Selasa, 5 Mei 2026 - 09:52 WIB

Jakarta, Javanusa—Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Romo Syafii, menegaskan tidak ada kompromi bagi pelaku kekerasan seksual. Ia menekankan negara tidak memberi ruang bagi praktik…

Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Mardalena Wati Yulia memberikan materi perundungan dan kekerasan seksual kepada siswa-siswi SMK SMAK Padang, Kamis (17/5/2025). (Foto: Ist)

Kota Padang

Kepala BKKBN Sumbar Edukasi Siswa SMK SMAK Padang soal Bahaya Perundungan dan Kekerasan Seksual

Kota Padang | Sumbar | Kamis, 17 Juli 2025 - 17:15 WIB

Kamis, 17 Juli 2025 - 17:15 WIB

Padang, Javanusa—SMK SMAK Padang menghadirkan Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Mardalena Wati Yulia, sebagai narasumber dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Kamis (17/7/2025). Dalam…