Ketua DPRD Sumbar Dukung Pergub Penyiaran Lokal, Perkuat Budaya Minangkabau dan Literasi Digital

Penulis - Redaksi

Sabtu, 11 Juli 2026 - 16:31 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat menerima jajaran KPID Sumbar.

Padang, Javanusa—Komitmen memperkuat penyiaran lokal di Sumatera Barat (Sumbar) semakin menguat.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) Penyiaran sebagai solusi memperkuat media lokal sekaligus menjaga identitas budaya Minangkabau di tengah pesatnya perkembangan media digital.

Pertemuan antara Ketua DPRD Sumbar Muhidi dan jajaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar di rumah dinas Ketua DPRD, Jumat (10/7/2026) malam, menghasilkan sejumlah pembahasan strategis.

Fokus utama diskusi mencakup penguatan regulasi penyiaran lokal serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat.

Ketua KPID Sumbar Yusrin Tri Nanda hadir bersama para komisioner Nofal Wiska, Riki Chandra, Yogi Afriandi, dan Oldsan Bayu Pradipta. Mereka memaparkan capaian 100 hari pertama kepengurusan sejak dilantik pada Maret 2026.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, KPID Sumbar tetap menjalankan berbagai program literasi media melalui kerja sama dengan sekolah, lembaga penyiaran, dan sejumlah mitra strategis.

Dalam pertemuan itu, KPID Sumbar juga menjelaskan perkembangan Ranperda Penyiaran Sumbar yang tidak dapat dilanjutkan setelah melalui evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah daerah dinilai belum memiliki kewenangan langsung untuk membentuk regulasi penyiaran dalam bentuk peraturan daerah.

Sebagai alternatif, KPID mengusulkan penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Penyiaran. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum dalam mendukung keberlangsungan lembaga penyiaran lokal sekaligus melindungi konten-konten khas daerah.

Muhidi menyambut positif usulan tersebut. Menurutnya, Sumatera Barat membutuhkan regulasi yang mampu memperkuat eksistensi televisi dan radio lokal di tengah persaingan media digital.

“Regulasi penyiaran lokal memang perlu dibahas lebih mendalam agar sesuai dengan kebutuhan daerah saat ini. Kehadiran aturan tersebut penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau melalui lembaga penyiaran,” ujar Muhidi.

Ia menambahkan, penyusunan regulasi harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Aturan tersebut mengakui kekhususan karakteristik sosial budaya masyarakat Minangkabau yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Literasi Digital Jadi Perhatian Bersama

Selain membahas regulasi, kedua pihak juga menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era digital. Muhidi menilai literasi media perlu menjadi gerakan bersama agar masyarakat mampu menyaring informasi secara kritis.

Ia mendorong penguatan budaya membaca, menulis, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sejak usia sekolah. Menurutnya, dunia kerja kini lebih membutuhkan keterampilan praktis yang mampu memberikan nilai tambah.

“Dunia kerja membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, mampu beradaptasi, dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun masyarakat,” katanya.

Muhidi juga berharap program literasi digital tidak hanya menyasar pelajar. Menurutnya, edukasi serupa perlu diperluas kepada remaja hingga ibu rumah tangga agar masyarakat semakin bijak dalam menggunakan media digital.

KPID Tetap Bergerak Meski Terkendala Anggaran

Komisioner KPID Sumbar Oldsan Bayu Pradipta menyatakan penguatan literasi media menjadi salah satu agenda utama kepengurusan saat ini. Program tersebut akan terus dikembangkan melalui berbagai kolaborasi.

Pandangan serupa disampaikan Komisioner Nofal Wiska. Ia mengatakan KPID tetap aktif membangun sinergi dengan berbagai pihak selama 100 hari pertama masa kerja meskipun menghadapi sejumlah keterbatasan.

Sementara itu, Ketua KPID Sumbar Yusrin Tri Nanda mengungkapkan lembaganya masih menghadapi persoalan anggaran. Bahkan, dana operasional kegiatan belum tersedia hingga Oktober 2026.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen KPID untuk terus menjalankan program literasi media melalui kerja sama dengan berbagai mitra.

Kolaborasi antara DPRD Sumbar dan KPID diharapkan menjadi langkah awal memperkuat penyiaran lokal, menjaga nilai budaya Minangkabau, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi arus informasi di era digital. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)