Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dorong UMKM Kuasai Teknologi Digital agar Mampu Bersaing di Era Modern

Penulis - Redaksi

Selasa, 7 Juli 2026 - 23:57 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi bersama peserta Bimtek Pengembangan UMKM di Padang, Senin (6/7/2026).

Padang, Javanusa—Persaingan bisnis yang semakin kompetitif menuntut pelaku UMKM tidak hanya mengandalkan modal usaha, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar usaha kecil mampu bertahan sekaligus memperluas pasar.

Pesan itu disampaikan Muhidi saat memberikan pembekalan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan UMKM di Padang, Senin (6/7/2026).

Di hadapan puluhan peserta, ia menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah usaha sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam terus belajar dan mengikuti perubahan.

“Orang yang terus belajar akan memiliki bekal untuk menghadapi perubahan. Ilmu adalah investasi yang nilainya tidak pernah habis,” katanya.

Menurut Muhidi, pola konsumsi masyarakat terus berubah seiring berkembangnya teknologi digital. Kondisi tersebut membuat pelaku UMKM perlu memiliki pola pikir yang lebih adaptif agar tidak tertinggal dalam persaingan.

Teknologi Digital Jadi Senjata Memenangkan Pasar

Muhidi mendorong pelaku usaha memperkuat identitas merek, memperluas jaringan bisnis, serta memanfaatkan media sosial, website, dan berbagai konten digital sebagai sarana promosi.

Ia menilai strategi pemasaran digital mampu membuka peluang pasar yang lebih luas dibandingkan metode konvensional.

“Di era digital, siapa yang mampu memanfaatkan teknologi akan lebih mudah memenangkan pasar,” ujarnya.

Selain itu, Muhidi membagikan lima prinsip yang perlu diterapkan dalam membangun usaha. Kelima prinsip tersebut meliputi keberanian memulai bisnis, fokus menjalani proses, disiplin menjaga kualitas, tidak takut menghadapi kegagalan, serta menyelesaikan setiap pekerjaan hingga tuntas.

Ia menambahkan, konsistensi dalam menjaga mutu produk dan pelayanan akan membangun kepercayaan pelanggan. Kepercayaan itu, menurutnya, menjadi fondasi utama bagi kekuatan sebuah merek.

Muhidi menegaskan DPRD Sumbar terus mendukung pengembangan UMKM melalui regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha.

Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui penganggaran berbagai program pemberdayaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor UMKM.

Peserta Rasakan Manfaat Pelatihan

Bimbingan teknis tersebut mendapat respons positif dari peserta. Salah satunya datang dari Trisa Zuhri, pemilik usaha rumah makan Ampera sekaligus pengelola rumah kos di kawasan Limau Manis.

Ia mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru mengenai strategi pemasaran dan pengembangan usaha setelah mengikuti pelatihan.

“Selama ini usaha saya masih berjualan di lingkungan kampung. Setelah mengikuti pelatihan ini saya jadi memahami bagaimana menentukan target pasar, memanfaatkan media sosial, dan meningkatkan penjualan,” katanya.

Trisa berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga semakin banyak pelaku UMKM memiliki kemampuan menghadapi persaingan bisnis yang terus berkembang.

Menutup pembekalannya, Muhidi menyampaikan optimisme terhadap masa depan UMKM Sumbar. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemampuan memanfaatkan teknologi digital, dan kolaborasi yang kuat akan memperkuat daya saing UMKM sekaligus membuka lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)