Muhidi Dorong Anak di Sumbar Tetap Sekolah hingga SMA atau SMK

Penulis - Redaksi

Senin, 24 Agustus 2026 - 16:54 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat menggelar reses di Masjid Khusnul Khotimah, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubeg, Jumat (21/8/2026). (Foto: Pemko Padang)

Padang, Javanusa—Kondisi ekonomi keluarga tidak boleh menjadi alasan anak berhenti sekolah.

Ketua DPRD Provinsi Sumbar Muhidi mendorong masyarakat memastikan anak tetap mengenyam pendidikan setidaknya sampai jenjang SMA atau SMK.

Pesan itu disampaikan Muhidi saat menggelar reses di Masjid Khusnul Khotimah, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg), Jumat (21/8/2026). Lebih dari 150 warga menghadiri kegiatan tersebut.

Pendidikan Jadi Bekal Menghadapi Dunia Kerja

Muhidi menilai pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda menghadapi perubahan zaman. Persaingan dunia kerja juga semakin ketat sehingga anak membutuhkan bekal yang lebih kuat.

“Walaupun ekonomi sedang sulit sekarang, jangan sampai anak tidak sekolah. Kalau tidak bisa melanjutkan ke SMA, bisa memilih SMK,” ujar Muhidi.

Menurutnya, pendidikan formal saja belum cukup. Anak juga perlu menguasai keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Karena itu, Muhidi mengajak keluarga memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Pendidikan yang baik dapat memperluas kesempatan anak untuk mandiri dan membangun masa depan.

“Perkembangan globalisasi tidak bisa kita tolak. Oleh karena itu, anak-anak harus dibekali dengan berbagai bekal, termasuk kemampuan bahasa asing dan ilmu pengetahuan. Minimal anak-anak kita harus tamat SMA atau SMK,” katanya.

Dorong Koneksi Sekolah dengan Dunia Industri

Selain mendorong keberlanjutan pendidikan, Muhidi menyiapkan langkah untuk memperkuat hubungan sekolah dengan dunia usaha.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala sekolah. Koordinasi itu bertujuan membuka komunikasi antara lembaga pendidikan dan perusahaan yang beroperasi di Sumatera Barat.

Muhidi berharap langkah tersebut memberi akses lebih luas bagi lulusan sekolah, terutama SMK, terhadap kesempatan kerja. Peluang itu nantinya dapat disesuaikan dengan kompetensi yang mereka miliki.

Ia menegaskan, lulusan sekolah idealnya tidak hanya membawa ijazah. Mereka juga harus memiliki keterampilan yang dapat langsung diterapkan saat memasuki dunia kerja.

Warga Sampaikan Kendala Anak Putus Sekolah

Persoalan pendidikan turut menjadi salah satu aspirasi warga dalam kegiatan reses tersebut.

Citra, warga Kampung Baru yang selama sekitar enam tahun terlibat dalam penanganan anak putus sekolah melalui yayasan, mengatakan masih ada anak yang membutuhkan dukungan untuk kembali bersekolah.

Salah satu persoalan yang mereka hadapi berkaitan dengan biaya pengambilan ijazah.

“Kami sudah sekitar enam tahun bergelut dalam membantu anak-anak putus sekolah. Namun masih ada kendala, terutama anak-anak yang belum memiliki biaya untuk mengambil ijazah,” katanya.

Selain pendidikan, warga juga menyampaikan kebutuhan pelatihan bagi generasi muda di tingkat kelurahan.

Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kampung Baru, yang baru dilantik pada 17 Agustus 2026, mengusulkan bimbingan teknis bagi pengurus. Mereka juga membutuhkan dukungan sarana untuk menjalankan berbagai program kepemudaan.

Aspirasi Reses Akan Diperjuangkan

Muhidi menyebut seluruh aspirasi warga menjadi bagian penting dalam kegiatan reses. DPRD akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan kebutuhan masyarakat.

“Sebagai representasi masyarakat, saya berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan serta persoalan mereka,” ujarnya.

Menurut Muhidi, penyelesaian persoalan pendidikan dan pengembangan keterampilan generasi muda membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Masyarakat, pemerintah, sekolah, dunia usaha, dan pihak terkait perlu mengambil peran bersama.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat memperluas kesempatan anak-anak untuk tetap bersekolah. Bekal pendidikan dan keterampilan juga diharapkan membantu mereka mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)