Padang, Javanusa—Kondisi ekonomi keluarga tidak boleh menjadi alasan anak berhenti sekolah.
Ketua DPRD Provinsi Sumbar Muhidi mendorong masyarakat memastikan anak tetap mengenyam pendidikan setidaknya sampai jenjang SMA atau SMK.
Pesan itu disampaikan Muhidi saat menggelar reses di Masjid Khusnul Khotimah, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg), Jumat (21/8/2026). Lebih dari 150 warga menghadiri kegiatan tersebut.
Pendidikan Jadi Bekal Menghadapi Dunia Kerja
Muhidi menilai pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda menghadapi perubahan zaman. Persaingan dunia kerja juga semakin ketat sehingga anak membutuhkan bekal yang lebih kuat.
“Walaupun ekonomi sedang sulit sekarang, jangan sampai anak tidak sekolah. Kalau tidak bisa melanjutkan ke SMA, bisa memilih SMK,” ujar Muhidi.
Menurutnya, pendidikan formal saja belum cukup. Anak juga perlu menguasai keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Karena itu, Muhidi mengajak keluarga memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Pendidikan yang baik dapat memperluas kesempatan anak untuk mandiri dan membangun masa depan.
“Perkembangan globalisasi tidak bisa kita tolak. Oleh karena itu, anak-anak harus dibekali dengan berbagai bekal, termasuk kemampuan bahasa asing dan ilmu pengetahuan. Minimal anak-anak kita harus tamat SMA atau SMK,” katanya.
Dorong Koneksi Sekolah dengan Dunia Industri
Selain mendorong keberlanjutan pendidikan, Muhidi menyiapkan langkah untuk memperkuat hubungan sekolah dengan dunia usaha.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala sekolah. Koordinasi itu bertujuan membuka komunikasi antara lembaga pendidikan dan perusahaan yang beroperasi di Sumatera Barat.
Muhidi berharap langkah tersebut memberi akses lebih luas bagi lulusan sekolah, terutama SMK, terhadap kesempatan kerja. Peluang itu nantinya dapat disesuaikan dengan kompetensi yang mereka miliki.
Ia menegaskan, lulusan sekolah idealnya tidak hanya membawa ijazah. Mereka juga harus memiliki keterampilan yang dapat langsung diterapkan saat memasuki dunia kerja.
Warga Sampaikan Kendala Anak Putus Sekolah
Persoalan pendidikan turut menjadi salah satu aspirasi warga dalam kegiatan reses tersebut.
Citra, warga Kampung Baru yang selama sekitar enam tahun terlibat dalam penanganan anak putus sekolah melalui yayasan, mengatakan masih ada anak yang membutuhkan dukungan untuk kembali bersekolah.
Salah satu persoalan yang mereka hadapi berkaitan dengan biaya pengambilan ijazah.
“Kami sudah sekitar enam tahun bergelut dalam membantu anak-anak putus sekolah. Namun masih ada kendala, terutama anak-anak yang belum memiliki biaya untuk mengambil ijazah,” katanya.
Selain pendidikan, warga juga menyampaikan kebutuhan pelatihan bagi generasi muda di tingkat kelurahan.
Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kampung Baru, yang baru dilantik pada 17 Agustus 2026, mengusulkan bimbingan teknis bagi pengurus. Mereka juga membutuhkan dukungan sarana untuk menjalankan berbagai program kepemudaan.
Aspirasi Reses Akan Diperjuangkan
Muhidi menyebut seluruh aspirasi warga menjadi bagian penting dalam kegiatan reses. DPRD akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan kebutuhan masyarakat.
“Sebagai representasi masyarakat, saya berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan serta persoalan mereka,” ujarnya.
Menurut Muhidi, penyelesaian persoalan pendidikan dan pengembangan keterampilan generasi muda membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Masyarakat, pemerintah, sekolah, dunia usaha, dan pihak terkait perlu mengambil peran bersama.
Ia berharap kerja sama tersebut dapat memperluas kesempatan anak-anak untuk tetap bersekolah. Bekal pendidikan dan keterampilan juga diharapkan membantu mereka mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. (*)
