Muhidi Serap Aspirasi Warga Lubuk Minturun, Dorong Penguatan Pendidikan dan Kapasitas UMKM

Penulis - Redaksi

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:31 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyerap aspirasi warga Kelurahan Lubuk Minturun di Musala Darussalam, Selasa (18/8/2026). (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyerap aspirasi warga Kelurahan Lubuk Minturun di Musala Darussalam, Selasa (18/8/2026). Pendidikan, pengelolaan APBD, hingga penguatan UMKM menjadi sejumlah persoalan yang mengemuka dalam dialog tersebut.

Muhidi mengatakan, reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Masukan warga nantinya dapat menjadi bahan dalam pembahasan kebijakan serta penyusunan prioritas anggaran daerah.

Menurut dia, DPRD memiliki posisi strategis dalam menentukan arah penggunaan APBD bersama kepala daerah. Pemerintah daerah juga tidak dapat menggunakan anggaran tanpa melalui pembahasan dan persetujuan DPRD.

“APBD itu bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas pembangunan,” ujar Muhidi.

Ia menilai perubahan situasi global juga dapat memengaruhi kondisi daerah. Karena itu, Sumbar perlu menyiapkan masyarakat yang memiliki kemampuan beradaptasi menghadapi berbagai tantangan.

Pendidikan Perlu Diperkuat

Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian Muhidi dalam pertemuan tersebut. Penguatan pendidikan, menurutnya, harus mencakup peserta didik, guru, hingga kepala sekolah.

Ketiganya memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi yang mampu menghadapi perubahan. Karena itu, peningkatan kapasitas tenaga pendidik perlu berjalan seiring dengan pengembangan kualitas siswa.

“Dunia hari ini terus berubah. Karena itu, pendidikan harus kita perkuat. Mulai dari kepala sekolah, guru, sampai anak-anak sekolah harus dipersiapkan agar mampu menghadapi tantangan ke depan,” katanya.

Muhidi Dorong UMKM Tingkatkan Kapasitas

Selain pendidikan, Muhidi menyoroti pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Ia menilai pelaku usaha membutuhkan lebih dari sekadar kemauan untuk memulai dan menjalankan bisnis.

Pengetahuan, keterampilan, serta pelatihan perlu diberikan agar UMKM mampu berkembang dan menangkap peluang pasar. Pendampingan juga penting supaya pelaku usaha tidak sekadar mempertahankan usaha yang sudah berjalan.

“Kita harus masuk dengan bimbingan dan pelatihan. UMKM harus kita dorong agar usahanya berkembang lebih baik, mampu membaca peluang dan tidak berhenti pada usaha yang berjalan seadanya,” ungkapnya.

Muhidi juga mendorong masyarakat membangun budaya belajar melalui pengalaman orang lain. Menurutnya, keberhasilan tidak semata-mata bergantung pada modal.

Kemauan belajar, kemampuan membangun jaringan, serta lingkungan yang memberikan motivasi juga berperan dalam perjalanan seseorang mengembangkan usaha.

“Kalau ingin sukses, carilah kawan yang sudah sukses. Bukan untuk sekadar ikut menikmati keberhasilannya, tetapi untuk belajar bagaimana mereka bisa sampai di titik itu. Dari sana kita bisa mendapatkan pengalaman sekaligus motivasi,” tuturnya.

Aspirasi Diharapkan Berlanjut ke Solusi

Muhidi berharap kegiatan reses tidak berhenti pada penyampaian keluhan dan kebutuhan masyarakat. Ia ingin forum tersebut menjadi titik awal untuk mencari solusi terhadap persoalan yang muncul di tengah warga.

Ia menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan kerja sama antara pemerintah, DPRD dan masyarakat. Komunikasi yang terbuka akan membantu memastikan kebijakan yang disusun semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan menyerap aspirasi secara langsung, DPRD dapat memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai persoalan di lapangan. Masukan tersebut kemudian diharapkan menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan Sumbar. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)