Percepatan Sertifikasi Halal Perkuat Industri Nasional

Penulis -

Minggu, 1 Maret 2026 - 18:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (Foto: Kemenperin)

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (Foto: Kemenperin)

Jakarta, Javanusa—Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan struktur industri nasional dan peningkatan daya saing produk dalam negeri.

Langkah ini dilakukan melalui penguatan layanan jasa industri dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Upaya tersebut diwujudkan melalui sinergi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya dalam penguatan layanan jasa industri di kawasan industri Kabupaten Ketapang serta pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa percepatan sertifikasi halal merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk nasional.

“Sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga mendukung perluasan akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen,” kata Menperin dalam keterangan resmi, Jumat (27/2).

Sinergi Pusat dan Daerah

Koordinasi dilakukan antara BSPJI Pontianak dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, serta ESDM Provinsi Kalimantan Barat. Kolaborasi ini menjadi bagian dari penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan industri dan layanan standardisasi.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menjelaskan bahwa percepatan sertifikasi halal juga sejalan dengan transformasi layanan jasa industri yang lebih terintegrasi.

“Penguatan peran unit layanan daerah, termasuk BSPJI, diperlukan agar layanan semakin responsif terhadap kebutuhan industri,” ujarnya.

Fasilitasi untuk Pelaku Usaha

Salah satu agenda utama dari koordinasi tersebut adalah pelaksanaan Program Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi 30 pelaku usaha di Kalimantan Barat yang direncanakan pada 2025. Program ini merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BSPJI Pontianak ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan halal terhadap produk pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga :  PMI Manufaktur Indonesia Maret 2026 Tetap Ekspansi, Industri Tangguh di Tengah Tekanan Global

Kepala BSPJI Pontianak Ahmad Nashoruddin Muammar mengatakan koordinasi ini bertujuan menyelaraskan layanan jasa BSPJI dengan kebutuhan industri daerah, khususnya terkait pemenuhan standar dan persyaratan sertifikasi.

Kepala Disperindagkop ESDM Provinsi Kalimantan Barat Syarif Kamaruzaman menyatakan bahwa fasilitasi sertifikasi halal menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha.

Program ini diarahkan untuk membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban sertifikasi sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen dan membuka peluang perluasan pasar.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, BSPJI Pontianak menyatakan komitmennya untuk memberikan layanan jasa industri dan pemeriksaan halal yang profesional serta akuntabel guna mendukung pertumbuhan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan di Kalimantan Barat. (*/red)

Berita Terkait

Angkat Motif Songket Minangkabau, Ninano Raih Juara II UMKM Champion Padang 2026
XLSMART Bukukan Pendapatan Rp35,77 Triliun hingga September 2026, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
UMKM Champion Padang 2026 Lahirkan Enam Juara, Siap Tembus Pasar Global
Perluas Akses Layanan di Padang, XLSMART Resmikan XL Center Ulak Karang
Hadapi Arus Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siapkan 3.865 Personel dan 518 Armada
Business Matching UMKM Terdampak Bencana di Sumbar Catat Potensi Transaksi Rp1 Miliar
Smartfren Hadirkan Pengalaman Unlimited 5G di Smartfren Fun Run Padang 2026, Ajak Masyarakat Jadi Jagoan Sinyal Se-Indonesia
Mahyeldi Dorong 308 Pesantren di Sumbar Perkuat Ekonomi Syariah Lewat Digitalisasi Perbankan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:07 WIB

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Sita Aset Rp150 Miliar dan Telusuri Transaksi Rp2,9 Triliun

Kamis, 19 November 2026 - 12:01 WIB

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi, Ini Sebaran Lokasinya

Kamis, 19 November 2026 - 11:37 WIB

Jembatan Sinandang Pagaruyung Terban Akibat Hujan Deras, Pengendara Diminta Waspada

Kamis, 19 November 2026 - 09:57 WIB

Polres Pessel Bongkar Dugaan TPPO Berkedok Prostitusi Online, Seorang Pria Ditangkap

Kamis, 19 November 2026 - 09:06 WIB

Polda Sumbar Ungkap Dugaan TPPO di Hotel Padang, Pria Diduga Mucikari Diamankan

Kamis, 19 November 2026 - 08:02 WIB

4 Batang Emas Senilai Rp10 Miliar Gagal Diselundupkan ke Malaysia

Kamis, 19 November 2026 - 07:45 WIB

Polda Sumbar Ungkap 1.981 Kasus Narkoba, Sita 1,6 Ton Ganja dan 99 Kg Sabu

Rabu, 18 November 2026 - 21:02 WIB

Bupati Dharmasraya Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Selama 7 Hari

Berita Terbaru