Lembang, Javanusa—Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat sektor perbenihan bawang putih untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.
Langkah ini mendapat dukungan dari DPR RI, khususnya Komisi IV yang membidangi pertanian.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, menyebut persoalan utama bawang putih nasional tidak hanya pada produksi, tetapi juga pada fondasi benih yang belum optimal.
Komoditas bawang putih merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang hingga saat ini masih memiliki ketergantungan terhadap impor.
“Oleh karena itu, penguatan sektor hulu, khususnya perbenihan, menjadi kunci utama dalam membangun kemandirian produksi dalam negeri,” kata Titiek saat kunjungan kerja spesifik ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran di Lembang, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).
Ia menjelaskan, kualitas benih menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan pertanian. Benih yang unggul berpengaruh langsung terhadap produktivitas, ketahanan terhadap perubahan iklim, dan daya saing hasil pertanian.
Menurut Titiek, percepatan swasembada bawang putih perlu dimulai dari pembenahan menyeluruh di sektor hulu.
Sejumlah kendala yang diidentifikasi meliputi keterbatasan produksi dan distribusi benih berkualitas, kelembagaan pembenihan yang belum optimal, akses pembiayaan petani, serta integrasi hulu-hilir yang masih perlu diperkuat.
Ia juga menyatakan Komisi IV DPR RI akan mendorong dukungan anggaran untuk memperkuat kinerja Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sayuran.
Di sisi teknis, Kepala BRMP Kementan, Fadjry Djufry, menyampaikan kesenjangan antara kebutuhan dan produksi nasional masih tinggi.
Menurutnya, kebutuhan bawang putih nasional mencapai sekitar 600–700 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 50 ribu ton.
“Kehadiran Komisi IV DPR RI penting untuk melihat kesiapan teknologi dan benih dalam mengejar selisih angka tersebut,” ujarnya.
Fadjry menegaskan kemandirian benih menjadi fondasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Ketergantungan pada benih impor dinilai berisiko bagi keberlanjutan produksi nasional.
Ia menyebut Indonesia telah memiliki varietas unggul seperti Lumbu Hijau dan Tawangmangu, dengan potensi hasil 15–25 ton per hektare. Selain itu, teknologi pendukung seperti kultur jaringan serta peta lahan potensial di dataran tinggi juga telah tersedia.
“Kita sudah memetakan lahan potensial di atas 1.000 mdpl mulai dari Sumatra hingga Sulawesi. Selanjutnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong percepatan tanam secara masif,” kata Fadjry.
Namun demikian, ia mengingatkan program ini membutuhkan dukungan anggaran yang konsisten, terutama untuk penyediaan benih dan pemurnian varietas agar target pengembangan 100 ribu hektare lahan tanam dapat tercapai.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor komoditas strategis.
“Tidak boleh lagi kita bergantung pada negara lain untuk kebutuhan dasar kita sendiri. Kita harus produksi sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah terus mengakselerasi program penguatan produksi nasional melalui penyediaan benih unggul, pengembangan teknologi, dan perluasan lahan berbasis potensi wilayah.
Penguatan sektor perbenihan ini akan menjadi fondasi transformasi pertanian, tidak hanya untuk bawang putih, tetapi juga komoditas hortikultura lainnya, guna mendukung kemandirian pangan nasional secara berkelanjutan. (*/red)
