Sisa Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Menkomdigi Larang Operator Tarik Biaya Tambahan

Penulis -

Minggu, 30 Agustus 2026 - 06:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menkomdigi Meutya Hafid memberikan keterangan pers kepada awak media terkait Putusan MK tentang Kuota Internet di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026). (Foto: Pey HS/Komdigi)

Menkomdigi Meutya Hafid memberikan keterangan pers kepada awak media terkait Putusan MK tentang Kuota Internet di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026). (Foto: Pey HS/Komdigi)

Jakarta, Javanusa—Pemerintah memperketat perlindungan hak pengguna internet dengan melarang operator seluler menghilangkan sisa kuota yang sudah dibayar pelanggan.

Operator juga tidak boleh menarik biaya tambahan agar pelanggan dapat mempertahankan kuota tersisa.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota.s

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menerbitkan surat edaran tersebut pada 28 Agustus 2026. Aturan ini menjadi tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2026.

Melalui kebijakan baru ini, pemerintah menegaskan bahwa sisa kuota internet yang telah dibeli pelanggan tidak boleh hilang secara sepihak setelah masa aktif paket berakhir.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut kuota yang telah dibayar merupakan hak pelanggan dan harus mendapat perlindungan.

“Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut,” tegas Meutya di Jakarta Pusat, Sabtu (29/08/2026).

Menurut Meutya, aturan tersebut bertujuan memastikan pelanggan memperoleh manfaat yang adil dari layanan telekomunikasi yang telah mereka bayar.

Kemkomdigi Terima Aduan Masyarakat

Kemkomdigi sebelumnya menerima berbagai keluhan terkait penerapan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perlindungan sisa kuota internet.

Meutya mengatakan, sejumlah operator dinilai belum sepenuhnya menjalankan ketentuan bahwa kuota pelanggan tidak boleh hangus secara sepihak.

“Kami juga menerima banyak aduan dari masyarakat bahwa operator belum sepenuhnya mematuhi keputusan MK bahwa sisa kuota internet milik pelanggan tidak boleh hangus secara sepihak saat masa aktif paket berakhir. Sehingga SE ini kami buat untuk memastikan operator mematuhi kebijakan hukum di Indonesia,” paparnya.

Baca Juga :  Realisasi Belanja Negara hingga 31 Agustus 2025 Sebesar Rp 1.960,3 T

Karena itu, surat edaran tersebut memberikan kepastian mengenai kewajiban operator dalam melindungi hak pelanggan.

Pelanggan Bisa Memilih Mekanisme Perlindungan Kuota

Selain melarang penghapusan sisa kuota, Kemkomdigi meminta operator menyediakan beragam pilihan layanan sesuai kebutuhan pelanggan.

Pilihan perlindungan itu dapat berupa akumulasi kuota atau rollover. Operator juga dapat menawarkan mekanisme non-rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, hingga pengembalian dana atau refund.

Kemkomdigi membuka kemungkinan bentuk perlindungan lain selama mekanisme tersebut tidak merugikan pelanggan.

Meutya menilai kebijakan ini membawa perubahan penting dalam hubungan antara operator dan pengguna layanan telekomunikasi.

Jika sebelumnya operator lebih banyak menentukan pilihan paket, kini pelanggan harus memiliki ruang untuk memilih layanan berdasarkan kebutuhan dan pola penggunaannya.

“Sebelumnya, pilihan layanan lebih banyak ditentukan oleh operator. Sekarang kami memastikan pelanggan memiliki pilihan. Pelanggan berhak memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya, bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan,” ujar Meutya.

Operator Wajib Berikan Informasi yang Jelas

Kemkomdigi juga menekankan pentingnya transparansi informasi kepada pelanggan.

Operator wajib menjelaskan harga paket, jumlah kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, serta ketentuan pemakaian secara wajar.

Selain itu, pelanggan harus mengetahui kapan layanan berakhir dan bagaimana perlakuan terhadap sisa kuota yang masih tersedia.

Informasi tersebut harus disampaikan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Tujuannya agar pelanggan dapat mengetahui hak serta pilihan layanan yang tersedia.

Operator juga wajib menyediakan kanal pemantauan terintegrasi. Melalui fasilitas tersebut, pelanggan dapat memeriksa penggunaan layanan dan jumlah sisa kuota secara lebih mudah.

Operator Diberi Waktu hingga 28 September

Kemkomdigi memberikan batas waktu kepada operator untuk memenuhi kewajiban dalam surat edaran tersebut.

Baca Juga :  Percepatan Sertifikasi Halal Perkuat Industri Nasional

Setiap operator harus menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban paling lambat 28 September 2026.

Setelah itu, operator wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan tersebut secara berkala setiap bulan.

Laporan tersebut akan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan Kemkomdigi terhadap kepatuhan operator.

Kemkomdigi juga akan melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan perlindungan sisa kuota dan pilihan layanan benar-benar diterapkan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan perkembangan ekosistem telekomunikasi nasional tetap berjalan tanpa mengabaikan hak pelanggan. Perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem digital Indonesia. (*)

Berita Terkait

Perluas Akses Layanan di Padang, XLSMART Resmikan XL Center Ulak Karang
Hadapi Arus Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siapkan 3.865 Personel dan 518 Armada
Business Matching UMKM Terdampak Bencana di Sumbar Catat Potensi Transaksi Rp1 Miliar
Smartfren Hadirkan Pengalaman Unlimited 5G di Smartfren Fun Run Padang 2026, Ajak Masyarakat Jadi Jagoan Sinyal Se-Indonesia
Mahyeldi Dorong 308 Pesantren di Sumbar Perkuat Ekonomi Syariah Lewat Digitalisasi Perbankan
Wagub Vasko Luncurkan Nagari Creative Hub Pangian, Dorong UMKM Tembus Pasar Digital
UMKM Pangian Tembus Pasar Mancanegara, Rendang Belut Jadi Produk Unggulan
XLSMART Perluas Jaringan 5G di Lombok, Jangkau 94 Persen Wilayah Pulau dan Siapkan Talenta Lokal

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Sabtu, 14 November 2026 - 14:23 WIB

Saleema and Friends Rilis Don’t Be Afraid, Lagu tentang Kehilangan dan Pentingnya Berani Bercerita

Sabtu, 14 November 2026 - 13:18 WIB

Sinopsis Film Pulang Kampung: Kisah Pemuda Jakarta Mengenal Budaya Batak dan Jatuh Cinta

Berita Terbaru

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026). (Foto: Pemko Padang)

Kota Padang

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB