Tanah Datar, Javanusa—Pemerintah Kabupaten Tanah Datar resmi menutup tanggap darurat bencana dan menetapkan masa transisi darurat pemulihan pascabencana hingga akhir Juli 2026.
Keputusan ini menandai peralihan fokus pemerintah dari penanganan darurat ke pemulihan berkelanjutan bagi warga terdampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan kebijakan tersebut usai rapat evaluasi penanganan bencana di Gedung Indo Jolito, Batusangkar, Sabtu malam (27/12/2025).
Masa Transisi Berlaku Tujuh Bulan
Bupati Eka Putra menyebut masa transisi darurat pemulihan dimulai sejak 28 Desember 2025 hingga akhir Juli 2026.
Selama periode ini, pemerintah daerah memprioritaskan pemulihan sosial, perumahan, dan infrastruktur terdampak bencana.
“Kita telah berdiskusi panjang dan menyepakati bahwa tujuh bulan ke depan masuk masa transisi darurat pemulihan pascabencana,” ujar Eka Putra.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Ahmad Fadly, Ketua DPRD Anton Yondra, Forkopimda, serta jajaran OPD terkait.
Apresiasi untuk Tim Penanganan Bencana
Eka Putra mengapresiasi kerja seluruh pihak yang terlibat selama tiga fase tanggap darurat. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Basarnas, PMI, relawan, dan donatur berjalan optimal.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu masyarakat Tanah Datar dengan sepenuh hati,” katanya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila koordinasi di lapangan belum berjalan maksimal selama masa tanggap darurat.
Progres Huntara Capai 40 Persen
Pemkab Tanah Datar mengusulkan pembangunan 555 unit hunian sementara (huntara). Namun, hasil verifikasi menetapkan hanya 129 unit yang memenuhi syarat, terutama terkait ketersediaan lahan di nagari terdampak.
Hingga kini, progres pembangunan huntara mencapai sekitar 40 persen. Pekerjaan telah dimulai di Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, dan akan dilanjutkan ke Batipuh Selatan.
Untuk hunian tetap (huntap), pemerintah daerah mempercepat proses pembangunan dengan prioritas korban rumah hanyut, hancur, atau tertimbun material banjir bandang.
Berdasarkan data Dinas Perkim LH, terdapat 34 unit rumah yang rusak berat akibat bencana tersebut.
Jumlah Pengungsi Terus Menurun
Kepala Pelaksana BPBD Tanah Datar dr. Ermon Reflin menyampaikan jumlah pengungsi terus berkurang signifikan. Pada awal bencana, pengungsi mencapai hampir 6.000 jiwa.
“Saat ini tersisa 413 jiwa yang tersebar di dua kecamatan dan sebagian besar sudah mandiri,” ujarnya.
DPRD Apresiasi Kolaborasi Pascabencana
Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam penanganan pascabencana. Ia menilai sinergi tersebut mempercepat pemulihan daerah terdampak.
“Kami melihat kebersamaan pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dan seluruh unsur dalam mengatasi bencana ini,” kata Anton. (*/red)
