Tim Ahli DPRD Sumbar Soroti Dividen Bank Nagari, Nilainya Masih Tertinggal dari Bank BPD Bali

Penulis - Redaksi

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:01 WIB

URL berhasil dicopy

Rapat rutin Tim Ahli DPRD Provinsi Sumbar di Ruang Khusus 2.

Padang, Javanusa—Besaran dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Sumbar dari Bank Nagari menjadi perhatian Tim Ahli DPRD Sumbar.

Perbandingan dengan dividen Bank BPD Bali yang diterima Pemerintah Provinsi Bali memicu pembahasan khusus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kontribusi bank pembangunan daerah terhadap pendapatan daerah.

Tim Ahli DPRD Provinsi Sumbar membahas isu tersebut dalam rapat rutin yang berlangsung di Ruang Khusus 2 pada Kamis (2/7/2026).

Forum itu secara khusus mengangkat tema mengenai alasan dividen Bank BPD Bali kepada Pemerintah Provinsi Bali lebih besar dibandingkan dividen Bank Nagari kepada Pemerintah Provinsi Sumbar.

Diskusi berlangsung dengan mengkaji berbagai faktor yang menentukan kemampuan bank pembangunan daerah menghasilkan laba sekaligus memberikan imbal hasil kepada pemerintah daerah sebagai pemegang saham.

Tidak Hanya Soal Laba

Tim Ahli DPRD Sumbar menilai besaran dividen tidak semata-mata ditentukan oleh keuntungan perusahaan. Sejumlah aspek lain juga memengaruhi, mulai dari strategi bisnis, struktur permodalan, efisiensi operasional, perluasan layanan, hingga kebijakan pembagian laba.

Karena itu, pembahasan tidak hanya berfokus pada angka dividen, tetapi juga menelaah model pengelolaan bank yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi pemerintah daerah.

Evaluasi untuk Meningkatkan Kinerja Bank Nagari

Tim Ahli DPRD Sumbar memandang kajian tersebut penting sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Bank Nagari.

Langkah itu diperlukan agar bank pembangunan daerah milik Sumbar mampu memperkuat daya saing di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif.

Sebagai bank kebanggaan masyarakat Sumbar, Bank Nagari diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil Kajian Jadi Bahan Rekomendasi DPRD

Melalui analisis berbasis data dan kajian akademis, Tim Ahli DPRD Sumbar berharap pembahasan tersebut menghasilkan rekomendasi strategis bagi DPRD Provinsi Sumbar dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Selain itu, optimalisasi kontribusi Bank Nagari dinilai menjadi salah satu upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Peningkatan dividen akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung berbagai program prioritas bagi kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, hasil kajian Tim Ahli akan menjadi salah satu bahan pertimbangan DPRD Provinsi Sumbar dalam menyusun rekomendasi kebijakan guna memperkuat peran Bank Nagari sebagai penggerak perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap PAD pada masa mendatang. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)