Padang, Javanusa—Besaran dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Sumbar dari Bank Nagari menjadi perhatian Tim Ahli DPRD Sumbar.
Perbandingan dengan dividen Bank BPD Bali yang diterima Pemerintah Provinsi Bali memicu pembahasan khusus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kontribusi bank pembangunan daerah terhadap pendapatan daerah.
Tim Ahli DPRD Provinsi Sumbar membahas isu tersebut dalam rapat rutin yang berlangsung di Ruang Khusus 2 pada Kamis (2/7/2026).
Forum itu secara khusus mengangkat tema mengenai alasan dividen Bank BPD Bali kepada Pemerintah Provinsi Bali lebih besar dibandingkan dividen Bank Nagari kepada Pemerintah Provinsi Sumbar.
Diskusi berlangsung dengan mengkaji berbagai faktor yang menentukan kemampuan bank pembangunan daerah menghasilkan laba sekaligus memberikan imbal hasil kepada pemerintah daerah sebagai pemegang saham.
Tidak Hanya Soal Laba
Tim Ahli DPRD Sumbar menilai besaran dividen tidak semata-mata ditentukan oleh keuntungan perusahaan. Sejumlah aspek lain juga memengaruhi, mulai dari strategi bisnis, struktur permodalan, efisiensi operasional, perluasan layanan, hingga kebijakan pembagian laba.
Karena itu, pembahasan tidak hanya berfokus pada angka dividen, tetapi juga menelaah model pengelolaan bank yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi pemerintah daerah.
Evaluasi untuk Meningkatkan Kinerja Bank Nagari
Tim Ahli DPRD Sumbar memandang kajian tersebut penting sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Bank Nagari.
Langkah itu diperlukan agar bank pembangunan daerah milik Sumbar mampu memperkuat daya saing di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif.
Sebagai bank kebanggaan masyarakat Sumbar, Bank Nagari diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil Kajian Jadi Bahan Rekomendasi DPRD
Melalui analisis berbasis data dan kajian akademis, Tim Ahli DPRD Sumbar berharap pembahasan tersebut menghasilkan rekomendasi strategis bagi DPRD Provinsi Sumbar dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Selain itu, optimalisasi kontribusi Bank Nagari dinilai menjadi salah satu upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Peningkatan dividen akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung berbagai program prioritas bagi kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, hasil kajian Tim Ahli akan menjadi salah satu bahan pertimbangan DPRD Provinsi Sumbar dalam menyusun rekomendasi kebijakan guna memperkuat peran Bank Nagari sebagai penggerak perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap PAD pada masa mendatang. (*)
