Padang, Javanusa—Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMK Swasta se-Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi sekolah swasta pada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, Senin (20/1/2025) di gedung DPRD.
Persoalan tersebut diantaranya terkait sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dinilai acap merugikan sekolah swasta dan bantuan pemerintah yang masih lebih sering diberikan pada sekolah negeri ketimbang sekolah swasta.
Ketua FKKS SMK Swasta se-Sumbar, Zardoni mengatakan selama ini sering terjadi permasahan setiap masa penerimaan siswa baru. Ia menilai kebijakan PPDB selama ini sering berubah di tengah jalan tanpa ada pemberitahuan pada sekolah swasta.
Selain itu, sering terjadi pula di masa telah ditutupnya pendaftaran siswa pada sekolah negeri namun di lapangan justru siswa masih diterima.
“Alhasil ini merugikan sekolah swasta. Siswa yang telah mendaftar seperti ditarik lagi ke sekolah negeri. Bahkan tidak sedikit sekolah swasta terpaksa tutup karena kekurangan siswa,” ujarnya.
Mereka berharap penentukan kebijakan PPDB dapat secara aktif mengikutsertakan sekolah swasta demi menghindari persoalan yang acap terjadi.
“Selain itu perlu pula pengawasan untuk sekolah negeri agar tidak menambah siswa di saat masa penerimaan telah ditutup,” ujarnya.
Mereka berharap ada koordinasi yang baik antara pemerintah, sekolah negeri dan sekolah swasta. Sehingga tidak menimbulkan keresahan dan persoalan yang hanya merugikan salah satu pihak.
Nofrizal, salah satu anggota forum berharap DPRD dapat mendorong dilaksanakannya verifikasi daya tampung sekolah negeri, baik SMA maupun SMK. Hal ini dinilai penting untuk dilakukan untuk memastikan penerimaan siswa benar-benar sesuai dengan kapasitas yang sebenarnya.
“Kami menilai lebih baik proses PPDB tidak lagi dilakukan dalam banyak tahap, karena ini sering kali menyebabkan kebingungan dan ketidakadilan bagi sekolah swasta,” katanya.
Nofrizal mempertanyakan mengapa selama ini dana bantuan hibah pemerintah lebih banyak dinikmati sekolah negeri. Padahal sekolah swasta juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sumbar.
“Banyak sekolah swasta yang perlu bantuan untuk memenuhi kebutuhan operasional belajar mengajar dan sarana prasarana,” ujarnya. Ia menekankan setiap tahunnya pasti ada sekolah swasta yang tutup.
Kepala Bidang PSMK Dinas Pendidikan Sumbar, Arisman yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan seluruh persoalan yang disampaikan tersebut akan menjadi catatan dinas pendidikan dan dicarikan solusinya.
“Untuk PPDB akan segera kami sampaikan pada kepala dinas. Terutama agar sekolah swasta dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan PPDB,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Budiman saat pertemuan tersebut menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta melalui komunikasi dua arah yang konstruktif.
Menurutnya, komunikasi yang baik dapat menjadi kunci untuk menemukan solusi bersama. Salah satunya terkait PPDB. Ia menilai perlu kerja sama dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, sekolah swasta dan sekolah negeri agar tidak terjadi gesekan terkait PPDB.
“Permasalahan ini akan kami tindaklanjuti di DPRD. Apapun aspirasi, apalagi itu jika terkait pendidikan mesti kita carikan solusi sesegera mungkin,” ujarnya.
Sementara itu, untuk bantuan dana bagi sekolah swasta, Evi Yandri mengatakan bisa dibiayai dari dana pokok pikiran (pokir) pimpinan dan anggota dewan selama proses-proses pengajuan sesuai dengan regulasi yang ada.
“Kepala daerah, melalui dinas-dinas terkait seperti Bappeda, dapat mengakses program ini dengan menyampaikannya kepada DPRD. Bantuan hibah ini dapat dimanfaatkan oleh sekolah swasta, bahkan universitas, untuk mendukung sarana prasarana dan kegiatan lainnya,” papar Evi Yandri. (*/jn01)
