Zuldafri Darma: Keluarga Harus Jadi Garda Terdepan Cegah Penyalahgunaan Narkoba

Penulis - Redaksi

Senin, 10 Agustus 2026 - 19:29 WIB

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Sumbar Zuldafri Darma saat menggelar Sosialisasi Perda Provinsi Sumbar Nomor 9 Tahun 2018 di Nagari Parambahan, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Minggu (9/8/2026). (Foto: Ist)

Tanah Datar, Javanusa—Anggota DPRD Sumbar Zuldafri Darma meminta keluarga mengambil peran lebih besar dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya, perhatian orang tua dan komunikasi terbuka dapat membantu melindungi anak dari lingkungan yang berisiko.

Zuldafri menyampaikan hal itu saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar Nomor 9 Tahun 2018 di Nagari Parambahan, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Minggu (9/8/2026).

Perda tersebut mengatur tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Keluarga Berperan Mencegah Narkoba Sejak Dini

Dalam kegiatan tersebut, Zuldafri menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum.

Ia menilai masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan remaja.

“Perang terhadap narkoba tidak cukup hanya mengandalkan aparat. Keluarga dan masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam melakukan pencegahan,” kata Zuldafri.

Menurut Zuldafri, keluarga menjadi lingkungan pertama yang dapat mengenali perubahan perilaku anak. Orang tua juga dapat mendeteksi lebih awal ketika anak mulai menghadapi persoalan.

Karena itu, ia meminta orang tua membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Perhatian tersebut dapat membantu anak merasa nyaman untuk bercerita tentang masalah yang mereka hadapi.

“Orang tua harus tahu dengan siapa anak bergaul, bagaimana aktivitasnya dan apa yang sedang mereka hadapi. Jangan sampai anak mencari tempat bercerita di luar karena di rumah tidak mendapatkan perhatian,” ujarnya.

Perda Narkoba Perlu Diterapkan Bersama

Zuldafri mengatakan Perda Sumbar Nomor 9 Tahun 2018 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Namun, ia mengingatkan agar aturan tersebut tidak sekadar menjadi dokumen formal. Masyarakat perlu memahami sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Perda ini harus menjadi pedoman bagi kita semua untuk bergerak bersama. Pemerintah, masyarakat, keluarga, sekolah dan seluruh unsur lainnya memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman dari narkoba,” katanya.

Ia menilai kolaborasi berbagai unsur menjadi bagian penting dalam membangun sistem pencegahan yang efektif.

Keluarga dapat melakukan pengawasan dari lingkungan rumah. Sementara itu, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dapat memperkuat edukasi serta pengawasan di lingkungan masing-masing.

Kenali Dampak dan Tanda Penyalahgunaan Narkoba

Sosialisasi tersebut juga menghadirkan Eka Lusiana, SKM dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Narasumber lainnya yakni AKP Harmen, Kasat Resnarkoba Polres Tanah Datar.

Keduanya memberikan penjelasan mengenai bahaya narkotika dan berbagai zat adiktif lainnya kepada masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba dapat berdampak pada kesehatan fisik dan kondisi psikologis. Persoalan tersebut juga dapat mengganggu hubungan sosial, pendidikan, serta masa depan seseorang.

Selain itu, masyarakat mendapat pemahaman mengenai perubahan perilaku yang dapat menjadi tanda awal penyalahgunaan narkoba.

Menurut Zuldafri, edukasi tersebut perlu berlangsung secara konsisten. Upaya itu penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi generasi muda.

Zuldafri Ajak Masyarakat Tidak Diam

Zuldafri menegaskan bahwa generasi muda memiliki posisi penting bagi masa depan Sumatera Barat.

“Anak-anak muda adalah masa depan Sumatera Barat. Kalau kita ingin membangun daerah yang kuat, maka generasinya harus kita selamatkan terlebih dahulu dari narkoba,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat Nagari Parambahan tidak bersikap apatis ketika menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar.

Menurutnya, kepedulian warga dapat membantu mencegah persoalan narkoba berkembang lebih luas.

“Jangan diam. Mari saling mengingatkan, saling menjaga dan berani mengambil langkah pencegahan. Dengan kebersamaan, kita bisa membangun lingkungan yang sehat dan menjauhkan generasi muda dari narkoba,” pungkas Zuldafri. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)