Bandung, Javanusa—Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meninjau program Gotong Royong Merenovasi Rumah Merah Putih di Jalan Cibuntu Selatan, Kota Bandung, Jumat (13/2/2026).
Program ini dijalankan melalui kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Yayasan Buddha Tzu Chi. Skema yang digunakan berbasis gotong royong dan pendanaan CSR untuk memperbaiki rumah tidak layak huni.
Sepanjang 2025, program tersebut telah merenovasi 739 unit rumah warga. Pada 2026, sebanyak 55 unit rumah di kawasan Cibuntu menjadi target awal renovasi.
Dari jumlah itu, 42 unit sudah selesai dikerjakan. Sementara 13 unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan lapangan.
Maruarar mengapresiasi kontribusi lembaga sosial dalam mendukung penyediaan hunian layak. Menurut dia, kolaborasi CSR mempercepat jangkauan program pemerintah.
“Terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang menjadi yayasan dengan kontribusi CSR terbesar dalam program renovasi rumah. Semangat gotong royong seperti ini harus terus diperkuat,” ujarnya.
Gentengnisasi Jadi Arah Renovasi Rumah
Menteri PKP juga menegaskan arahan presiden terkait program gentengnisasi. Model ini mendorong penggunaan atap genteng untuk meningkatkan kenyamanan rumah.
Menurut dia, rumah dengan genteng lebih adem, nyaman, dan memiliki tampilan lebih baik. Program ini juga dikaitkan dengan penguatan sektor UMKM bahan bangunan.
“Kami akan ajak pihak terkait mengunjungi pabrik genteng seperti di Majalengka agar ikut mendorong pertumbuhan UMKM,” katanya.
Selain skema CSR, pemerintah menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026. Alokasi ditargetkan mencapai ribuan unit di wilayah Jawa Barat.
Penetapan sasaran menggunakan basis data dari Badan Pusat Statistik agar lebih akurat. Di Kota Bandung sendiri tercatat 9.289 unit rumah masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH).
Rumah Kini Lebih Aman
Salah seorang penerima bantuan, Lilis, mengaku kondisi rumahnya kini jauh lebih baik. Sebelumnya, atap rumahnya bocor dan struktur tembok mulai miring.
“Terima kasih kepada Kementerian PKP dan Yayasan Buddha Tzu Chi. Sekarang rumah saya sudah layak huni,” ujarnya.
Pemerintah menilai model kolaborasi lintas sektor ini efektif. Ke depan, pendekatan serupa akan diperluas untuk mempercepat penanganan RTLH di tingkat kota dan kabupaten. (*/red)
