Padang, Javanusa—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mendorong pesantren mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah serta pariwisata halal.
Upaya ini bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi pesantren sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.
Mahyeldi menilai pesantren memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
Untuk mewujudkannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan pelaku usaha.
Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah juga sejalan dengan falsafah Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
“Ketika kita menggerakkan ekonomi syariah dan menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, sesungguhnya itu merupakan wujud dari implementasi falsafah ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri seminar dan pelantikan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Wilayah Sumbar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Selasa (27/10/2026).
ABS-SBK Jadi Landasan Pengembangan Ekonomi Syariah
Mahyeldi menjelaskan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat turut menegaskan falsafah ABS-SBK sebagai bagian dari landasan kehidupan masyarakat daerah.
Karena itu, ia berharap nilai-nilai tersebut tidak berhenti sebagai prinsip budaya, tetapi juga mendorong program ekonomi yang terukur.
Sehingga implementasi ekonomi syariah dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Seminar tersebut mengangkat tema “Dari Aset Pesantren Menjadi Kekuatan Ekonomi dan Pariwisata Halal Berkelas Internasional”.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum bagi IAEI untuk memperkuat kontribusi pemikiran dalam pengembangan ekonomi syariah di Sumbar.
Mahyeldi berharap kepengurusan baru IAEI mampu menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang dapat diterapkan.
Ia juga mendorong lahirnya lebih banyak tokoh ekonomi syariah yang berkiprah di tingkat nasional maupun internasional.
IAEI Sumbar Perkuat Riset dan Rekomendasi Kebijakan
Ketua DPW IAEI Sumbar, Prof. Ahmad Wira, mengatakan kepengurusan baru perlu mengonsolidasikan kembali organisasi yang sempat mengalami kevakuman.
Ia menilai IAEI harus memperkuat peran sebagai wadah pemikiran, penelitian, dan penyusunan rekomendasi kebijakan.
Hasil kajian tersebut dapat menjadi rujukan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah pengembangan ekonomi syariah.
Untuk mendukung agenda tersebut, Ahmad Wira menekankan pentingnya koordinasi antara IAEI, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), serta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
Selain itu, ia mendorong enam komisariat IAEI di Sumbar yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi agar lebih aktif menjalankan program.
Fokusnya mencakup pengembangan penelitian, pembinaan kader, serta penerapan gagasan ekonomi syariah di lingkungan kampus dan masyarakat.
Pesantren Berpeluang Kembangkan Usaha Produktif
Pengembangan usaha produktif menjadi salah satu strategi untuk memperkuat kemandirian ekonomi pesantren.
Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui pendampingan usaha, inovasi produk, peningkatan kapasitas pengelola, dan perluasan akses pemasaran.
Langkah tersebut dapat membantu pesantren menciptakan nilai tambah dari aset yang dimiliki.
Jika dikelola secara berkelanjutan, kegiatan usaha pesantren juga berpeluang membuka lapangan usaha dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya.
Pengembangan UMKM syariah di lingkungan pesantren pun membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, dan pelaku usaha dapat berperan dalam memperkuat kapasitas pengelolaan serta memperluas peluang pemasaran produk.
Pariwisata Ramah Muslim Perlu Tingkatkan Daya Saing
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Andy Setyo Biwado menyoroti pentingnya pengembangan pariwisata ramah Muslim untuk meningkatkan daya saing daerah.
Menurutnya, persaingan antardaerah dalam menarik wisatawan menuntut Sumbar terus meningkatkan kualitas program, fasilitas, dan layanan pariwisata.
Upaya tersebut perlu menyesuaikan kebutuhan wisatawan sekaligus memperluas manfaat ekonomi dari sektor pariwisata.
Pengembangan pariwisata halal dan pemberdayaan ekonomi pesantren dapat menjadi bagian dari upaya memperluas sumber pertumbuhan ekonomi Sumbar.
Namun, pengembangannya memerlukan sinergi lintas sektor agar mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.
Melalui kepengurusan baru IAEI Sumbar, kolaborasi pemerintah, akademisi, pesantren, lembaga keuangan, dan pelaku usaha dapat semakin terarah.
Sehingga kolaborasi tersebut menghasilkan kajian, rekomendasi, serta program konkret untuk memperkuat ekonomi syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
