Pemerintah Siapkan Storage di Dalam Negeri, Impor Crude Tak Lagi Mampir ke Negara Lain

Penulis -

Rabu, 28 Oktober 2026 - 12:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai konferensi pers tentang ketahanan energi nasional, Senin (26/10/2026). (Foto: Kementerian ESDM)

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai konferensi pers tentang ketahanan energi nasional, Senin (26/10/2026). (Foto: Kementerian ESDM)

Jakarta, Javanusa—Pemerintah menyiapkan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah (crude oil storage) di dalam negeri agar impor minyak mentah dapat langsung masuk ke Indonesia.

Kebijakan ini bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengatakan Badan Layanan Umum (BLU) akan membangun fasilitas tersebut bersama sejumlah perusahaan mitra.

Dengan fasilitas penyimpanan domestik, pemerintah ingin memangkas kebutuhan transit di negara lain sebelum minyak mentah tiba di Indonesia.

“Crude kita juga nanti kita akan membangun storage di sini. Nanti BLU dengan beberapa perusahaan yang sudah melakukan kerja sama akan membangun storage. Supaya kalau kita impor crude, tidak lagi mampirin negara A, negara B, negara C, langsung ke Indonesia,” ujar Bahlil usai konferensi pers tentang ketahanan energi nasional, Senin (26/10/2026).

Pemerintah Ubah Skema Pengadaan Energi

Pembangunan fasilitas penyimpanan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat sistem pengadaan energi nasional. Pemerintah juga mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG).

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 mengatur pengadaan ketiga komoditas tersebut melalui BLU. Mekanismenya mencakup kerja sama antarpemerintah atau government-to-government (G2G) serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau government-to-business (G2B).

Perubahan skema tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta jajarannya menyiapkan langkah antisipasi, termasuk menghadapi kemungkinan terburuk akibat ketegangan geopolitik.

Indonesia masih mengimpor minyak mentah, meskipun saat ini pasokannya tidak lagi berasal dari kawasan Timur Tengah. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan jalur pengadaan dan ketersediaan pasokan tetap terjaga.

Baca Juga :  Saat Dunia Waswas Krisis Pangan, Indonesia Catat Rekor Cadangan Beras 4,7 Juta Ton
Bahlil Cari Kepastian Pasokan Jangka Panjang

Selain menyiapkan infrastruktur penyimpanan, Bahlil mendapat tugas untuk mengamankan pasokan energi melalui kontrak jangka panjang. Ia juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah negara, termasuk India dan China, guna memperoleh kepastian pasokan.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu Indonesia menghadapi perubahan kondisi pasar energi global. Pemerintah ingin mengurangi risiko gangguan pasokan akibat perkembangan geopolitik internasional.

Bahlil juga meminta masyarakat tidak khawatir mengenai ketersediaan BBM dan harga BBM bersubsidi. Ia menyatakan pemerintah berupaya menjaga pasokan sesuai standar minimum nasional serta mempertahankan harga BBM bersubsidi.

“Rakyat Indonesia, tenang. Insyaallah saya akan memberikan jaminan, atas arahan dan perintah Presiden Prabowo, bahwa cadangan BBM kita dalam standar minimum nasional, harga tidak akan naik untuk BBM subsidi. Saya diperintahkan untuk mencari kontrak jangka panjang,” kata Bahlil.

Pemerintah Antisipasi Ketidakpastian Energi Global

Bahlil menggambarkan langkah pemerintah tersebut sebagai upaya bertahan menghadapi situasi global yang tidak menentu.

“Ini survival mode,” tegasnya.

Melalui pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah, perubahan skema pengadaan, dan kontrak pasokan jangka panjang, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Strategi tersebut diharapkan menjaga kelancaran pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung aktivitas perekonomian. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada realisasi pembangunan fasilitas, kepastian kontrak pasokan, serta pelaksanaan skema pengadaan yang baru. (*)

Berita Terkait

Maigus Nasir Resmikan Kampung Budi Daya Ikan Air Tawar di Kelurahan Pisang, 53 Keluarga Terima Bantuan
Progres Flyover Sitinjau Lauik I Capai 35,275 Persen, Jembatan 1 Rampung
Pemko Padang Lengkapi Fasilitas Basement Blok II dan III Pasar Raya, Pedagang Diminta Mulai Berjualan
Tekan Gejolak Harga Pangan, Pemerintah Gelar GPM Serentak di 38 Provinsi
Gerakan Pangan Murah Payakumbuh, Cabai Merah Dijual Rp50 Ribu per Kg
Pemko Padang dan UPTD PPD Padang Perkuat Sinergi, Optimalkan PAD Lewat Inovasi Layanan Pajak Kendaraan
Gandeng BRI, Pemko Padang Pacu PAD Lewat Digitalisasi Retribusi dan Pajak Daerah
Optimalkan PAD Lewat Digitalisasi, Pemko Padang Jajaki Kerja Sama dengan BRI

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 14:35 WIB

Fadly Amran Ajak LPM Perkuat Mitigasi Bencana dan Dukung Pengendalian Banjir di Padang

Rabu, 28 Oktober 2026 - 08:42 WIB

Satpol PP Padang Tertibkan Bangunan di Fasilitas Umum dan PKL Pasar Belimbing

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:08 WIB

Mahyeldi Dorong Pesantren Jadi Motor Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal Sumbar

Selasa, 27 Oktober 2026 - 18:54 WIB

Maigus Nasir Tinjau Seleksi Kafilah MTQN Padang, Target Juara Umum Sumbar 2027

Selasa, 27 Oktober 2026 - 17:39 WIB

Jamin Seleksi Dikbang Polri 2027 Bersih, Polda Sumbar Tegaskan Pakta Integritas Bukan Sekadar Formalitas

Selasa, 27 Oktober 2026 - 13:34 WIB

Pelabuhan Muaro Padang Ditata, Maritim Center Ditargetkan Groundbreaking Desember 2026

Selasa, 27 Oktober 2026 - 12:28 WIB

Maigus Nasir Apresiasi Kinerja Sarimpunan Tanjung, Berharap Sinergi Kodaeral II Padang Berlanjut

Selasa, 27 Oktober 2026 - 10:16 WIB

Operasi Patuh Singgalang 2026: Polda Sumbar Sasar Pengendara Tanpa Helm dan Lawan Arus

Berita Terbaru