Padang, Javanusa—Nasib guru honorer kategori R4 dan R5 di Sumatera Barat masih menunggu kepastian. DPRD Sumbar kini menyiapkan langkah untuk mendorong pemerintah pusat mengakomodasi pengangkatan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Upaya tersebut mengemuka dalam audiensi Forum Komunikasi Guru Honorer R4 dan R5 SMA/SMK/SLB Sumbar bersama anggota DPRD Sumbar, Kamis (5/11/2026). Pertemuan berlangsung di Ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar.
Dalam audiensi itu, anggota DPRD Sumbar Khairuddin Simanjuntak menerima langsung aspirasi para guru. Hadir pula Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Mario Syah Johan.
Para guru menyampaikan sejumlah persoalan terkait status kepegawaian, kesejahteraan, dan masa depan pekerjaan mereka. Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap pengabdian yang selama ini telah mereka jalankan di sekolah.
Fraksi Gerindra Siapkan Langkah ke Kementerian
Menanggapi aspirasi tersebut, Khairuddin Simanjuntak menyatakan komitmennya untuk membawa persoalan guru honorer R4 dan R5 ke tingkat pemerintah pusat.
Menurutnya, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar berencana mendatangi kementerian yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan tenaga pendidik. Langkah itu bertujuan memperjuangkan peluang para guru honorer untuk memperoleh status PPPK.
“Insyaallah, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar akan mendatangi kementerian yang berwenang terkait guru honorer R4 dan R5 ini. Kami ingin membantu guru honorer kita agar bisa diangkat menjadi PPPK,” ungkap Khairuddin.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah menempuh langkah administratif. Berdasarkan informasi dalam audiensi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan Sumbar sudah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat.
Surat tersebut berisi permohonan pengangkatan guru honorer R4 dan R5. Namun, hingga audiensi berlangsung, kementerian terkait belum memberikan jawaban atas pengajuan tersebut.
Aspirasi Guru Akan Diteruskan ke Tingkat Pusat
Selain melalui kementerian, Khairuddin menyebut pihaknya akan membawa persoalan ini kepada pengurus Partai Gerindra di tingkat pusat.
Ia berharap dukungan dari berbagai pihak dapat memperkuat upaya memperjuangkan kepastian status para guru honorer di Sumatera Barat.
Bagi para guru, kepastian pengangkatan menjadi PPPK bukan sekadar persoalan administrasi kepegawaian. Status tersebut juga berkaitan dengan penghargaan atas masa pengabdian dan peningkatan kesejahteraan.
Karena itu, mereka berharap langkah DPRD Sumbar dapat membuka jalan bagi penyelesaian persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Para guru juga menantikan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kejelasan mengenai masa depan tenaga pendidik kategori R4 dan R5. (*)
