Jakarta, Javanusa—Universitas Indonesia (UI) resmi memberlakukan larangan menyeluruh terhadap penggunaan rokok dan vape di lingkungan kampus.
Kebijakan ini juga mengatur pembatasan sponsor perusahaan rokok hingga pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang merokok aktif.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 40 Tahun 2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia. Rektor UI, Prof Heri Hermansyah, menandatangani regulasi tersebut di Jakarta pada 9 November 2026.
Aturan ini memperluas cakupan larangan merokok. Tidak hanya rokok konvensional, tetapi juga rokok elektronik dan berbagai produk tembakau alternatif.
UI Masukkan Vape dalam Kategori Produk Terlarang
Dalam Pasal 1 poin 3, UI menetapkan definisi rokok yang mencakup berbagai produk berbahan tembakau maupun turunannya. Ketentuan tersebut meliputi cerutu, shisha, rokok elektronik, vape, hingga produk tembakau yang dipanaskan atau diuapkan.
Regulasi itu juga mencakup produk yang mengandung nikotin dan/atau tar, baik dengan maupun tanpa bahan tambahan.
“Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan/atau spesies lainnya atau zat turunannya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektronik, vape, produk tembakau yang dipanaskan, diluapkan, dan/atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan/atau tar dengan atau tanpa bahan tambahan,” tulis UI dalam aturan tersebut.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa larangan kampus tidak hanya menyasar rokok konvensional. Penggunaan vape dan produk tembakau alternatif juga masuk dalam cakupan Kawasan Tanpa Rokok.
UI menetapkan kebijakan tersebut untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Selain itu, kampus ingin meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas pelayanan publik.
Langkah ini juga bertujuan menekan jumlah perokok, mencegah munculnya perokok pemula, serta membentuk generasi mahasiswa yang sehat dan cerdas. UI turut mempertimbangkan aspek keselamatan untuk mengurangi risiko kebakaran di lingkungan kampus.
Merokok hingga Menjual Vape Dilarang di Area Kampus
Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2026 tidak hanya melarang aktivitas merokok. Setiap orang juga dilarang memproduksi, mengiklankan, mempromosikan, menjual, maupun membeli rokok di kawasan tanpa rokok UI.
Dengan demikian, larangan tersebut mencakup aktivitas konsumsi sekaligus kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan produk rokok.
UI juga memperketat kebijakan kerja sama kelembagaan. Kampus tidak menerima sponsor maupun hibah dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra terkait industri rokok.
Ketentuan tersebut berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan mahasiswa, pendidik, maupun tenaga kependidikan.
UI Batasi Beasiswa bagi Perokok Aktif
Aspek lain yang menjadi perhatian dalam regulasi ini adalah pendanaan pendidikan. UI menegaskan tidak akan menerima beasiswa dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra terkait rokok.
Selain itu, kampus tidak memberikan beasiswa kepada calon penerima yang berstatus sebagai perokok aktif.
“UI tidak menerima beasiswa yang berasal dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra terkait dengan rokok. UI tidak memberikan beasiswa kepada calon penerima yang merupakan perokok aktif,” tegas UI dalam Bab 3 Pasal 13 ayat 1 dan 2.
Untuk memastikan kebijakan berjalan, setiap penyelenggara kegiatan di lingkungan kampus wajib menyosialisasikan ketentuan Kawasan Tanpa Rokok kepada masyarakat.
MUI Tetapkan Vape Haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026
Kebijakan UI tersebut muncul berdekatan dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai penggunaan rokok elektrik.
Komisi Fatwa MUI telah menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Fatwa tersebut tidak hanya mengatur penggunaan, tetapi juga mencakup produksi dan perdagangan vape.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menandatangani keputusan tersebut bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan turut mengetahui penetapan fatwa di Jakarta pada 6 November 2026.
Prof KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan bahwa keputusan tersebut mempertimbangkan dampak negatif vape terhadap kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat.
“Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Niam.
Menurut penjelasan dalam fatwa tersebut, rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan atau zat tertentu. Bahan tersebut dapat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa yang menghasilkan uap untuk dihirup pengguna.
MUI juga menyoroti sifat adiktif nikotin serta dampak negatifnya terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh.
MUI Larang Produksi dan Perdagangan Vape
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 memuat tiga ketentuan hukum utama. Pertama, penggunaan vape dinyatakan haram karena membahayakan kesehatan dan lingkungan.
Kedua, penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya juga berstatus haram.
Ketiga, MUI menetapkan bahwa produksi dan perdagangan rokok elektrik atau vape termasuk perbuatan haram.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” kata Prof Niam.
Melalui fatwa tersebut, Prof Niam berharap masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan hukum Islam terkait penggunaan rokok elektrik.
Ia secara khusus mengingatkan pelaku usaha dan generasi muda agar memperhatikan dampak vape terhadap kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, serta potensi penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. (*)
