Jakarta, Javanusa—Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan rokok elektrik atau vape memunculkan beragam pertanyaan di tengah masyarakat.
Salah satu isu yang banyak diperbincangkan menyangkut perbedaan hukum antara rokok konvensional dan rokok elektrik.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, memberikan penjelasan mengenai dasar penetapan fatwa tersebut. Ia menyampaikannya dalam pengajian rutin mingguan yang membahas kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani.
Pengajian yang digelar Pondok Pesantren An-Nahdlah itu berlangsung secara hibrida setiap Sabtu pagi. Selain dihadiri langsung oleh para santri, kegiatan tersebut juga diikuti ribuan jamaah dari berbagai daerah melalui Zoom.
Alasan Vape Berbeda dengan Rokok Konvensional
Dalam kajian tersebut, Prof Ni’am menjelaskan perbedaan karakteristik dan dampak kedua produk menjadi pertimbangan penting dalam penetapan hukum.
Menurutnya, rokok konvensional masih memiliki ruang perbedaan pendapat atau khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama menetapkan hukum makruh, sementara lainnya mengharamkan berdasarkan pertimbangan tertentu.
Namun, kondisi berbeda berlaku terhadap rokok elektrik. Prof Ni’am menegaskan bahwa vape mengandung risiko kesehatan yang membahayakan sehingga tidak menyisakan ruang perbedaan pendapat dalam penetapan fatwa MUI.
Ia menilai dampak buruk vape terhadap kesehatan menjadi salah satu dasar utama keputusan Komisi Fatwa MUI.
Selain faktor kesehatan, MUI juga mempertimbangkan aspek ekonomi, terutama terkait penerimaan negara dari cukai rokok elektrik.
Prof Ni’am mengungkapkan hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memberikan gambaran berbeda mengenai tujuan pengenaan cukai vape.
Menurutnya, pemerintah menerapkan cukai tinggi bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan negara. Kebijakan tersebut justru bertujuan membatasi akses masyarakat terhadap produk rokok elektrik.
“Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas,” jelas Prof Ni’am di hadapan para jamaah, Sabtu (14/11/2026).
Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu kemudian mengaitkan kebijakan tersebut dengan konsep denda dalam transaksi keuangan syariah.
Ia menjelaskan denda atas wanprestasi bukan bertujuan memperbesar pendapatan lembaga. Sebaliknya, instrumen tersebut berfungsi mendisiplinkan pihak terkait agar memenuhi kesepakatan demi kemaslahatan bersama.
Prof Ni’am juga menyoroti ketidakseimbangan antara penerimaan cukai vape dan potensi biaya kesehatan masyarakat.
Menurutnya, penerimaan cukai vape yang berkisar Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun belum sebanding dengan beban negara untuk menangani dampak kesehatannya.
Beban tersebut mencakup biaya pemulihan kesehatan masyarakat yang mengalami gangguan akibat paparan vape, termasuk gangguan pernapasan kronis dan penyakit jantung.
Vape Berpotensi Disalahgunakan untuk Peredaran Narkotika
Faktor lain yang mendasari fatwa haram vape berkaitan dengan penyalahgunaan perangkat rokok elektrik di lapangan.
Berdasarkan temuan dalam penegakan hukum, perangkat vape kerap menjadi sarana untuk mengedarkan narkotika dalam bentuk cairan.
Temuan tersebut mendorong Komisi Fatwa MUI menggunakan kaidah fikih saddu dzari’ah, yakni prinsip menutup jalan yang berpotensi mengantarkan seseorang pada perbuatan terlarang.
MUI juga menerapkan kaidah li al-wasa’il hukm al-maqasid, yang berarti hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuan penggunaannya.
Dengan prinsip tersebut, segala sarana yang mengarah pada perbuatan haram harus dicegah untuk melindungi masyarakat dari dampak yang lebih luas.
MUI Ingatkan Bahaya Nikotin dalam Cairan Vape
Pada akhir penjelasannya, Prof Ni’am mengingatkan masyarakat, terutama generasi muda dan pengguna aktif, agar menghentikan kebiasaan menggunakan rokok elektrik.
Ia juga meminta masyarakat meluruskan anggapan bahwa vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional atau dapat menjadi sarana efektif untuk berhenti merokok.
Menurut Prof Ni’am, cairan vape tetap mengandung nikotin dalam kadar tinggi. Zat tersebut bersifat adiktif atau menyebabkan ketergantungan serta berpotensi merusak sistem saraf manusia.
Karena itu, masyarakat perlu memahami risiko penggunaan vape dan tidak mudah mempercayai informasi yang menyesatkan mengenai keamanan produk tersebut.
“Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap umat Islam dapat senantiasa menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan hukum Islam secara kafah,” kata Prof Ni’am.
Melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, MUI menegaskan pentingnya perlindungan kesehatan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat. (*)






