Jakarta, Javanusa—Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Dr. Lisda Hendrajoni, mendapat kepercayaan untuk bergabung dalam Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Tim khusus ini bertugas mempersiapkan mekanisme konstitusional terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI untuk sisa masa jabatan 2024–2029.
Penugasan tersebut menempatkan legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat I itu dalam salah satu agenda penting ketatanegaraan. Lisda akan mewakili Fraksi Partai NasDem bersama sejumlah anggota lainnya.
Kepercayaan terhadap Lisda diketahui melalui surat Fraksi Partai NasDem MPR RI Nomor 018/SF.PND/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 yang disampaikan kepada Ketua MPR RI.
Dalam surat tersebut, NasDem mengusulkan tiga kadernya, yakni Dr. Lisda Hendrajoni, Sugeng Suparwoto, MT, dan Rudianto Lallo, SH, MH, sebagai anggota Panitia Ad Hoc.
Secara keseluruhan, panitia tersebut beranggotakan 36 orang yang berasal dari perwakilan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR RI.
Pembentukannya merupakan tindak lanjut dari Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD yang berlangsung pada Jumat (13/11).
Agenda tersebut berkaitan dengan persiapan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, sebelumnya menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilaksanakan melalui mekanisme ketatanegaraan.
Proses itu mencakup pengajuan dua nama calon oleh Presiden, pemeriksaan kelengkapan persyaratan melalui Tim Verifikasi, serta persiapan ketetapan MPR yang menjadi bagian dari tugas Panitia Ad Hoc.
Dalam perkembangan pembahasan tersebut, MPR RI menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna menjadi 9 Desember 2026. Sementara itu, kepemimpinan Panitia Ad Hoc dipercayakan kepada Bambang Wuryanto.
Menanggapi penugasan tersebut, Lisda menyampaikan bahwa kepercayaan dari Fraksi Partai NasDem merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara serius.
Ia menilai setiap tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden membutuhkan ketelitian dan komitmen untuk tetap berpegang pada aturan konstitusi.
“Ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kepercayaan yang diberikan Fraksi Partai NasDem harus dijawab dengan kerja sungguh-sungguh, penuh kehati-hatian, serta berpedoman pada konstitusi. Kita ingin memastikan seluruh tahapan berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Lisda ketika dihubungi Rabu (18/11).
Ia mengatakan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki arti penting bagi kelangsungan pemerintahan dan stabilitas nasional.
Karena itu, proses tersebut tidak boleh hanya dipandang dari sudut kepentingan politik, melainkan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
“Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas segala kepentingan politik. Setiap keputusan yang dihasilkan harus memiliki landasan konstitusional yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Lisda juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi dan menjaga persatuan di antara seluruh unsur yang terlibat dalam proses tersebut.
Menurutnya, sikap kenegarawanan dari setiap perwakilan fraksi maupun kelompok DPD sangat diperlukan agar keputusan yang dihasilkan dapat mencerminkan kepentingan nasional.
Di sisi lain, keterlibatannya dalam Panitia Ad Hoc juga diharapkan dapat memberikan dorongan bagi perempuan Indonesia, terutama generasi muda di daerah, untuk lebih percaya diri mengambil bagian dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.
Lisda menilai perempuan mempunyai kesempatan dan tanggung jawab yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan serta perjalanan demokrasi Indonesia.
“Perempuan memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga perjalanan demokrasi bangsa. Saya berharap amanah ini dapat menjadi inspirasi bagi perempuan di daerah untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Lisda menegaskan bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi pedoman utama dalam seluruh proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dengan berpegang pada ketentuan konstitusi, setiap tahapan diharapkan berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Amanah ini bukan tentang siapa yang mendapat kepercayaan, tetapi bagaimana kita memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Konstitusi harus tetap dijunjung tinggi, dan kepentingan rakyat Indonesia harus selalu menjadi tujuan utama,” tutupnya. (niks)






